Kata Mahasiswa Universitas Brawijaya Soal Pemilu 2019 dan Pahlawan Demokrasi yang Gugur

Kompas.com - 27/04/2019, 09:12 WIB
Calon presiden no urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Calon presiden no urut 02 Prabowo Subianto pada Debat Keempat Calon Presiden Pemilu 2019 di Jakarta, Sabtu (30/3/2019). Debat malam ini menggambil tema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOCalon presiden no urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Calon presiden no urut 02 Prabowo Subianto pada Debat Keempat Calon Presiden Pemilu 2019 di Jakarta, Sabtu (30/3/2019). Debat malam ini menggambil tema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional.

MALANG, KOMPAS.com – Pelaksanaan Pemilu 2019 masih menjadi sorotan. Selain karena adanya tuduhan kecurangan dan klaim kemenangan, jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS) yang meningal juga tidak luput dari perhatian.

Data terbaru KPU pada Jumat (26/4/2019), jumlah petugas KPPS yang meninggal mencapai 230 orang dan yang sakit mencapai 1.671 orang.

Baca juga: Sempat Dioperasi, Anggota KPPS Garut Meninggal Dunia

Sementara itu, Pemilu yang terpolarisasi pada dua kubu, yakni kubu pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saling klaim kemenangan dan menuduh terdapat kecurangan.

Kompas.com mewawancarai sejumlah mahasiswa di Universitas Brawijaya di Malang, Jatim, untuk mengetahui pendapat mereka mengenai pelaksanaan Pemilu 2019. 

Berikut wawancaranya:

1. Mohammad Wiranto Aris M

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Brawijaya (UB) Mohammad Wiranto Aris M saat diwawancara pada Jumat (26/4/2019).KOMPAS.com / ANDI HARTIK Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Brawijaya (UB) Mohammad Wiranto Aris M saat diwawancara pada Jumat (26/4/2019).
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Brawijaya (UB) Mohammad Wiranto Aris M menilai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kurang maksimal dalam mempersiapkan tenaga KPPS yang akan bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Menurutnya, selain adanya bimbingan teknis, seharusnya KPU di daerah melakukan simulasi dan pelatihan untuk seluruh petugas KPPS. Sebab, pelaksanaan Pemilu serentak antara pemilhan presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten dan DPD masih baru pertama kali dilakukan di Indonesia.

Baca juga: Komisioner KPU RI: Pemilu Serentak Cukup yang Pertama dan Terakhir

“Pertama kurang adanya simulasi. Sebagian orang melihat pelaksanaan Pemilu ini gampang. Tapi sebetulnya perlu fisik yang kuat, dan perlu stamina yang hebat untuk mengawal Pemilu ini. Karena Pemilu 2019 ini merupakan Pemilu pertama yang surat suaranya lumayan banyak. Saya rasa perlu adanya latihan dan simulasi sebelum pelaksanaan,” katanya saat diwawancara di FTP UB pada Jumat (26/4/2019).

Secara keseluruhan, mahasiswa asal Indramayu, Jawa Barat itu menilai pelaksanaan Pemilu 2019 sudah baik meski secara tekis masih perlu ada yang diperbaiki. Terkait dengan tuduhan adanya kecurangan yang dialamatkan kepada KPU, dirinya mengaku belum menemui bukti.

“Sampai saat ini (kecurangan) masih simpang siur ya. Sebenarnya dari TPS tempat saya pilih kemarin tidak ada kecurangan. Pengawas juga ada disitu,” katanya.

2. Pandu Pakarti Bening

Pengurus Himpunan Mahasiswa Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya (UB), Pandu Pakarti Bening saat diwawancara pada Jumat (26/4/2019)KOMPAS.com / ANDI HARTIK Pengurus Himpunan Mahasiswa Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya (UB), Pandu Pakarti Bening saat diwawancara pada Jumat (26/4/2019)
Pengurus Himpunan Mahasiswa Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya (UB), Pandu Pakarti Bening menilai, KPU di daerah harus lebih selektif dalam merektur petugas KPPS.

Jumlah lima surat suara yang harus dicoblos pada Pemilu serentak membutuhkan tenaga dan pengetahuan teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan surat suara yang mempuni.

“Kalau saya boleh saran kedepannya, tetap serentak tapi dengan catatan ada pelatihan kemudian pemilihan yang benar untuk jadi KPPS. Rekrutmennya harus lebih jelas lagi, jangan asal rekrut dari RT RW gitu,” katanya.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X