Idap HIV/AIDS, 14 Siswa Dikeluarkan dari Sekolahnya

SOLO, KOMPAS.com - Sebanyak 14 siswa diduga mengidap HIV/AIDS di Kota Solo, Jawa Tengah terpaksa harus keluar dari sekolah tempat mereka mengenyam bangku pendidikan karena ada desakan dari wali siswa lainnya terkait keberadaan mereka.

Para wali siswa itu tidak ingin anak-anak mereka yang menempuh pendidikan di sekolah itu tertular virus HIV/AIDS.

Kini ke-14 siswa yang masing-masing duduk mulai dari kelas 1 hingga 4 di salah satu sekolah dasar negeri di Solo dikembalikan ke rumah khusus anak dengan HIV/AIDS atau ADHA di Yayasan Lentera Kompleks Makam Taman Pahlawan Kusuma Bakti, Jurug, Solo, Jawa Tengah.

Ketua Yayasan Lentera Solo Yunus Prasetyo mengatakan awalnya wali siswa mengadakan pertemuan dengan komite dan pihak sekolah yang pada intinya keberatan dengan keberadaan ke-14 siswa yang diduga mengidap HIV/AIDS.

Baca juga: Tingginya Kasus HIV/AIDS di Sumedang, Jatinangor Paling Rawan

Bahkan, wali siswa membuat berita acara yang ditandangani koordinator mereka diketahui komite dan pihak sekolah.

"Dalam isi surat itu intinya mereka keberatan dan meminta anak itu untuk tidak sekolah di situ. Komite mengamini berarti menyetujui, sekolah menandatangani berarti sekolah juga menyetujui. Itu yang terjadi," kata Yunus ditemui di Yayasan Lentera Solo, Jawa Tengah, Kamis (14/2/2019).

Penolakan terhadap anak dengan HIV/AIDS tersebut merupakan hal yang biasa baginya. Pasalnya, penolakan ini tidak hanya sekali terjadi. Pernah anak dengan HIV/AIDS yang ditampung Yayasan Lentera ditolak saat masuk taman kanak-kanak.

"Cuma saya menyayangkan program dari Dinas Pendidikan yang melaksanakan proses regrouping sekolah tanpa ada sosialisasi yang jelas. Sehingga terjadi gejolak. Karena sebelumnya tidak ada masalah sebelum ada regrouping. Sudah tiga tahun, empat tahun tidak ada masalah," ujar dia.

Baca juga: Penderita HIV/AIDS di Karawang Tersebar hingga Pelosok Desa

Pihaknya mengatakan telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Anak dan Dinas Sosial untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Sekali lagi ini tanggung jawab pemerintah karena hak anak, hak pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah. Kami inginnya mereka tetap sekolah formal bukan non formal, bukan home schooling, bukan solusi. Karena kebutuhan anak ini bukan masalah membaca, berhitung. Kebutuhan anak ini mereka bisa bersosialisasi, bermain dengan anak di luar panti, anak sebaya mereka," kata dia.

Dipindah ke Jebres

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar SD Dinas Pendidikan Solo, Wahyono mengungkapkan, pihaknya akan memfasilitasi 14 siswa diduga mengidap HIV/AIDS untuk menempuh bangku pendidikan di sekolah dasar kawasan Jebres. Mereka akan dimasukkan ke sekolah yang kuota siswanya masih kurang.

Baca juga: Penderita HIV/AIDS di Banten Tercatat 6.118 Orang

"Kita tidak akan menunjukkan sekolah sana. Biar sekolah itu bebas. Sepanjang sekolah itu kuotanya kurang dari batasan boleh menerima anak. Dan tidak boleh melihat dari mana, siapa statusnya. Sekolah itu melayani tanpa diskriminasi. Karena pemerintah telah memutuskan wajib belajar sembilan tahun," katanya.

Namun demikian, kata Wahyono sekolah akan diberikan pemahaman dan sosialisasi sebelum ditempati oleh siswa diduga pengidap HIV/AIDS. Sosialisasi dan pemahaman tersebut dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Komisi Perlindungan Anak (KPA), Dinas Sosial dan lainnya.(K136-17)