[POPULER NUSANTARA] KPK Periksa Wali Kota Tasikmalaya | Kisah Noldus, Penyandang Disabilitas Nyaleg dengan Modal Rp 10 Juta

KOMPAS.com - Noldus Pandin (40) merupakan penyandang disabillitas dengan kaki kanan polio di Kota Makassar. Kisah di balik perjuangan menjadi caleg menyita perhatian pembaca Kompas.com.

Caleg yang berasal dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) nomor urut 9 ini mengaku hanya menghabiskan dana Rp 10 juta selama kampanye. Dirinya merasa peluang untuk duduk di kursi DPR memang tipis, apalagi di TPSnya ia hanya memperoleh 15 suara.

Sementara itu, berita tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Wali Kota Tasikmalaya pada Rabu (24/4/2019) mendapat sorotan. Setelah itu, KPK membawa Budi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 

Berikut ini berita populer nusantara secara lengkap:

1. Kisah Noldus, penyandang disabilitas yang nyaleg dengan modal 10 juta

Facebook Noldus Pandin Noldus Pandin, caleg difabel untuk DPRD Kota Makassar dari Partai PSI

Namun, ia masih menunggu finalisasi penetapan rekapitulasi dari KPU kota Makassar.

"Kalau persoalan apakah ada peluang tentu kita optimis saja. Nanti kita tunggu hasilnya saja dari KPU bagaimana penetapannya. Tapi kalkulasi kasarnya ada 700 suara yang saya dapatkan," kata Noldus saat diwawancara Kompas.com, Selasa (23/4/2019).

Noldus menceritakan, selama masa kampanye, ia hanya menghabiskan dana sekitar Rp10 juta. Itu pun dari hasil pundi-pundi yang dikumpulkan dari keluarganya. Ia sama sekali tidak menggunakan dana partai.

Baca berita selengkapnya: Kisah Caleg Difabel dari Makassar, Habiskan Rp 10 Juta hingga Tak Miliki Saksi di TPS

2. KPK periksa Wali Kota Tasikmalaya

KOMPAS.com/IRWAN NUGRAHA Tim KPK masih berada di ruang kerja Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terkait dugaan korupsi suap DAK dan DID Kementerian Keuangan RI, Rabu (24/4/2019)

Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman langsung dibawa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ke Jakarta setelah diperiksa secara maraton selama hampir 8 jam, Rabu (24/4/2019).

Setelah petugas KPK meninggalkan ruang wali kota, Budi sempat bertemu awak media saat dirinya keluar dari ruangan dengan didampingi Wakil Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf dan Sekda Kota Tasikmalaya Ivan Dikcsan.

"Saya serahkan saja proses hukumnya ke KPK," kata Budi dengan kepala menunduk.

Baca berita selengkapnya: Diperiksa KPK, Ini Komentar Wali Kota Tasikmalaya

3. BPN: Penghitungan Formulir C1 dihitung di kantor DPP

KOMPAS.com / MEI LEANDHA Dewan Penasehat DPP Partai Gerindra Raden Muhammad Syafii

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengatakan, penghitungan Formulir C1 atau catatan hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari seluruh Indonesia dikumpulkan dan dihitung di kantor Dewan Pimpinan Pusat Parta Gerindra.

Penghitungan C1 kemudian disebut dipindahkan ke rumah calon presiden Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra Raden Muhammad Syafi'i mengatakan, pihaknya tidak melakukan penghitungan C1 di provinsi. Data yang dikumpulkan di setiap kecamatan langsung disetor ke pusat.

"C1 langsung ke pusat, kami langsung setor saja ke BPN. Jadi, dikumpulin dari setiap kecamatan langsung ke pusat, tidak ada proses penghitungan di provinsi," kata tim juru bicara BPN ini, saat dihubungi, Selasa (23/4/2019) malam.

Baca berita selengkapnya: BPN Sebut Tidak Ada Proses Penghitungan Formulir C1 di Provinsi

4. Kisah Murysid, anggota timses caleg di Cirebon yang alami depresi

Kompas.com/ MUHAMAD SYAHRI ROMDHON Ustaz Ujang Bushtomi pemilik Padepokan Anti Galau memandikan Mursyid (45) di Waduk Setupatok, Selasa malam (24/4/2019). Mursyid adalah tim sukses calon anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang depresi karena tertekan perolehan suara yang kecil.

Mursyid (45) seorang tim sukses dari calon anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengaku mengalami depresi pada Selasa malam (23/4/2019).

Warga Desa Penpen, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, ini tak kuat karena terus ditagih sang caleg mengenai hasil perolehan suara yang di luar prediksi.

Ironisnya, sang caleg yang dimaksud adalah Khaerudin (35) yang tak lain adalah adik kandungnya sendiri.

Khaerudin mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kabupaten Cirebon dengan nomor urut 6 dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Dia mewakili daerah pemilihan tujuh yang meliputi enam kecamatan, yaitu Kecamatan Astanajapura, Beber, Greged, Mundu, Sedong, dan Susukan Lebak.

Namun, saat penghitungan suara, Khaeruddin hanya mendapatkan 567 suara dari jumlah suara yang ditargetkan sebanyak 3.000 suara.

Baca berita selengkapnya: Kisah Tim Sukses Caleg Gagal yang Depresi Ditagih Perolehan Suara

5. Bawaslu Riau minta foto hasil penghitungan suara, ini alasannya

KOMPAS.com/ CITRA INDRIANI Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan melakukan monitoring rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan di Kecamatan Rupat, Riau

Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan meminta seluruh masyarakat yang memiliki dokumentasi penghitungan suara di TPS, seperti foto, atau rekaman video formulir C1, termasuk foto C1 pleno agar dapat memberikan kepada pengawas pemilu sebagai data pembanding untuk hasil pemilu yang jujur dan transparan.

"Saya meminta kepada seluruh lapisan masyarakat yang mempunyai foto maupun video hasil penghitungan perolehan suara di TPSnya masing masing untuk dapat memberikannya kepada pengawas pemilu," kata Rusidi, Selasa (23/4/2019).

Rusidi mengatakan, semua itu akan dijadikan sebagai data pembanding dalam mengawal dan memperjuangkan hasil pemilu yang bersih, jujur dan transparan.

Menurut Rusidi, sejauh ini banyaknya laporan masyarakat dan peserta pemilu terkait adanya penggelembungan (penambahan) suara pada formulir C1 dari hasil penghitungan suara di TPS.

Baca berita selengkapnya: Maraknya Laporan Penggelembungan Suara, Bawaslu Riau Minta Bantuan Masyarakat Kirimkan Foto C1

Sumber: KOMPAS.com (Citra Indriani, Muhamad Syahri Romdhon, Mei Leandha, Irwan Nugraha, Himawan)