Sandiaga Tolak Ajakan Arief Poyuono untuk Tidak Membayar Pajak

Kompas.com - 16/05/2019, 23:22 WIB
Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno saat menemui para pendukungnya di sekber crisis center Prabowo-Sandi di Jalan Gunung Bawakaraeng, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (16/5/2019) sore tadi. Kompas.com/HIMAWAN Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno saat menemui para pendukungnya di sekber crisis center Prabowo-Sandi di Jalan Gunung Bawakaraeng, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (16/5/2019) sore tadi.

MAKASSAR, KOMPAS.com - Sandiaga Uno tidak sepakat dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono yang mengajak para pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk tidak membayar pajak sebagai kekecewaan terhadap KPU.

Sandiaga yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 02 itu mengatakan, saat ini Indonesia masih menjadi negara yang sulit dari segi ekonomi. Untuk itu, membayar pajak bagi setiap warga negara merupakan kewajiban untuk membangun negara.

"Saya ingin mengingatkan kita bahwa negara kita lagi sulit, ekonomi neraca perdagangan kita jeblok. Kita juga lihat pelambatan ekonomi. Kita justru perlu meningkatkan rasio pajak kita dengan menambah basis pembayar pajak," kata Sandiaga seusai menghadiri acara ngabuburit di salah satu kampus di kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (16/5/2019).

Baca juga: 6 Fakta Prabowo Tolak Hasil Pemilu, Penjelasan Sandiaga hingga KPU Anjurkan ke MK

Sandiaga menambahkan, setiap warga harus mampu meningkatkan revenue mereka dari pajak dengan sistem IT yang lebih baik. Untuk itu, ia pun mengusulkan bahwa nantinya akan ada penerimaan negara yang dipisah dari Kementerian Keuangan.

"Dan, itu butuh pendekatan yang dihadirkan oleh pemerintahan yang kuat dengan kepemimpinan yang tegas," imbuhnya.

Lebih lanjut Sandiaga berharap bahwa siapapun yang terpilih di Pemilu Tahun 2019 ini mampu menghadirkan pemerintahan yang kuat dan rasio pajak yang lebih besar pula.

"Pajak itu sangat diperlukan untuk membangun negara, jadi pernyataan kami cukup jelas," tandasnya.

Baca juga: Sandiaga Sebut Surat Wasiat Prabowo Sedang Disusun Tim Ahli

Sebelumnya dalam keterangan tertulisnya Rabu (15/5/2019), Arief Poyuono mengajak pendukung Prabowo-Sandiaga untuk menolak membayar pajak kepada pemerintah. Sebab, pemerintah yang terbentuk dari penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak sah.

"Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," kata Arief.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Jambi

Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Jambi

Regional
Angin Puting Beliung Rusak Rumah Warga dan Padamkan Listrik

Angin Puting Beliung Rusak Rumah Warga dan Padamkan Listrik

Regional
Kisah Desa Menari di Lereng Telomoyo

Kisah Desa Menari di Lereng Telomoyo

Regional
Gunakan Senapan Angin, Suami Tembak Pria yang Diduga Selingkuhan Istri

Gunakan Senapan Angin, Suami Tembak Pria yang Diduga Selingkuhan Istri

Regional
SPBU Terbakar di Bukittinggi, Api Diduga dari Mobil yang Isi BBM dengan Tangki Tambahan

SPBU Terbakar di Bukittinggi, Api Diduga dari Mobil yang Isi BBM dengan Tangki Tambahan

Regional
Para Bacalon Wali Kota Samarinda Penjaringan PDI-P Ramai-ramai Siapkan Isi Tas

Para Bacalon Wali Kota Samarinda Penjaringan PDI-P Ramai-ramai Siapkan Isi Tas

Regional
Kongres Sampah Jateng Hasilkan Rekomendasi Pembentukan Satgas Sampah

Kongres Sampah Jateng Hasilkan Rekomendasi Pembentukan Satgas Sampah

Regional
Korban Gempa Maluku Diminta Bayar Biaya Rumah Sakit, Kadis Kesehatan Sarankan Berobat di Posko Kesehatan

Korban Gempa Maluku Diminta Bayar Biaya Rumah Sakit, Kadis Kesehatan Sarankan Berobat di Posko Kesehatan

Regional
Seberangi Rel Tak Berpalang Pintu, Mobil Avanza Ringsek Tertabrak Kereta

Seberangi Rel Tak Berpalang Pintu, Mobil Avanza Ringsek Tertabrak Kereta

Regional
Waspadai Hujan Lebat Selama 2 Hari yang Berpotensi Sebabkan Banjir di Sumut

Waspadai Hujan Lebat Selama 2 Hari yang Berpotensi Sebabkan Banjir di Sumut

Regional
Pilkada Samarinda, Ketua DPD Gerindra Kaltim Ikut Penjaringan PDI-P

Pilkada Samarinda, Ketua DPD Gerindra Kaltim Ikut Penjaringan PDI-P

Regional
Ratusan Ikan Mati Mendadak di Maluku, LIPI Minta Tak Dikaitkan dengan Gempa

Ratusan Ikan Mati Mendadak di Maluku, LIPI Minta Tak Dikaitkan dengan Gempa

Regional
Kasus Pembunuhan Pria Dalam Plastik di Cianjur Terungkap, 7 Pelaku Ditangkap

Kasus Pembunuhan Pria Dalam Plastik di Cianjur Terungkap, 7 Pelaku Ditangkap

Regional
Selain Nasdem, Denny Indrayana Juga Ambil Formulir Pendaftaran Cagub ke Partai Demokrat

Selain Nasdem, Denny Indrayana Juga Ambil Formulir Pendaftaran Cagub ke Partai Demokrat

Regional
Pasca-penusukan Wiranto, Ma'ruf Amin Sebut Penanganan Terorisme Harus dengan Cara 'Soft'

Pasca-penusukan Wiranto, Ma'ruf Amin Sebut Penanganan Terorisme Harus dengan Cara "Soft"

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X