Kompas.com - 20/02/2019, 07:12 WIB
Ilustrasi uang pixelheadphotoIlustrasi uang

YOGYAKARTA, KOMPAS.com- Rendahnya laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN) kepada anggota DPRD Gunungkidul, Yogyakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menggelar sosialisasi kepada anggota Dewan pada hari Kamis (21/2/2019).

Sekretaris DPRD Gunungkidul Agus Hartadi mengatakan, pihaknya melakukan koordinasi dengan KPK, diketahui hasil koordinasi ini diketahui tingkat kepatuhan dewan di DIY beberapa diantaranya termasuk Gunungkidul masih rendah terkait LHKPN.

"Pejabat negara yang mempunyai data. Di beberapa kabupaten termasuk Gunungkidul kurang antusias membuat LHKPN, sehingga ada apa. Sehingga kami memfasilitasi untuk sosialisasi,"kata Agus saat dihubungi Kompas.com melalui telepon, Selasa (19/2/2019).

"Besok Kamis (21/2/2019), kami undang KPK untuk melakukan sosialisasi, tidak hanya diikuti anggota Dewan namun juga pejabat struktural di sekretariat dewan,"ucapnya.

Baca juga: Gunungkidul Kini Punya Desa Wisata Edukasi Lidah Buaya

Pihaknya tidak mengetahui mengapa rendahnya LHKPN sehingga membutuhkan dilakukan sosialisasi. Menurut dia tidak melaporkan yaitu kemungkinan kesadaran melaporkan masih kurang dan juga para dewan tidak tahu dalam proses pengisian laporan.

"Nanti akan disosialisasikan terkait bagaimana pengisian. Nantinya untuk melaporkan tanggung jawab masing-masing pribadi," katanya.

Ketua DPRD Gunungkidul Demas Kursiswanto mengakui masih sedikit anggota dewan yang mengurus LHKPN.

Harapannya dengan adanya sosialisasi kesadaran anggota dewan makin meningkat dan semangat dalam mengurus LHKPN.

Baca juga: Sejumlah Obyek Wisata di Gunungkidul Akan Punya Wifi Gratis

 

Disinggung mengenai jumlah dewan melaporkan LHKPN ia tidak dapat menyebutkan secara pasti. Ia menilai masih banyak yang belum melaporkan.

"Kalau saya semenjak dilantik menjadi anggota DPRD tahun 2014 melakukan sebanyak 2 kali. Seharusnya pelaporan dilakukan satu tahun sekali," ucapnya.

Ketua KPU Gunungkidul Ahmadi Ruslan Hani, mengatakan LHKPN menjadi syarat wajib untuk penetapan calon terpilih.

Aturan penyerahan LHKPN itu telah dituangkan dalam Pasal 37 ayat 3 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. Dalam aturan itu disebutkan:

"Dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik kepada Presiden, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang dalam negeri, dan Gubernur."

Diakuinya hingga saat ini belum ada calon legislatif yang melaporkan LHKPN.

"Apabila tidak melampirkan laporan LHKPN maka yang bersangkutan bisa dicoret. Hingga saat ini belum ada anggota dewan yang melaporkan, tapi ada saatnya para calon terpilih nanti untuk menyerahkannya," katanya. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Positif Covid-19, Atalia Praratya Banjir Doa dan Dukungan

Positif Covid-19, Atalia Praratya Banjir Doa dan Dukungan

Regional
Ajak Pelajar Berbagi Selama Ramadhan, Disdik Jabar Gelar Rantang Siswa

Ajak Pelajar Berbagi Selama Ramadhan, Disdik Jabar Gelar Rantang Siswa

Regional
Mudahkan Rancang Perda, Gubernur Ridwan Kamil dan Kemendagri Luncurkan Aplikasi e-Perda

Mudahkan Rancang Perda, Gubernur Ridwan Kamil dan Kemendagri Luncurkan Aplikasi e-Perda

Regional
Kembali Gelar Bubos, Jabar Targetkan 127.000 Warga Dapat Takjil Buka Puasa

Kembali Gelar Bubos, Jabar Targetkan 127.000 Warga Dapat Takjil Buka Puasa

Regional
Jayakan Kembali Kota Lama Kesawan, Walkot Bobby Gandeng BPK2L Semarang

Jayakan Kembali Kota Lama Kesawan, Walkot Bobby Gandeng BPK2L Semarang

Regional
Ketua PWI Sumut Apresiasi Inisiatif Bobby Nasution Ajak Wartawan Berdialog

Ketua PWI Sumut Apresiasi Inisiatif Bobby Nasution Ajak Wartawan Berdialog

Regional
Bobby Nasution Akan Bangun Ruang Wartawan di Balai Kota Medan

Bobby Nasution Akan Bangun Ruang Wartawan di Balai Kota Medan

Regional
Disnaker Jabar Siap Awasi Pembagian THR oleh Perusahaan

Disnaker Jabar Siap Awasi Pembagian THR oleh Perusahaan

Regional
Terkait Fokus Kelola Anggaran, Bupati Jekek: Sudah Lewat 5 Program

Terkait Fokus Kelola Anggaran, Bupati Jekek: Sudah Lewat 5 Program

Regional
Emil Respons Positif Kerja Sama PT Agro Jabar dengan PT Agro Serang

Emil Respons Positif Kerja Sama PT Agro Jabar dengan PT Agro Serang

Regional
Jabar Jadi Provinsi Terbaik Penerapan PPKM Mikro, Kang Emil: Ini Tanda Kerja Keras Kita Konkret

Jabar Jadi Provinsi Terbaik Penerapan PPKM Mikro, Kang Emil: Ini Tanda Kerja Keras Kita Konkret

Regional
Soal Gerakan Cinta Zakat, Ganjar: Manfaatnya Hebat

Soal Gerakan Cinta Zakat, Ganjar: Manfaatnya Hebat

Regional
Ridwan Kamil: Gerakan Pramuka Harus Tumbuhkan Jiwa Kepemimpinan

Ridwan Kamil: Gerakan Pramuka Harus Tumbuhkan Jiwa Kepemimpinan

Regional
Semarang Jadi Kota Terbaik di PPD Jateng, Hendi: Kita Kawal untuk Realisasi Program

Semarang Jadi Kota Terbaik di PPD Jateng, Hendi: Kita Kawal untuk Realisasi Program

Regional
Wujudkan Masyarakat Maju, Bupati dan Wabup Wonogiri Siapkan 7 Program

Wujudkan Masyarakat Maju, Bupati dan Wabup Wonogiri Siapkan 7 Program

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X