Kemendagri: Wali Kota Tasikmalaya Tersangka Masih Menjabat Tak Beretika

Kompas.com - 10/05/2019, 15:42 WIB
Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman memenuhi pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dana alokasi khusus (DAK) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman memenuhi pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dana alokasi khusus (DAK) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018.


TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penilaian tentang penetapan tersangka dan tak ditahannya Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik menuturkan, kepala daerah berstatus tersangka memang belum bisa dinyatakan bersalah dalam perspektif hukum.

Sepanjang masih bisa melaksanakan tugas-tugasnya, yang bersangkutan masih diperkenankan menjabat sebagai kepala daerah, apalagi kalau tidak dilakukan penahanan.

Baca juga: Setelah Diperiksa KPK sebagai Tersangka, Wali Kota Tasikmalaya Tidak Ditahan

"Memang dari sisi etika itu kurang elok, tak bertika, tapi dari perspektif hukum itu dibolehkan," kata Akmal, kepada wartawan, melalui sambungan telepon, Kamis (9/5/2019).

Meski demikian, pihaknya meminta semua masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Selama jalannya pemerintahan daerah tidak terganggu, hal itu tidak masalah meski tak baik secara etika.

"Secara etika saja tidak baik," ungkap dia.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperbolehkan pulang Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka suap.

KPK sebelumnya tidak menahan Budi setelah memeriksa yang bersangkutan sebagai tersangka kurang lebih delapan jam di gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Baca juga: Diperiksa sebagai Tersangka, Wali Kota Tasikmalaya Dicecar 20 Pertanyaan di KPK

Budi disangka terlibat dalam kasus suap terkait dana alokasi khusus (DAK) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018.

Budi disangka memberikan uang Rp 400 juta kepada Yaya Purnomo selaku pegawai di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Budi disangka melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Percontohan Nasional, Seleksi Anggota Paskibraka Jateng Gandeng BPIP

Jadi Percontohan Nasional, Seleksi Anggota Paskibraka Jateng Gandeng BPIP

Regional
Gerakan Perekonomian Jabar, Disparbud Setempat Gelar Gekraf 2021

Gerakan Perekonomian Jabar, Disparbud Setempat Gelar Gekraf 2021

Regional
Khawatir Krisis Pangan, Wagub Jabar Minta Petani Tidak Alih Fungsikan Sawah

Khawatir Krisis Pangan, Wagub Jabar Minta Petani Tidak Alih Fungsikan Sawah

Regional
Teken MoU dengan Tourism Malaysia, Jaswita Jabar: Kerja Sama Ini Menguntungkan

Teken MoU dengan Tourism Malaysia, Jaswita Jabar: Kerja Sama Ini Menguntungkan

Regional
Tinjau Penataan Kawasan Candi Borobudur, Ganjar: Progresnya Bagus

Tinjau Penataan Kawasan Candi Borobudur, Ganjar: Progresnya Bagus

Regional
Bebas Penyakit Frambusia, Kota Madiun Raih Penghargaan dari Kemenkes

Bebas Penyakit Frambusia, Kota Madiun Raih Penghargaan dari Kemenkes

Regional
Begini Respons Wali Kota Maidi Usai Dapat Penghargaan Pembina K3 Terbaik

Begini Respons Wali Kota Maidi Usai Dapat Penghargaan Pembina K3 Terbaik

Regional
Program Pemberdayan Hidroponik di Sulsel Diapresiasi Dompet Dhuafa, Mengapa?

Program Pemberdayan Hidroponik di Sulsel Diapresiasi Dompet Dhuafa, Mengapa?

Regional
Dukung Pemerintah, Shopee Hadirkan Pusat Vaksinasi Covid-19 di Bandung

Dukung Pemerintah, Shopee Hadirkan Pusat Vaksinasi Covid-19 di Bandung

Regional
Lewat EDJ, Pemrov Jabar Berkomitmen Implementasikan Keterbukaan Informasi Publik

Lewat EDJ, Pemrov Jabar Berkomitmen Implementasikan Keterbukaan Informasi Publik

Regional
Pemkot Tangsel Sampaikan LPPD 2020, Berikut Beberapa Poinnya

Pemkot Tangsel Sampaikan LPPD 2020, Berikut Beberapa Poinnya

Regional
Kang Emil Paparkan Aspirasi Terkait RUU EBT, Berikut 2 Poin Pentingnya

Kang Emil Paparkan Aspirasi Terkait RUU EBT, Berikut 2 Poin Pentingnya

Regional
Diluncurkan, Program SMK Membangun Desa di Jabar Gandeng 27 Desa

Diluncurkan, Program SMK Membangun Desa di Jabar Gandeng 27 Desa

Regional
Ganjar Ingatkan Para Guru Berikan Contoh Disiplin Terapkan Prokes

Ganjar Ingatkan Para Guru Berikan Contoh Disiplin Terapkan Prokes

Regional
Pembunuh Berantai di Kulon Progo Ternyata Residivis Kasus Pencurian

Pembunuh Berantai di Kulon Progo Ternyata Residivis Kasus Pencurian

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X