Kompas.com - 20/02/2019, 07:12 WIB
Ilustrasi uang pixelheadphotoIlustrasi uang

YOGYAKARTA, KOMPAS.com- Rendahnya laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN) kepada anggota DPRD Gunungkidul, Yogyakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menggelar sosialisasi kepada anggota Dewan pada hari Kamis (21/2/2019).

Sekretaris DPRD Gunungkidul Agus Hartadi mengatakan, pihaknya melakukan koordinasi dengan KPK, diketahui hasil koordinasi ini diketahui tingkat kepatuhan dewan di DIY beberapa diantaranya termasuk Gunungkidul masih rendah terkait LHKPN.

"Pejabat negara yang mempunyai data. Di beberapa kabupaten termasuk Gunungkidul kurang antusias membuat LHKPN, sehingga ada apa. Sehingga kami memfasilitasi untuk sosialisasi,"kata Agus saat dihubungi Kompas.com melalui telepon, Selasa (19/2/2019).

"Besok Kamis (21/2/2019), kami undang KPK untuk melakukan sosialisasi, tidak hanya diikuti anggota Dewan namun juga pejabat struktural di sekretariat dewan,"ucapnya.

Baca juga: Gunungkidul Kini Punya Desa Wisata Edukasi Lidah Buaya

Pihaknya tidak mengetahui mengapa rendahnya LHKPN sehingga membutuhkan dilakukan sosialisasi. Menurut dia tidak melaporkan yaitu kemungkinan kesadaran melaporkan masih kurang dan juga para dewan tidak tahu dalam proses pengisian laporan.

"Nanti akan disosialisasikan terkait bagaimana pengisian. Nantinya untuk melaporkan tanggung jawab masing-masing pribadi," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketua DPRD Gunungkidul Demas Kursiswanto mengakui masih sedikit anggota dewan yang mengurus LHKPN.

Harapannya dengan adanya sosialisasi kesadaran anggota dewan makin meningkat dan semangat dalam mengurus LHKPN.

Baca juga: Sejumlah Obyek Wisata di Gunungkidul Akan Punya Wifi Gratis

 

Disinggung mengenai jumlah dewan melaporkan LHKPN ia tidak dapat menyebutkan secara pasti. Ia menilai masih banyak yang belum melaporkan.

"Kalau saya semenjak dilantik menjadi anggota DPRD tahun 2014 melakukan sebanyak 2 kali. Seharusnya pelaporan dilakukan satu tahun sekali," ucapnya.

Ketua KPU Gunungkidul Ahmadi Ruslan Hani, mengatakan LHKPN menjadi syarat wajib untuk penetapan calon terpilih.

Aturan penyerahan LHKPN itu telah dituangkan dalam Pasal 37 ayat 3 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. Dalam aturan itu disebutkan:

"Dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik kepada Presiden, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang dalam negeri, dan Gubernur."

Diakuinya hingga saat ini belum ada calon legislatif yang melaporkan LHKPN.

"Apabila tidak melampirkan laporan LHKPN maka yang bersangkutan bisa dicoret. Hingga saat ini belum ada anggota dewan yang melaporkan, tapi ada saatnya para calon terpilih nanti untuk menyerahkannya," katanya. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Regional
Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Regional
Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Regional
BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

Regional
Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Regional
Percepat Pemulihan DAS Citarum, Jabar Gandeng Monash University

Percepat Pemulihan DAS Citarum, Jabar Gandeng Monash University

Regional
Kepada Wapres, Ridwan Kamil: Berita Baik, BOR Jabar Turun Terus

Kepada Wapres, Ridwan Kamil: Berita Baik, BOR Jabar Turun Terus

Regional
Percepat Herd Immunity, Pemkot Semarang Lakukan Vaksinasi Keliling

Percepat Herd Immunity, Pemkot Semarang Lakukan Vaksinasi Keliling

Regional
Dibantu Dompet Dhuafa, Para Guru Ngaji di Lampung Bisa Berkurban

Dibantu Dompet Dhuafa, Para Guru Ngaji di Lampung Bisa Berkurban

Regional
Dinilai Efektif, Kebijakan Ridwan Kamil Atasi Covid-19 Disorot Media Australia

Dinilai Efektif, Kebijakan Ridwan Kamil Atasi Covid-19 Disorot Media Australia

Regional
Walkot Madiun Prioritaskan Pembagian Daging Kurban untuk Warga Isoman

Walkot Madiun Prioritaskan Pembagian Daging Kurban untuk Warga Isoman

Regional
Bantu Pulihkan Sektor Kesehatan dan Ekonomi, Disparbud Jabar Ajak Pelaku Ekraf Ikuti Vaksinasi

Bantu Pulihkan Sektor Kesehatan dan Ekonomi, Disparbud Jabar Ajak Pelaku Ekraf Ikuti Vaksinasi

Regional
Jika Kasus Covid-19 Turun, Pemkot Semarang Akan Longgarkan Pembatasan

Jika Kasus Covid-19 Turun, Pemkot Semarang Akan Longgarkan Pembatasan

Regional
Bantu Warga Selama PPKM Darurat, Ganjar Minta Kepala Daerah Keluarkan Bansos

Bantu Warga Selama PPKM Darurat, Ganjar Minta Kepala Daerah Keluarkan Bansos

Regional
Dorong Pendapatan UMKM, Walkot Maidi Minta ASN Belanja Sembako di Toko Terdekat

Dorong Pendapatan UMKM, Walkot Maidi Minta ASN Belanja Sembako di Toko Terdekat

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X