Tolak Tambang, Warga Konkep Duduki Kantor Gubernur Sultra, Dibubarkan dengan Gas Air Mata

Kompas.com - 06/03/2019, 17:27 WIB
Ratusan warga Kabupaten Konawe Kepulauan menduduki kantor gubernur Sultra, menolak kegiatan 15 Izin Usaha Pertambangan di wilayah mereka (KOMPAS.com/KIKI ANDI PATI) Ratusan warga Konkep demo tolak tambang di kantor gubernur SultraRatusan warga Kabupaten Konawe Kepulauan menduduki kantor gubernur Sultra, menolak kegiatan 15 Izin Usaha Pertambangan di wilayah mereka (KOMPAS.com/KIKI ANDI PATI)


KENDARI, KOMPAS.com - Ratusan warga dari Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) yang tergabung dalam Front Rakyat Sultra Bela Wawonii (FRSBW) berunjuk rasa di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Rabu (6/3/2019).

Aksi ini sebagai bentuk protes warga terhadap pemerintah yang dinilai enggan untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Sebelumnya, pada Senin (4/3/2019), ratusan warga juga telah datang ke Kantor Gubernur Sultra menyampaikan aspirasi mereka menolak keberadaan IUP, bahkan beberapa warga sempat melakukan aksi kubur diri sebagai bentuk protes.

Koordinator FRSBW, Mando Maskurin menyatakan, warga meminta kejelasan dari Pemerintah Provinsi Sultra mengenai kapan IUP yang ada di Konkep dicabut.

Baca juga: Tim SAR Kembali Temukan 2 Jasad Korban Longsor Tambang Emas di Sulut

"Kami warga Konkep resah karena jika tambangnya sudah beroperasi, maka kami tidak bisa lagi untuk bertani, nelayan, dan Konkep tidak bisa menjadi daerah parisiwata karena sudah rusak," ungkap Mando, dalam orasinya.

Mando mengatakan, warga Konkep sudah sering kali menyampaikan aspirasinya di kantor gubernur, namun tidak pernah berhasil bertemu langsung dengan Gubernur Sultra, Ali Mazi.

"Gubernur hanya mau ketemu dengan warga kalau saat pilkada. Kalau sekarang kami mengeluh, kami tidak didengar," teriak warga.

Menurut warga, luas daratan Kabupaten Konawe Kepulauan hanya 1.513,98 km tidak bisa dijadikan kawasan bertambangan. Hal itu merujuk pada UU No 1 Tahun 2014 tentang Perencanaan Wilayah Pesisir.

Apalagi, di Konkep ada 15 IUP, dan  telah melanggar Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan RTRW menyebutkan, di Kabupaten Konawe Kepulauan hanya ada tiga sektor yang bisa dikembangkan yakni sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rumahnya Kena Banjir, Ini Tanggapan Bupati Jember

Rumahnya Kena Banjir, Ini Tanggapan Bupati Jember

Regional
Jadi Terdakwa Kasus Lingkungan, Rusma Yul Anwar Tetap Dilantik Jadi Bupati Pesisir Selatan

Jadi Terdakwa Kasus Lingkungan, Rusma Yul Anwar Tetap Dilantik Jadi Bupati Pesisir Selatan

Regional
Banjir hingga 2 Meter Terjang Kota Probolinggo Jumat Petang, Warga Sempat Dievakuasi

Banjir hingga 2 Meter Terjang Kota Probolinggo Jumat Petang, Warga Sempat Dievakuasi

Regional
Pemilik Toko di Blitar Ditemukan Tewas dengan Tangan Terikat

Pemilik Toko di Blitar Ditemukan Tewas dengan Tangan Terikat

Regional
Kisah Rumah Dinas Wali Kota Salatiga, Tempat Soekarno Bertemu Hartini, Jadi Cagar Budaya yang Dikenal Angker

Kisah Rumah Dinas Wali Kota Salatiga, Tempat Soekarno Bertemu Hartini, Jadi Cagar Budaya yang Dikenal Angker

Regional
Pengolahan Sampah Jadi Bisnis Menjanjikan di Tengah Pandemi

Pengolahan Sampah Jadi Bisnis Menjanjikan di Tengah Pandemi

Regional
Asal Usul Nama Jakabaring Palembang, Berawal dari 4 Suku

Asal Usul Nama Jakabaring Palembang, Berawal dari 4 Suku

Regional
Oknum Polisi Bunuh 2 Wanita di Medan karena Tak Terima Dikomplain, Ini Kronologinya

Oknum Polisi Bunuh 2 Wanita di Medan karena Tak Terima Dikomplain, Ini Kronologinya

Regional
Kembali Dilantik Jadi Wali Kota Semarang, Hendi Paparkan Program Jangka Pendek

Kembali Dilantik Jadi Wali Kota Semarang, Hendi Paparkan Program Jangka Pendek

Regional
Berkunjung ke Tamborasi, Sungai Terpendek di Dunia yang Ada di Kolaka

Berkunjung ke Tamborasi, Sungai Terpendek di Dunia yang Ada di Kolaka

Regional
Cerita di Sepiring Nasi Pecel, dari Suguhan Ki Gede Pemanahan hingga Ditulis di Serat Centhini

Cerita di Sepiring Nasi Pecel, dari Suguhan Ki Gede Pemanahan hingga Ditulis di Serat Centhini

Regional
Lantik Terdakwa Korupsi sebagai Wakil Bupati, Ini Kata Gubernur Sumsel

Lantik Terdakwa Korupsi sebagai Wakil Bupati, Ini Kata Gubernur Sumsel

Regional
Gegara Sakit Hati, Seorang Oknum Polisi Bunuh 2 Wanita Sekaligus, Ini Faktanya

Gegara Sakit Hati, Seorang Oknum Polisi Bunuh 2 Wanita Sekaligus, Ini Faktanya

Regional
Jejak Sejarah Loji Gandrung, Rumah Dinas Wali Kota Solo yang Akan Ditempati Gibran

Jejak Sejarah Loji Gandrung, Rumah Dinas Wali Kota Solo yang Akan Ditempati Gibran

Regional
Kesaksian Ketua RT soal Terduga Teroris yang Ditangkap di Surabaya

Kesaksian Ketua RT soal Terduga Teroris yang Ditangkap di Surabaya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X