Sejumlah Fakta Terkait 14 Siswa HIV/AIDS di Solo Dikeluarkan dari Sekolah

KOMPAS.com — Sebanyak 14 siswa yang mengidap HIV/AIDS di Kota Solo "dipaksa" keluar oleh sekolah mereka karena desakan komite sekolah.

Keputusan tersebut disesalkan para pendamping anak-anak pengidap HIV/AIDS Lentera di Solo.

Mereka menganggap Dinas Pendidikan tidak melakukan sosialisasi regrouping sekolah hingga muncul kasus tersebut.

Sementara itu, Pemerintah Kota Solo terus mengupayakan 14 siswa pengidap HIV/AIDS tetap mendapat pendidikan formal.

Berikut ini fakta lengkapnya:

1. Desakan dari para wali siswa 

Para wali siswa di sekolah menyatakan keberatan jika ada siswa di sekolah anak mereka ada yang mengidap HIV/ AIDS.

Mereka mendesak pihak sekolah untuk mengeluarkan para siswa tersebut. Setelah itu, pihak sekolah mengeluarkan 14 siswa yang diduga mengidap HIV/AIDS.

Menurut Ketua Yayasan Lentera Solo Yunus Prasetyo, awalnya wali siswa mengadakan pertemuan dengan komite dan pihak sekolah yang pada intinya keberatan dengan keberadaan ke-14 siswa yang diduga mengidap HIV/AIDS.

"Dalam isi surat itu intinya mereka keberatan dan meminta anak itu untuk tidak sekolah di situ. Komite mengamini berarti menyetujui, sekolah menandatangani berarti sekolah juga menyetujui. Itu yang terjadi," kata Yunus ditemui di Yayasan Lentera Solo, Jawa Tengah, Kamis (14/2/2019).

Baca Juga: Idap HIV/AIDS, 14 Siswa Dikeluarkan dari Sekolahnya

2. Bukan pertama kali ditolak untuk sekolah

Shutterstock Ilustrasi sekolah rusak

Kini ke-14 siswa yang masing-masing duduk mulai dari kelas I hingga IV di salah satu sekolah dasar negeri di Solo itu dikembalikan ke rumah khusus anak dengan HIV/AIDS atau ADHA di Yayasan Lentera, kompleks Makam Taman Pahlawan Kusuma Bakti, Jurug, Solo, Jawa Tengah.

Menurut Yunus, penolakan terhadap anak dengan HIV/AIDS tersebut merupakan hal yang biasa baginya.

Beberapa waktu lalu, anak dengan HIV/AIDS yang ditampung Yayasan Lentera ditolak saat masuk taman kanak-kanak.

"Cuma saya menyayangkan program dari Dinas Pendidikan yang melaksanakan proses regrouping sekolah tanpa ada sosialisasi yang jelas sehingga terjadi gejolak. Sebab, sebelumnya tidak ada masalah sebelum ada regrouping. Sudah tiga tahun, empat tahun tidak ada masalah," ujarnya.

Baca Juga: Sekolah Pengganti Disiapkan bagi 14 Siswa Pengidap HIV/AIDS di Solo

3. Tanggapan Pemkot Kota Surakarta

KOMPAS.com/LABIB ZAMANI Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Etty Retnowati ditemui di kantornya Jalan DI Panjaitan Setabelan, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat (15/2/2019).

Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta telah menyiapkan sekolah pengganti bagi 14 siswa diduga mengidap HIV/AIDS di Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah.

"Sudah disiapkan sekolah pengganti. Sudah ada sekolah yang siap menerima mereka," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Etty Retnowati saat ditemui di kantornya, Jalan DI Panjaitan Setabelan, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat (15/2/2019).

Etty menyebutkan, ada sembilan sekolah dasar, baik negeri maupun swasta, di Kecamatan Jebres yang siap menerima 14 siswa diduga menginap HIV/AIDS untuk melanjutkan pendidikannya.

Sekolah yang siap menerima itu, lanjut Etty, juga telah diberikan sosialisasi dan pemahaman supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari pascamasuknya siswa tersebut.

"Kalau toh nanti masih ada masalah, kami akan bergerak bersama melibatkan KPA, DP3APM, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi dan pemahaman ke sekolah-sekolah itu," katanya.

Baca Juga: Penderita HIV/AIDS di Karawang Tersebar hingga Pelosok Desa

4. Pemkot wacanakan sekolah nonformal bagi 14 siswa

thinkstock/saiyood Ilustrasi anak-anak bermain bola

Pemkot Solo akan menyiapkan solusi alternatif homeschooling bagi 14 siswa yang dikeluarkan oleh sekolah karena mengidap HIV/AIDS.

Meski demikian, pihaknya tetap mengupayakan siswa tersebut bisa melanjutkan pendidikan formal.

"Pendidikan itu kan ada formal dan normal. Yang penting anak-anak ini tetap sekolah," kata Etty.

Namun, hal itu mendapat tentangan dari Yayasan Lentera yang berpendapat bahwa anak-anak pengidap HIV/AIDS memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan guna perkembangan sosial mereka.

"Sekali lagi ini tanggung jawab pemerintah karena hak anak, hak pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah. Kami ingin mereka tetap sekolah formal bukan nonformal, bukan homeschooling, bukan solusi. Karena kebutuhan anak ini bukan masalah membaca, berhitung. Kebutuhan anak ini mereka bisa bersosialisasi, bermain dengan anak di luar panti, anak sebaya mereka," ujarnya.

Baca Juga: Penderita HIV/AIDS di Banten Tercatat 6.118 Orang

Sumber: KOMPAS.com (Labib Zamani)