Bawaslu DIY Larang Kegiatan Deklarasi Alumni Jogja SATUKan Indonesia

Kompas.com - 23/03/2019, 07:57 WIB
Butet Butet Kertarajasa, Kuss Indarto (Direktur Komunikasi, Publikasi dan Dokumentasi), Ajar Budi Kuncoro (Ketua Panitia Alumni Jogja SATUkan Indonesia) dan Djaduk Ferianto dalam jumpa pers KOMPAS.com / WIJAYA KUSUMAButet Butet Kertarajasa, Kuss Indarto (Direktur Komunikasi, Publikasi dan Dokumentasi), Ajar Budi Kuncoro (Ketua Panitia Alumni Jogja SATUkan Indonesia) dan Djaduk Ferianto dalam jumpa pers

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY mengeluarkan surat yang ditujukan untuk panitia deklarasi Alumni Jogja SATUKan Indonesia.

Surat ini perihal larangan pelaksanaan kegiatan deklarasi Alumni Jogja SATUKan Indonesia yang akan digelar pada Sabtu (23/03/2019).

Bawaslu DIY pada 22 Maret 2019 mengeluarkan surat dengan nomor S.0234/K.BAWASLU-DIY/III/2019. Tertulis di dalam surat perihal larangan pelaksanaan kampanye oleh pelaksana kampanye yang tidak terdaftar di KPU.

Surat ini ditujukan kepada ketua panitia pergelaran budaya dan deklarasi dukungan paslon capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin oleh Alumni Jogja SATUkan Indonesia.

Saat dikonfirmasi, Ketua Bawaslu DIY Bagus Sarwono membenarkan pihaknya mengeluarkan surat tersebut.

"Iya benar, itu sudah kami plenokan," ujar Ketua Bawaslu DIY Bagus Sarwono saat dihubungi Kompas.com, Jumat (22/03/2019).

Baca juga: Alumni Jogja Gelar Deklarasi Dukung Jokowi-Maruf Amin

Bagus Sarwono menjelaskan, acara pada Sabtu (23/03/2019) adalah kegiatan relawan yang tidak terdaftar di tim pelaksana kampanye, tetapi izin yang diajukan oleh panitia adalah kampanye.

"Aturan di KPU bahwasanya yang melakukan kampanye harus dari pihak atau orang yang terdaftar sebagai tim kampanye, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota," katanya.

Menurut dia, jika panitia tetap ingin menggelar kegiatan tersebut, tidak boleh ada muatan kampanye pemilu. Selama kegiatan, tidak boleh ada atribut, citra diri, ajakan memilih, dan hal-hal lain yang dimaksudkan untuk kampanye pemilu.

"Kalau memang kegiatan kampanye, kami minta untuk memperbarui surat kepada kepolisian dan diteruskan kepada KPU dan Bawaslu. Surat ini yang mengajukan orang yang terdaftar sebagai tim kampanye, baik di tingkat pusat, provinsi, atau kabupaten/kota," katanya.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X