Din Syamsuddin: "People Power" Hak Konstitusi Tapi Saya Tidak Ikut

Kompas.com - 19/05/2019, 14:56 WIB
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin saat menghadiri Kajian Ramadhan oleh PWMU Jawa Timur di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Minggu (19/5/2019). KOMPAS.com/ANDI HARTIKMantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin saat menghadiri Kajian Ramadhan oleh PWMU Jawa Timur di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Minggu (19/5/2019).

MALANG, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengaku tidak akan ikut aksi people power atau aksi massa saat penetapan hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (22/5/2019) nanti.

Meskipun demikian, Din menganggap people power adalah bagian dari hak konstitusional.

"Saya ditanya wartawan tentang people power, itu hak konstitusional tapi saya tidak akan ikut. Karena itu bukan cara saya. Saya ingin menyuarakan kebenaran," kata Din dalam acara Kajian Ramadhan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWMU) Jawa Timur di Hall Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Minggu (19/5/2019).

Baca juga: Bupati Buton dan Tokoh Masyarakat Deklarasi Tolak Ajakan People Power

Din mengatakan, keutuhan berbangsa menjadi hal yang utama. Karenanya, ia sudah menyampaikan kepada semua pihak tentang sikapnya terkait rencana aksi people power yang digalang oleh kubu pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Kepada kawan-kawan KPU saya sampaikan. Kepada sahabat-sahabat di tim 01 dan 02 saya sampaikan juga. Saya ingin berada di posisi itu. Meskipun saya punya pilihan politik tapi keutuhan bangsa ini harus yang utama bagi kita semua," jelasnya.

Din lantas menyampaikan, siapapun pemenangnya harus bisa diterima. Karena hal itu merupakan hasil dari pelaksanaan Pemilu 2019.

"Siapapun yang menang ya sudah lah. Itu adalah hasil. Sambil saya akan mempelopori amandemen undang-undang 1945," jelasnya.

Baca juga: Tolak People Power, Ratusan Anggota Ormas Dukung TNI Polri Amankan Pemilu

Di sisi lain, Din meminta kepada pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 untuk membuktikan tuduhannya yang menilai ada kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Sebab, jika tidak dibuktikan, tuduhan itu hanya berupa fitnah.

Begitu juga sebaliknya, jika tuduhan kecurangan itu terbukti, harus segera diluruskan. Sebab kecurangan yang terjadi akan membuat Pemilu 2019 cacat konstitusi.

"Maka tuduhan-tuduhan itu verifikasi saja. Kalau nanti tidak benar tuduhan oleh Paslon 02, BPN, itu fitnah. Itu fitnah. Dan kalau dia yang memimpin, itu finah akan berkepanjangan dalam tubuh bangsa ini," katanya.

"Tapi kalau tuduhan-tuduhan itu benar, benar adanya dapat dibuktikan. Harus diluruskan. Dan kalau ini yang tampil, di atas kecurangan-kecurangan itu namanya musibah. Dan bangsa ini akan mengalami musibah yang berkepanjangan pula. Maka harus ditarik ke titik kebenaran," jelasnya.

Karena itu, Din meminta Pemilu 2019 tidak menimbulkan keributan. Menurutnya, pihak yang menuduh curang harus bisa membuktikan. Sedangkan KPU sebagai penyelenggara harus berlaku adil dan jujur.

"Saya mendorong, jangan ribut-ribut. Jangan ramai-ramai. Jangan berantem. Apalagi sesama kita. Tetapi tegakkan kejujuran dan keadilan. Buka sebuka bukanya, mana bukti anda. Nanti baru ketahuan. Terima lah apa adanya. Kalau Pak Jokowi sama Kiai Ma'ruf Amin terpilih ya legowo setelah proses itu. Kalau misalnya nanti Prabowo-Sandi, ya legowo setelah proses itu. Itu akan membawa bangsa ini kepada kebaikan," terangnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antar Napi Bebas, Kalapas Mojokerto: Jangan Keluyuran, Jangan Nongkrong di Warung Kopi

Antar Napi Bebas, Kalapas Mojokerto: Jangan Keluyuran, Jangan Nongkrong di Warung Kopi

Regional
Siswi SMK Dicabuli 7 Teman Sekolahnya, Otak Pelakunya Teman Dekat Korban dan Masih DPO

Siswi SMK Dicabuli 7 Teman Sekolahnya, Otak Pelakunya Teman Dekat Korban dan Masih DPO

Regional
Riwayat Pasien Positif Corona di Klaten, Bekerja di Jakarta, Diduga Tertular di Surabaya

Riwayat Pasien Positif Corona di Klaten, Bekerja di Jakarta, Diduga Tertular di Surabaya

Regional
Satu Lagi Pasien Positif Virus Corona di DIY Dinyatakan Sembuh

Satu Lagi Pasien Positif Virus Corona di DIY Dinyatakan Sembuh

Regional
Seorang Ibu Hamil Berstatus ODP Covid-19 Meninggal Saat Hendak Melahirkan

Seorang Ibu Hamil Berstatus ODP Covid-19 Meninggal Saat Hendak Melahirkan

Regional
Diduga Belum Bayar Uang Kuliah, Mahasiswi Ditemukan Tewas Bunuh Diri

Diduga Belum Bayar Uang Kuliah, Mahasiswi Ditemukan Tewas Bunuh Diri

Regional
Cerita Pasien Pertama di Malang yang Sembuh, Didukung Teman dan Tahu Positif Corona Setelah Pulang ke Rumah

Cerita Pasien Pertama di Malang yang Sembuh, Didukung Teman dan Tahu Positif Corona Setelah Pulang ke Rumah

Regional
Tak Diketahui Riwayat Penyakitnya, Pasien Meninggal di UGD RSUD Ungaran Dimakamkan dengan Prosedur Covid-19

Tak Diketahui Riwayat Penyakitnya, Pasien Meninggal di UGD RSUD Ungaran Dimakamkan dengan Prosedur Covid-19

Regional
4 Fakta 9 Polisi Aniaya Warga hingga Tewas, Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara dan Keluarga Minta Keadilan

4 Fakta 9 Polisi Aniaya Warga hingga Tewas, Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara dan Keluarga Minta Keadilan

Regional
Lima Pasien Positif Corona asal Magetan Sembuh, Salah Satunya Ada Anak Usia 10 Tahun

Lima Pasien Positif Corona asal Magetan Sembuh, Salah Satunya Ada Anak Usia 10 Tahun

Regional
Pasien Positif Covid-19 yang Mengamuk Saat Dievakuasi Terpaksa Diisolasi Mandiri

Pasien Positif Covid-19 yang Mengamuk Saat Dievakuasi Terpaksa Diisolasi Mandiri

Regional
'Mereka Mencoba Ketegasan Kami, Dibubarkan atau Tidak'

"Mereka Mencoba Ketegasan Kami, Dibubarkan atau Tidak"

Regional
Sepekan, ODP Covid-19 di Kabupaten Landak Melonjak Jadi 1.480 Orang

Sepekan, ODP Covid-19 di Kabupaten Landak Melonjak Jadi 1.480 Orang

Regional
Bagaimana KKB Bisa Menyusup dan Lakukan Penembakan di Sekitar Freeport Kuala Kencana Timika?

Bagaimana KKB Bisa Menyusup dan Lakukan Penembakan di Sekitar Freeport Kuala Kencana Timika?

Regional
Siapkan Dana Rp 75 Miliar, Pemkot Bandung Kesulitan Cari Sembako dan Alkes

Siapkan Dana Rp 75 Miliar, Pemkot Bandung Kesulitan Cari Sembako dan Alkes

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X