Kilas Daerah Jawa Tengah
KILAS DAERAH

Gubernur Ganjar akan Tindak Tegas Perusahaan yang Tidak Terapkan K3

Kompas.com - 23/04/2019, 14:24 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima penghargaan sebagai Pembina terbaik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri. Dok. Humas Pemerintah Provinsi Jawa TengahGubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima penghargaan sebagai Pembina terbaik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri.


KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menyatakan, akan menindak tegas perusahaan-perusahaan besar yang tidak memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3) para karyawannya masing-masing.

“Sudah saatnya BUMN, BUMD, dan perusahaan besar menjadikan unsur K3 menjadi prioritas. Jika ada perusahaan mengabaikannya, maka Pemprov Jateng siap ambil tindakan tegas. Meski perlakuan tindakan tegas itu sedikit berbeda dengan cara penanganan terhadap perusahaan menengah ke bawah," kata Ganjar seperti dalam keterangan tertulisnya.

Ganjar sendiri mengatakan itu saat diwawancarai usai menerima penghargaan sebagai Pembina terbaik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (22/4/2019) malam. Adapun penghargaan tersebut, adalah penghargaan kelima yang diraih Ganjar Pranowo. 

Terkait pelaksanaan K3, Ganjar menambahkan saat ini yang perlu dilakukan adalah memastikan pengawas-pengawas penegakan K3 itu memiliki integritas.

“Kita mesti dorong pengawas bisa memiliki integritas supaya tidak kalah dengan perusahaan-perusahaan (yang diawasi terkait unsur K3),” paparnya.

Sementara itu, untuk perusahaan-perusahaan skala menengah ke bawah, menurut Ganjar, perlu dilakukan pendampingan untuk penerapan K3.

Pihaknya akan lebih mengedepankan edukasi dan pembinaan ketimbang penindakan terhadap perusahaan-perusahaan menengah ke bawah yang belum bisa sepenuhnya menerapkan K3.

“Perusahaan-perusahaan menengah ke bawah ini mungkin saja ada faktor ketidakmampuan peralatan atau tidak mampu secara teknis. Oleh karena itu mereka butuh pendampingan," ucap dia.

Secara umum, Ganjar mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan di Jateng sudah bagus kesadarannya dalam penerapan K3. Pekerjaan Rumahnya (PR) adalah bagaimana untuk terus bisa menyosialisasikan ke banyak perusahaan agar mereka bisa menyiapkan dan melaksanakan K3,

Perusahaan menganggap K3 beban

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri yang menyerahkan penghargaan pembina terbaik K3 kepada Ganjar mengungkapkan, saat ini masih banyak perusahaan yang menggangap penerapan K3 sebagai sebuah beban.

Padahal, menurut Hanif, pelaksanaan dan penerapan K3 itu merupakan sebuah investasi bagi perusahaan. Untuk itu, ia mengajak seluruh pihak agar penerapan K3 bisa terlaksana dengan baik di tempat kerja di seluruh Indonesia.

"Saya prihatin angka kecelakaan kerja hingga saat ini masih tinggi. Data tahun lalu menyebutkan ada 157.000 kasus di Indonesia, kebanyakan terjadi di jalan raya saat para pekerja pergi-pulang bekerja, terutama mereka yang mengendarai sepeda motor,” kata Hanif.

Para penerima penghargaan K3 berfoto bersama Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri di Ruang Birawa Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019) malam. Dok. Humas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Para penerima penghargaan K3 berfoto bersama Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri di Ruang Birawa Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019) malam.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jateng, Wika Bintang menjelaskan, ada 155 perusahaan yang menerima penghargaan K3 pada tahun 2019.

Ke-155 perusahaan tersebut terdiri atas 46 perusahaan memperoleh penghargaan kecelakaan nihil atau zero accident, 26 perusahaan meraih penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan (P2) HIV/AIDS,

Kemudian 27 perusahaan meraih penghargaan Sistem Manajemen K3 (SMK3) dan perusahaan penyelenggara pelayanan kesehatan kerja. Lalu 167 perusahaan yang telah membentuk panitia pembinaan keselamatan kerja ketiga.

Untuk diketahui, perusahaan yang wajib Sertifikasi SMK3 merupakan perusahaan-perusahaan yang sudah mempekerjakan karyawan atau buruh lebih dari 100 orang.

Selain itu, perusahaan yang karyawannya kurang dari 100 orang tetapi mempunyai potensi bahaya tinggi, maka wajib menerapkan Sistem Manajemen K3 dengan dibuktikan oleh sertifikat SMK3.

“Jumlah perusahaan di Jawa Tengah yang menerima terus meningkat. Pada 2017 terdapat 124 perusahaan yang menerima penghargaan berbagai kategori, sedangkan pada 2018 meningkat menjadi 132 perusahaan,” kata Wika Bintang, yang turut mendampingi Ganjar Pranowo pada kesempatan itu.

Sebagai informasi, pada penyerahan penghargaan dari Kemenaker pada perusahaan-perusahaan di Indonesia itu, terdapat 1.052 perusahaan menerima penghargaan kecelakaan nihil atau zero accident.

Lalu 172 perusahaan meraih penghargaan Program Pencegahan Dan Penanggulangan (P2) HIV/AIDS. 1.566 perusahaan meraih penghargaan Sistem Manajemen K3 (SMK3) dan perusahaan penyelenggara pelayanan kesehatan kerja dan perusahaan yang telah membentuk panitia pembinaan keselamatan kerja ketiga sejumlah 167 perusahaan.

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada 17 gubernur di Indonesia selaku pembina K3.

Baca tentang

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kabar Terbaru Kasus Kecelakaan Bus Sriwijaya yang Tewaskan 35 Orang

Kabar Terbaru Kasus Kecelakaan Bus Sriwijaya yang Tewaskan 35 Orang

Regional
Viral, Kawasan Pelabuhan Benoa Penuh Sampah

Viral, Kawasan Pelabuhan Benoa Penuh Sampah

Regional
Mesin Motor Tiba-tiba Mati di Perlintasan Kereta, Siswa Ini Hampir Ditabrak KA Argowilis

Mesin Motor Tiba-tiba Mati di Perlintasan Kereta, Siswa Ini Hampir Ditabrak KA Argowilis

Regional
Kronologi Penangkapan Oknum PNS RSUD Bantaeng Saat Sedang Pesta Sabu di Rumahnya

Kronologi Penangkapan Oknum PNS RSUD Bantaeng Saat Sedang Pesta Sabu di Rumahnya

Regional
Kronologi Ditemukannya Biji Plastik pada Beras Bansos di Cianjur

Kronologi Ditemukannya Biji Plastik pada Beras Bansos di Cianjur

Regional
Gudang Pakan Ternak di Salatiga Terbakar, Pemilik Merugi hingga Rp 500 Juta

Gudang Pakan Ternak di Salatiga Terbakar, Pemilik Merugi hingga Rp 500 Juta

Regional
Gubernur Banten Siapkan 3 Gedung di Kota Serang untuk Isolasi OTG Covid-19

Gubernur Banten Siapkan 3 Gedung di Kota Serang untuk Isolasi OTG Covid-19

Regional
Wagub Uu: Penyebaran Covid-19 di Jabar Turun, tapi di Karawang dan Cirebon Naik

Wagub Uu: Penyebaran Covid-19 di Jabar Turun, tapi di Karawang dan Cirebon Naik

Regional
Fakta Baru Oknum Polisi Cabuli Gadis ABG Pelanggar Lalu Lintas, Berstatus Tersangka dan Terancam 15 Tahun Penjara

Fakta Baru Oknum Polisi Cabuli Gadis ABG Pelanggar Lalu Lintas, Berstatus Tersangka dan Terancam 15 Tahun Penjara

Regional
Gugus Tugas Jabar Sudah Lama Bidik Klaster Pabrik Epson di Cikarang Bekasi

Gugus Tugas Jabar Sudah Lama Bidik Klaster Pabrik Epson di Cikarang Bekasi

Regional
Kapolrestabes Makassar dan Dirreskrimum Polda Sulsel Dapat Jabatan Baru di KPK

Kapolrestabes Makassar dan Dirreskrimum Polda Sulsel Dapat Jabatan Baru di KPK

Regional
Seminggu Pengusaha Rental Mobil Tak Pulang, Istri Lapor Polisi di Pekanbaru

Seminggu Pengusaha Rental Mobil Tak Pulang, Istri Lapor Polisi di Pekanbaru

Regional
Cabuli Gadis ABG Pelanggar Lalu Lintas di Hotel, Oknum Polisi Ini Terancam 15 Tahun Penjara dan Dipecat

Cabuli Gadis ABG Pelanggar Lalu Lintas di Hotel, Oknum Polisi Ini Terancam 15 Tahun Penjara dan Dipecat

Regional
Viral, Video Anggota DPRD dan ASN Baubau Diduga Pesta Miras

Viral, Video Anggota DPRD dan ASN Baubau Diduga Pesta Miras

Regional
Gagal Tes Kesehatan, Bacalon Bupati Solok Gugat KPU ke Bawaslu

Gagal Tes Kesehatan, Bacalon Bupati Solok Gugat KPU ke Bawaslu

Regional
komentar di artikel lainnya