Diminta Presiden Tetapkan Wilayah Relokasi, Ini Jawaban Gubernur Papua

JAYAPURA, KOMPAS.com - Wilayah yang terdampak bencana banjir bandang di Kabupaten Jayapura, khususnya yang ada di lereng Pegunungan Cyclop, dinyatakan sebagai tempat yang tidak aman untuk dijadikan hunian.

Karenanya, pada Senin siang (1/4/2019), Presiden Joko Widodo yang mengunjungi Posko Pengungsian GOR Toware, Kabupaten Jayapura, meminta pemerintah daerah setempat segera menetapkan wilayah yang akan dijadikan tempat relokasi bagi korban terdampak bencana banjir bandang.

Baca juga: 30 Menit Lesehan di Lantai, Jokowi Dengarkan Curhat Korban Banjir Sentani

Merespons hal tersebut, Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan, siap mencari dan membebaskan lahan yang diminta.

"Kalau tanah, kami sudah kirim tim dan mereka sudah negosiasi dengan pemilik. Jadi, kalau dia sudah dapat tempatnya, pasti kami akan bebaskan," ujar Lukas, yang ikut mendampingi presiden menemui pengungsi.

Pembangunan Jalan Trans Papua dinilainya perlu dibarengin dengan adanya pemerataan penduduk sehingga masyarakat di wilayah perkampungan tidak melakukan migrasi ke perkotaan.

Hal tersebut yang dianggap Enembe bisa disinkronkan dengan rencana relokasi korban terdampak banjir bandang Jayapura.

"Kami harap harus di sepanjang jalan Jayapura-Wamena (Kabupaten Jayawijaya)," kata dia.

Baca juga: Penyebab Banjir Sentani Kembali Terjadi

Setelah mengunjungi pengungsi di GOR Toware, Presiden diagendakan menggelar pertemuan tertutup dengan para tokoh agama di sebuah hotel di Kota Jayapura, sebelum pada Senin petang bertolak ke Sorong, Papua Barat.

Sebagai informasi, jumlah pengungsi di GOR Toware mencapai 550 jiwa dan mereka adalah sebagian dari total sekitar 7.000 jiwa yang terdampak bencana banjir bandang yang terjadi pada 16 Maret 2019.

Sementara, dari hasil rekapitulasi hitung cepat kerusakan dan kerugian infrastruktur akibat banjir bandang Kabupaten Jayapura mencapai Rp 506,425 miliar.