Sekolah Pengganti Disiapkan bagi 14 Siswa Pengidap HIV/AIDS di Solo

SOLO, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta telah menyiapkan sekolah pengganti bagi 14 siswa diduga mengidap HIV/AIDS di Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah.

"Sudah disiapkan sekolah pengganti. Sudah ada sekolah yang siap menerima mereka," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Etty Retnowati ditemui di kantornya Jalan DI Panjaitan Setabelan, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat (15/2/2019).

Etty menyebut, ada 9 sekolah dasar baik negeri maupun swasta di Kecamatan Jebres yang siap untuk menerima 14 siswa diduga menginap HIV/AIDS melanjutkan pendidikannya.

Sekolah yang siap menerima itu, lanjut Etty, juga telah diberikan sosialisasi dan pemahamanan supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari pascamasuknya siswa tersebut.

"Kalau toh nanti masih ada masalah, kami akan bergerak bersama melibatkan KPA, DP3APM, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi dan pemahaman ke sekolah-sekolah itu," tandasnya.

Baca juga: Idap HIV/AIDS, 14 Siswa Dikeluarkan dari Sekolahnya

Jika masih menemui kendala, maka alternatif yang disiapkan adalah pendidikan non formal berupa home schooling.

Meskipun demikian, pihaknya tetap mengupayakan siswa tersebut bisa melanjutkan pendidikan formal.

"Pendidikan itu kan ada formal dan normal. Yang penting anak-anak ini tetap sekolah," tegas Etty.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 14 siswa diduga mengidap HIV/AIDS di Kota Solo, Jawa Tengah terpaksa harus keluar dari sekolah tempat mereka mengenyam bangku pendidikan karena ada desakan dari wali siswa lainnya terkait keberadaan mereka.

Para wali siswa itu tidak ingin anak-anak mereka yang menempuh pendidikan di sekolah itu tertular virus HIV/AIDS.

Kini ke-14 siswa yang masing-masing duduk mulai dari kelas 1 hingga 4 di salah satu sekolah dasar negeri di Solo dikembalikan ke rumah khusus anak dengan HIV/AIDS atau ADHA di Yayasan Lentera Kompleks Makam Taman Pahlawan Kusuma Bakti, Jurug, Solo, Jawa Tengah.

Ketua Yayasan Lentera Solo Yunus Prasetyo mengatakan, awalnya wali siswa mengadakan pertemuan dengan komite dan pihak sekolah yang pada intinya keberatan dengan keberadaan ke 14 siswa yang diduga mengidap HIV/AIDS.

Bahkan, wali siswa membuat berita acara yang ditandangani koordinator mereka dan diketahui komite dan pihak sekolah.

"Dalam isi surat itu intinya mereka keberatan dan meminta anak itu untuk tidak sekolah di situ. Komite mengamini berarti menyetujui, sekolah menandatangani berarti sekolah juga menyetujui. Itu yang terjadi," kata Yunus.

Penolakan terhadap anak dengan HIV/AIDS tersebut merupakan hal yang biasa baginya. Pasalnya, penolakan ini tidak hanya sekali terjadi.

Pernah, anak dengan HIV/AIDS yang ditampung Yayasan Lentera ditolak saat masuk taman kanak-kanak.

"Cuma saya menyayangkan program dari Dinas Pendidikan yang melaksanakan proses regrouping sekolah tanpa ada sosialisasi yang jelas. Sehingga terjadi gejolak. Karena sebelumnya tidak ada masalah sebelum ada regrouping. Sudah tiga tahun, empat tahun tidak ada masalah," ujar dia.