[POPULER NUSANTARA] Jokowi-Ma'ruf Menang Telak di Papua | 7 Pesawat Tempur Perancis Mendarat Darurat di Aceh

Janri Pakpahan (30), warga Jalan Tangguk Utama, Blok 3 Griya Martubung, Medan Labuhan, Medan, Sumatera Utara, ditangkap Ditreskrimsus Polda Sumut karena diduga menyebarkan hoaks bahwa gerakan "people power" telah berlangsung di Kota Medan.

"Jam 01.30 WIB tadi pelaku kita amankan," ujar Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja kepada wartawan, Sabtu (18/5/2019) sore.

Dalam judul video di chanel Youtube-nya, Janry Cool, Janri menulis "people power" di Kota Medan sudah mulai beraksi. Dia juga mengajak warganet untuk bersama-sama berdoa demi kedamaian NKRI.

Baca berita selengkapnya: Sebar Video Hoaks "People Power" di Medan, Pria Ini Ditangkap

4. Ratusan ormas di Banyumas deklarasi tolak "people power"

Gabungan organisasi masyarakat (ormas), organisasi agama dan pemuda se- Banyumas, Jawa Tengah, menolak gerakan " people power".

Mereka juga mendukung upaya TNI dan Polri untuk mengamankan tahapan pemilu.

Hal itu disampaikan dalam pernyataan sikap ratusan anggota ormas saat acara Silaturahmi Kebangsaan dengan tema "Merawat Bhineka Tunggal Ika Mempersatukan Bangsa" di Purwokerto, Sabtu (18/5/2019).

Kapolres Banyumas AKBP Bambang Yudhantara Salamun mengatakan partisipasi masyarakat di Kabupaten Banyumas sangat tinggi.

"Sampai saat ini tidak ada komplain ataupun keluhan dari pihak-pihak tertentu, yang mengatakan bahwa ada kecurangan di sana-sini. Peristiwa yang terjadi di Banyumas, dikarenakan adanya ketidakpahaman atau kurang mengertinya panitia," kata Bambang.

Baca berita selengkapnya: Tolak "People Power", Ratusan Anggota Ormas Dukung TNI Polri Amankan Pemilu

5. Din Syamsuddin: "People Power" hak konstitusional, tapi keutuhan bangsa yang utama

KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin seusai bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo, Selasa (14/5/2019).

Din mengatakan, keutuhan berbangsa menjadi hal yang utama. Hal itu sudah disampaikan kepada semua pihak terkait rencana aksi "people power" yang digalang oleh kubu pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Namun demikian, Din menganggap "people power" adalah hak konstitusional setiap warga negara.

"Saya ditanya wartawan tentang people power, itu hak konstitusional tapi saya tidak akan ikut. Karena itu bukan cara saya. Saya ingin menyuarakan kebenaran," kata Din dalam acara Kajian Ramadhan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWMU) Jawa Timur di Hall Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Minggu (19/5/2019).

Baca berita selengkapnya: Din Syamsuddin: "People Power" Hak Konstitusi Tapi Saya Tidak Ikut

Sumber: KOMPAS.com (Andi Hartik, Dewantoro, Dhias Suwandi, Raja Umar)