Kemendagri: Wali Kota Tasikmalaya Tersangka Masih Menjabat Tak Beretika

Kompas.com - 10/05/2019, 15:42 WIB
Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman memenuhi pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dana alokasi khusus (DAK) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman memenuhi pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dana alokasi khusus (DAK) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018.


TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) memberikan penilaian tentang penetapan tersangka dan tak ditahannya Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik menuturkan, kepala daerah berstatus tersangka memang belum bisa dinyatakan bersalah dalam perspektif hukum.

Sepanjang masih bisa melaksanakan tugas-tugasnya, yang bersangkutan masih diperkenankan menjabat sebagai kepala daerah, apalagi kalau tidak dilakukan penahanan.

Baca juga: Setelah Diperiksa KPK sebagai Tersangka, Wali Kota Tasikmalaya Tidak Ditahan

"Memang dari sisi etika itu kurang elok, tak bertika, tapi dari perspektif hukum itu dibolehkan," kata Akmal, kepada wartawan, melalui sambungan telepon, Kamis (9/5/2019).

Meski demikian, pihaknya meminta semua masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Selama jalannya pemerintahan daerah tidak terganggu, hal itu tidak masalah meski tak baik secara etika.

"Secara etika saja tidak baik," ungkap dia.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperbolehkan pulang Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka suap.

KPK sebelumnya tidak menahan Budi setelah memeriksa yang bersangkutan sebagai tersangka kurang lebih delapan jam di gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Baca juga: Diperiksa sebagai Tersangka, Wali Kota Tasikmalaya Dicecar 20 Pertanyaan di KPK

Budi disangka terlibat dalam kasus suap terkait dana alokasi khusus (DAK) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018.

Budi disangka memberikan uang Rp 400 juta kepada Yaya Purnomo selaku pegawai di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Budi disangka melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Catat 291 Pertemuan Dilakukan Paslon Pilkada Gunungkidul

Bawaslu Catat 291 Pertemuan Dilakukan Paslon Pilkada Gunungkidul

Regional
Inovatif, Mahasiswa di Semarang Ciptakan Alat Pendeteksi Suhu dan Masker

Inovatif, Mahasiswa di Semarang Ciptakan Alat Pendeteksi Suhu dan Masker

Regional
Kronologi Demo Berujung Ricuh, Gas Air Mata ke Permukiman Membuat Warga Marah

Kronologi Demo Berujung Ricuh, Gas Air Mata ke Permukiman Membuat Warga Marah

Regional
Bukti Tagihan Diedit, Perempuan Ini Gelapkan Uang Perusahaan Rp 101 Juta

Bukti Tagihan Diedit, Perempuan Ini Gelapkan Uang Perusahaan Rp 101 Juta

Regional
Gas Air Mata Masuk Permukiman Picu Kemarahan Warga, Polisi Minta Maaf

Gas Air Mata Masuk Permukiman Picu Kemarahan Warga, Polisi Minta Maaf

Regional
Mabuk dan Buat Keributan, 6 Muda-mudi Diamankan Tidur Seranjang di Indekos

Mabuk dan Buat Keributan, 6 Muda-mudi Diamankan Tidur Seranjang di Indekos

Regional
4 Hari Terakhir Positif Covid-19 di Sulut Bertambah 118 Kasus

4 Hari Terakhir Positif Covid-19 di Sulut Bertambah 118 Kasus

Regional
Tujuh Orang dari Klaster Demo di Semarang Sembuh dari Covid-19

Tujuh Orang dari Klaster Demo di Semarang Sembuh dari Covid-19

Regional
Debat Pilkada Makassar Digelar 3 Kali, Penerapan Protokol Kesehatan Jadi Perhatian Utama

Debat Pilkada Makassar Digelar 3 Kali, Penerapan Protokol Kesehatan Jadi Perhatian Utama

Regional
HKTI Siap Bantu Petani di Tegal untuk Pasarkan Hasil Pertanian

HKTI Siap Bantu Petani di Tegal untuk Pasarkan Hasil Pertanian

Regional
Video Viral Lima Perempuan ABG Rebutan Cowok di Ponorogo

Video Viral Lima Perempuan ABG Rebutan Cowok di Ponorogo

Regional
Kasus Covid-19 Melonjak, Gubernur Sulteng Minta Bupati dan Walkot Ajukan PSBB

Kasus Covid-19 Melonjak, Gubernur Sulteng Minta Bupati dan Walkot Ajukan PSBB

Regional
Staf TU IPDN Lombok Tengah Positif Covid-19

Staf TU IPDN Lombok Tengah Positif Covid-19

Regional
Separuh Wilayah Jatim Masuk Zona Kuning Covid-19, Khofifah: Ini Kerja Keras Semua Elemen...

Separuh Wilayah Jatim Masuk Zona Kuning Covid-19, Khofifah: Ini Kerja Keras Semua Elemen...

Regional
Dua Pejabatnya Meninggal karena Covid-19, Rektor UNS: Kami 'Lockdown' Kampus

Dua Pejabatnya Meninggal karena Covid-19, Rektor UNS: Kami "Lockdown" Kampus

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X