Ajukan Utang, Pemprov Jateng Ajukan Raperda Obligasi Daerah

Kompas.com - 30/04/2019, 08:33 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sedang menjelaskan tentang kesiapan Jawa Tengah untuk membangun LRT, Jumat (5/4/2019), di Kota Semarang. Dok. Humas Pemerintah Provinsi Jawa TengahGubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sedang menjelaskan tentang kesiapan Jawa Tengah untuk membangun LRT, Jumat (5/4/2019), di Kota Semarang.

SEMARANG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang obligasi daerah untuk dijadikan dasar rencana penerbitan utang kepada masyarakat.

Pemprov Jateng sejak beberapa tahun terakhir berkeinginan mencari pendanaan alternatif dengan penerbitan obligasi daerah. Tujuannya untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang menguntungkan.

"Nanti yang beli (obligasi daerah) dari PNS dan masyarakat," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di sela media gathering di Tlogo Resort, Tuntang, Kabupaten Semarang, Senin (29/4/2019) malam.

Baca juga: OJK: Penerbitan Obligasi Daerah di Jateng Masuk Tahap Finalisasi

Dijelaskan Ganjar, Jateng memang digadang-gadang menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerbitkan surat utang tersebut.

Untuk bisa sampai menerbitkan utang, pemerintah harus mendapat izin dari dewan. Selain itu, penerbitan obligasi daerah (obda) juga harus didahului dengan adanya Perda tentang Obligasi Daerah dan Perda tentang Dana Cadangan.

Namun demikian, untuk menuju proses ini cukup rumit. Pemprov Jateng menargetkan, awal 2019 penerbitan obligasi bisa dilakukan. Namun hingga kini statusnya masih belum jelas.

"Kita lagi menyiapkan izin prinsip, baru masuk perda. Saat ini pemprov sudah memasukkan ke DPRD. Harapannya ini masuk menjadi agenda prioritas, kalau dalam masa sidang berikutnya bisa masuk harapannya bisa langsung diproses," kata Ganjar.

"Mudah-mudahan akhir tahun 2019 bisa selesai. Kalau teman-teman (DPRD) komitmen politiknya sama, ini bisa jadi agenda prioritas, karena ini tidak bisa mundur," tambahnya.

Pemprov Jateng bersama intansi terkait juga telah membicarakan secara khusus persoalan obligasi daerah dalam focus group discussion. Kalangan DPRD Jawa Tengah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kemendagri hingga Kementerian Keuangan hadir memberi masukan.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen, mengatakan, rencana penerbitan obda di Jateng harus mendapat persetujuan DPRD. Pemprov Jateng juga harus menentukan proyek mana yang akan dibiayai melalui skema obligasi.

Untuk menerbitkan obligasi, diperlukan tim bersama dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, bersama pemda dan OJK.

Baca juga: Maja di Lebak Masuk Calon Ibu Kota Negara, Ini Penjelasan Wagub Banten

Di Jawa Tengah, tim bersama telah instens membahas hal teknis soal obda, mulai dari potensi pembiayaan, hingga kemampuan membayar utang, baik bunga maupun pokoknya.

Setelah itu, harus ada tim teknis atau unit pelaksana di pemerintah daerah yang mengurus obligasi daerah.

"Kita juga bicara ke Menpan, bahwa harus ada unit baru untuk mengelola utang pada publik. Di pemda, belum ada utang ke swasta, tentunya harus ada unit yang kelola utang," ujar Hoesen.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gagal Menyalip, Pengendara Motor Tewas Ditabrak Truk di Cianjur

Gagal Menyalip, Pengendara Motor Tewas Ditabrak Truk di Cianjur

Regional
Usai Snorkeling, Wisatawan asal Finlandia Tewas di NTB

Usai Snorkeling, Wisatawan asal Finlandia Tewas di NTB

Regional
Ada Penolakan dari Warga, Wagub Sumbar Minta Kepulangan Turis China Dipercepat

Ada Penolakan dari Warga, Wagub Sumbar Minta Kepulangan Turis China Dipercepat

Regional
Pemerintah Aceh Bakal Fasilitasi Kepulangan 12 Mahasiswa yang Terisolasi di Wuhan

Pemerintah Aceh Bakal Fasilitasi Kepulangan 12 Mahasiswa yang Terisolasi di Wuhan

Regional
Tidak Benar, Isu yang Menyebut WN China di Surabaya Terjangkit Virus Corona

Tidak Benar, Isu yang Menyebut WN China di Surabaya Terjangkit Virus Corona

Regional
Seorang Ibu di Jepara Tewas Terseret Banjir Saat Kendarai Sepeda Motor

Seorang Ibu di Jepara Tewas Terseret Banjir Saat Kendarai Sepeda Motor

Regional
Hujan Deras Disertai Angin Kencang Rusak Tiga Rumah di Cirebon

Hujan Deras Disertai Angin Kencang Rusak Tiga Rumah di Cirebon

Regional
Pilkada Surabaya, 5 Partai Deklarasi Dukung Mantan Kapolda Jatim

Pilkada Surabaya, 5 Partai Deklarasi Dukung Mantan Kapolda Jatim

Regional
12 Mahasiswa Aceh di Wuhan Butuh Stok Makanan dan Masker Khusus

12 Mahasiswa Aceh di Wuhan Butuh Stok Makanan dan Masker Khusus

Regional
Longsor di Sumedang, Dua Orang Tewas dan Dua Lainnya Kritis

Longsor di Sumedang, Dua Orang Tewas dan Dua Lainnya Kritis

Regional
Sunda Empire Dilaporkan Roy Suryo, Ki Ageng Rangga: Maling Teriak Maling

Sunda Empire Dilaporkan Roy Suryo, Ki Ageng Rangga: Maling Teriak Maling

Regional
RSUP Sanglah Pulangkan 2 Turis China yang Sempat Diduga Terinfeksi Virus Corona

RSUP Sanglah Pulangkan 2 Turis China yang Sempat Diduga Terinfeksi Virus Corona

Regional
4 Fakta Warga Jambi Diduga Terjangkit Corona, Pulang dari China hingga Kini Diisolasi

4 Fakta Warga Jambi Diduga Terjangkit Corona, Pulang dari China hingga Kini Diisolasi

Regional
RSUP Wahidin Makassar Periksa Pasien yang Baru Pulang dari China, Hasilnya Negatif Virus Corona

RSUP Wahidin Makassar Periksa Pasien yang Baru Pulang dari China, Hasilnya Negatif Virus Corona

Regional
Hindari Virus Corona, 12 Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya di Wuhan Diisolasi

Hindari Virus Corona, 12 Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya di Wuhan Diisolasi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X