Din Syamsuddin: "People Power" Hak Konstitusi Tapi Saya Tidak Ikut

Kompas.com - 19/05/2019, 14:56 WIB
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin saat menghadiri Kajian Ramadhan oleh PWMU Jawa Timur di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Minggu (19/5/2019). KOMPAS.com/ANDI HARTIKMantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin saat menghadiri Kajian Ramadhan oleh PWMU Jawa Timur di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Minggu (19/5/2019).

MALANG, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengaku tidak akan ikut aksi people power atau aksi massa saat penetapan hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (22/5/2019) nanti.

Meskipun demikian, Din menganggap people power adalah bagian dari hak konstitusional.

"Saya ditanya wartawan tentang people power, itu hak konstitusional tapi saya tidak akan ikut. Karena itu bukan cara saya. Saya ingin menyuarakan kebenaran," kata Din dalam acara Kajian Ramadhan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWMU) Jawa Timur di Hall Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Minggu (19/5/2019).

Baca juga: Bupati Buton dan Tokoh Masyarakat Deklarasi Tolak Ajakan People Power

Din mengatakan, keutuhan berbangsa menjadi hal yang utama. Karenanya, ia sudah menyampaikan kepada semua pihak tentang sikapnya terkait rencana aksi people power yang digalang oleh kubu pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Kepada kawan-kawan KPU saya sampaikan. Kepada sahabat-sahabat di tim 01 dan 02 saya sampaikan juga. Saya ingin berada di posisi itu. Meskipun saya punya pilihan politik tapi keutuhan bangsa ini harus yang utama bagi kita semua," jelasnya.

Din lantas menyampaikan, siapapun pemenangnya harus bisa diterima. Karena hal itu merupakan hasil dari pelaksanaan Pemilu 2019.

"Siapapun yang menang ya sudah lah. Itu adalah hasil. Sambil saya akan mempelopori amandemen undang-undang 1945," jelasnya.

Baca juga: Tolak People Power, Ratusan Anggota Ormas Dukung TNI Polri Amankan Pemilu

Di sisi lain, Din meminta kepada pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 untuk membuktikan tuduhannya yang menilai ada kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Sebab, jika tidak dibuktikan, tuduhan itu hanya berupa fitnah.

Begitu juga sebaliknya, jika tuduhan kecurangan itu terbukti, harus segera diluruskan. Sebab kecurangan yang terjadi akan membuat Pemilu 2019 cacat konstitusi.

"Maka tuduhan-tuduhan itu verifikasi saja. Kalau nanti tidak benar tuduhan oleh Paslon 02, BPN, itu fitnah. Itu fitnah. Dan kalau dia yang memimpin, itu finah akan berkepanjangan dalam tubuh bangsa ini," katanya.

"Tapi kalau tuduhan-tuduhan itu benar, benar adanya dapat dibuktikan. Harus diluruskan. Dan kalau ini yang tampil, di atas kecurangan-kecurangan itu namanya musibah. Dan bangsa ini akan mengalami musibah yang berkepanjangan pula. Maka harus ditarik ke titik kebenaran," jelasnya.

Karena itu, Din meminta Pemilu 2019 tidak menimbulkan keributan. Menurutnya, pihak yang menuduh curang harus bisa membuktikan. Sedangkan KPU sebagai penyelenggara harus berlaku adil dan jujur.

"Saya mendorong, jangan ribut-ribut. Jangan ramai-ramai. Jangan berantem. Apalagi sesama kita. Tetapi tegakkan kejujuran dan keadilan. Buka sebuka bukanya, mana bukti anda. Nanti baru ketahuan. Terima lah apa adanya. Kalau Pak Jokowi sama Kiai Ma'ruf Amin terpilih ya legowo setelah proses itu. Kalau misalnya nanti Prabowo-Sandi, ya legowo setelah proses itu. Itu akan membawa bangsa ini kepada kebaikan," terangnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Arus Balik di Bakauheni, Disiapkan 200.000 Alat Rapid Test

Antisipasi Arus Balik di Bakauheni, Disiapkan 200.000 Alat Rapid Test

Regional
Beberapa Titik di Medan Dilanda Banjir, Bobby Pastikan Warga Terdampak Tak Kekurangan Pangan

Beberapa Titik di Medan Dilanda Banjir, Bobby Pastikan Warga Terdampak Tak Kekurangan Pangan

Regional
Bupati Bener Meriah Alami Pecah Pembuluh Darah, Dibawa ke Medan

Bupati Bener Meriah Alami Pecah Pembuluh Darah, Dibawa ke Medan

Regional
Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Regional
Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Regional
Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Regional
H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

Regional
12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

Regional
Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Regional
Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Regional
Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Regional
Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Regional
Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Regional
Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Regional
Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X