Tolak Tambang, Warga Konkep Duduki Kantor Gubernur Sultra, Dibubarkan dengan Gas Air Mata

Kompas.com - 06/03/2019, 17:27 WIB
Ratusan warga Kabupaten Konawe Kepulauan menduduki kantor gubernur Sultra, menolak kegiatan 15 Izin Usaha Pertambangan di wilayah mereka (KOMPAS.com/KIKI ANDI PATI) Ratusan warga Konkep demo tolak tambang di kantor gubernur SultraRatusan warga Kabupaten Konawe Kepulauan menduduki kantor gubernur Sultra, menolak kegiatan 15 Izin Usaha Pertambangan di wilayah mereka (KOMPAS.com/KIKI ANDI PATI)


KENDARI, KOMPAS.com - Ratusan warga dari Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) yang tergabung dalam Front Rakyat Sultra Bela Wawonii (FRSBW) berunjuk rasa di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Rabu (6/3/2019).

Aksi ini sebagai bentuk protes warga terhadap pemerintah yang dinilai enggan untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Sebelumnya, pada Senin (4/3/2019), ratusan warga juga telah datang ke Kantor Gubernur Sultra menyampaikan aspirasi mereka menolak keberadaan IUP, bahkan beberapa warga sempat melakukan aksi kubur diri sebagai bentuk protes.

Koordinator FRSBW, Mando Maskurin menyatakan, warga meminta kejelasan dari Pemerintah Provinsi Sultra mengenai kapan IUP yang ada di Konkep dicabut.

Baca juga: Tim SAR Kembali Temukan 2 Jasad Korban Longsor Tambang Emas di Sulut

"Kami warga Konkep resah karena jika tambangnya sudah beroperasi, maka kami tidak bisa lagi untuk bertani, nelayan, dan Konkep tidak bisa menjadi daerah parisiwata karena sudah rusak," ungkap Mando, dalam orasinya.

Mando mengatakan, warga Konkep sudah sering kali menyampaikan aspirasinya di kantor gubernur, namun tidak pernah berhasil bertemu langsung dengan Gubernur Sultra, Ali Mazi.

"Gubernur hanya mau ketemu dengan warga kalau saat pilkada. Kalau sekarang kami mengeluh, kami tidak didengar," teriak warga.

Menurut warga, luas daratan Kabupaten Konawe Kepulauan hanya 1.513,98 km tidak bisa dijadikan kawasan bertambangan. Hal itu merujuk pada UU No 1 Tahun 2014 tentang Perencanaan Wilayah Pesisir.

Apalagi, di Konkep ada 15 IUP, dan  telah melanggar Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan RTRW menyebutkan, di Kabupaten Konawe Kepulauan hanya ada tiga sektor yang bisa dikembangkan yakni sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.

Warga ditemui oleh Plt Kadis ESDM Sultra, Andi Azis. Ia mengatakan bahwa saat ini gubernur tidak berada di tempat.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X