16 Provinsi Dinilai Rawan dalam Pemilu, Jawa Barat hingga Yogyakarta

KOMPAS.com - Sebanyak 16 provinsi di Indonesia dinilai masuk dalam daftar wilayah paling rawan dalam gelaran Pemilihan Umum 2019.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mencatat, 16 provinsi di Indonesia ini ditentukan berdasarkan indeks kerawanan tinggi.

Ke-16 provinsi dengan skor indeks rata-rata 49-55 itu adalah:

1. Aceh

2. Sumatera Barat

3. Kepulauan Riau

4. Jambi

5. Bengkulu

6. Jawa Tengah

7. Banten

8. Jawa Barat

9. DI Yogyakarta

10. Kalimantan Utara

11. Kalimantan Timur

12. Papua

13. Sulawesi Tengah

14. Sulawesi Selatan

15. Nusa Tenggara Timur

16. Sulawesi Utara

"Kami perbaharui indeks untuk memberi peringatan atas daerah yang kami petakan rawan agar disiapkan antisipasi," kata Komisioner Bawaslu RI Mochammad Afifuddin pada 9 April lalu.

Selain tingkat provinsi, Bawaslu RI juga memetakan kabupaten/kota yang memiliki indeks kerawanan tinggi dengan nilai rata-rata 66,88 hingga 80,21.

Ada delapan kabupaten/kota di Tanah Air yang dinilai memiliki kerawanan tinggi, di antaranya Kabupaten Jayapura, Lembata, Mamberamo Raya, Solok, Intan Jaya, Tolikara, dan Nduga.

Bawaslu mengukur indeks kerawanan di tingkat provinsi dan kabupaten itu berdasarkan empat dimensi, yakni sosial politik, penyelenggaraan pemilu bebas dan adil, kontestasi, dan dimensi partisipasi.

Dimensi sosial politik dipengaruhi oleh orang kuat atau tokoh lokal, kekerabatan politik, mobilisasi uang, aparatur sipil negara yang tidak netral, dan mobilisasi dengan ancaman, kemudian penyelenggaraan pemilu di antaranya hilangnya hak pilih hingga data pemilih yang tidak akurat dan komprehensif.

Dimensi kontestasi di antaranya meliputi masih tidak adanya keterwakilan kelompok disabilitas dan perempuan dalam daftar calon legislatif.

Selain itu, dimensi partisipasi, yakni rendahnya paritisipasi dalam pengawasan dan rendahnya partisipasi kandidat peserta pemilu yang patuh aturan.

Tidak hanya itu, dimensi partisipasi juga mencakup rendahnya partisipasi kandidat untuk mengedukasi masyarakat dan akses media terhadap proses tahapan pemilu.

Dari pengukuran dimensi itu, Bawaslu menyebutkan Kabupaten Jayapura memiliki kerawanan tinggi yang mencakup keempat dimensi tersebut dengan skor 80,21.