Ajukan Utang, Pemprov Jateng Ajukan Raperda Obligasi Daerah

Kompas.com - 30/04/2019, 08:33 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sedang menjelaskan tentang kesiapan Jawa Tengah untuk membangun LRT, Jumat (5/4/2019), di Kota Semarang. Dok. Humas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sedang menjelaskan tentang kesiapan Jawa Tengah untuk membangun LRT, Jumat (5/4/2019), di Kota Semarang.

SEMARANG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang obligasi daerah untuk dijadikan dasar rencana penerbitan utang kepada masyarakat.

Pemprov Jateng sejak beberapa tahun terakhir berkeinginan mencari pendanaan alternatif dengan penerbitan obligasi daerah. Tujuannya untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang menguntungkan.

"Nanti yang beli (obligasi daerah) dari PNS dan masyarakat," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di sela media gathering di Tlogo Resort, Tuntang, Kabupaten Semarang, Senin (29/4/2019) malam.

Baca juga: OJK: Penerbitan Obligasi Daerah di Jateng Masuk Tahap Finalisasi

Dijelaskan Ganjar, Jateng memang digadang-gadang menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerbitkan surat utang tersebut.

Untuk bisa sampai menerbitkan utang, pemerintah harus mendapat izin dari dewan. Selain itu, penerbitan obligasi daerah (obda) juga harus didahului dengan adanya Perda tentang Obligasi Daerah dan Perda tentang Dana Cadangan.

Namun demikian, untuk menuju proses ini cukup rumit. Pemprov Jateng menargetkan, awal 2019 penerbitan obligasi bisa dilakukan. Namun hingga kini statusnya masih belum jelas.

"Kita lagi menyiapkan izin prinsip, baru masuk perda. Saat ini pemprov sudah memasukkan ke DPRD. Harapannya ini masuk menjadi agenda prioritas, kalau dalam masa sidang berikutnya bisa masuk harapannya bisa langsung diproses," kata Ganjar.

"Mudah-mudahan akhir tahun 2019 bisa selesai. Kalau teman-teman (DPRD) komitmen politiknya sama, ini bisa jadi agenda prioritas, karena ini tidak bisa mundur," tambahnya.

Pemprov Jateng bersama intansi terkait juga telah membicarakan secara khusus persoalan obligasi daerah dalam focus group discussion. Kalangan DPRD Jawa Tengah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kemendagri hingga Kementerian Keuangan hadir memberi masukan.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen, mengatakan, rencana penerbitan obda di Jateng harus mendapat persetujuan DPRD. Pemprov Jateng juga harus menentukan proyek mana yang akan dibiayai melalui skema obligasi.

Untuk menerbitkan obligasi, diperlukan tim bersama dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, bersama pemda dan OJK.

Baca juga: Maja di Lebak Masuk Calon Ibu Kota Negara, Ini Penjelasan Wagub Banten

Di Jawa Tengah, tim bersama telah instens membahas hal teknis soal obda, mulai dari potensi pembiayaan, hingga kemampuan membayar utang, baik bunga maupun pokoknya.

Setelah itu, harus ada tim teknis atau unit pelaksana di pemerintah daerah yang mengurus obligasi daerah.

"Kita juga bicara ke Menpan, bahwa harus ada unit baru untuk mengelola utang pada publik. Di pemda, belum ada utang ke swasta, tentunya harus ada unit yang kelola utang," ujar Hoesen.



Terkini Lainnya

9 PSK di Mojokerto Terjaring Razia, Salah Satunya Hamil 7 Bulan

9 PSK di Mojokerto Terjaring Razia, Salah Satunya Hamil 7 Bulan

Regional
Tanggapan Ridwan Kamil atas Pelecehan Remaja Penyandang Disabilitas oleh Oknum ASN Jabar

Tanggapan Ridwan Kamil atas Pelecehan Remaja Penyandang Disabilitas oleh Oknum ASN Jabar

Regional
Hari Kedua Pencarian, Nelayan Hilang di Perairan Pulau Buru Belum Ditemukan

Hari Kedua Pencarian, Nelayan Hilang di Perairan Pulau Buru Belum Ditemukan

Regional
 Jalur Dibuka, Pendaki Gunung Rinjani Didominasi Turis Asing

Jalur Dibuka, Pendaki Gunung Rinjani Didominasi Turis Asing

Regional
Oknum ASN di Jabar Lecehkan Remaja Wanita Penyandang Disabilitas

Oknum ASN di Jabar Lecehkan Remaja Wanita Penyandang Disabilitas

Regional
Gubernur NTT Optimistis Miras Sophia Bisa Bersaing dengan Miras Kelas Atas

Gubernur NTT Optimistis Miras Sophia Bisa Bersaing dengan Miras Kelas Atas

Regional
Hamili Anak Kandung hingga Melahirkan, Istri Laporkan Suami ke Polisi

Hamili Anak Kandung hingga Melahirkan, Istri Laporkan Suami ke Polisi

Regional
Ma'ruf Amin: Kemenangan 01 Masih Digantung

Ma'ruf Amin: Kemenangan 01 Masih Digantung

Regional
Nelayan yang Hilang Diseret Buaya Ditemukan Tewas Tanpa Tangan dan Kaki

Nelayan yang Hilang Diseret Buaya Ditemukan Tewas Tanpa Tangan dan Kaki

Regional
Diduga Korupsi Dana Dinkes, Mantan Plt Dirut RSUD Diperiksa Kejaksaan Parepare

Diduga Korupsi Dana Dinkes, Mantan Plt Dirut RSUD Diperiksa Kejaksaan Parepare

Regional
Sri Sultan: Kalau Turun dari Airport Diterima Tol, Yogyakarta Dapat Apa?

Sri Sultan: Kalau Turun dari Airport Diterima Tol, Yogyakarta Dapat Apa?

Regional
Jembatan Darurat Dibangun di Lokasi Ambruknya Jembatan Penghubung Sumsel-Lampung

Jembatan Darurat Dibangun di Lokasi Ambruknya Jembatan Penghubung Sumsel-Lampung

Regional
Diprotes Wali Murid, PPDB SMA 2019 Ditutup Sementara di Jatim

Diprotes Wali Murid, PPDB SMA 2019 Ditutup Sementara di Jatim

Regional
Seorang Warga Hilang di Sungai Saat Merakit Kayu, Diduga Diserang Buaya

Seorang Warga Hilang di Sungai Saat Merakit Kayu, Diduga Diserang Buaya

Regional
6 Fakta Uji Coba Malioboro Bebas Kendaraan, Sri Sultan Pungut Sampah hingga Steril Selama 15 Jam

6 Fakta Uji Coba Malioboro Bebas Kendaraan, Sri Sultan Pungut Sampah hingga Steril Selama 15 Jam

Regional

Close Ads X