Fakta di Balik Deklarasi "Tandingan" Partai Demokrat di Cirebon, Wali Kota Dianggap Tersesat hingga Komentar Timses Jokowi

KOMPAS.com - Tak mau kalah dengan sikap politik Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis, Partai Demokrat gelar deklarasi "Indonesia Menang" di sebuah hotel di Kota Cirebon.

Deklarasi tersebut dihadiri sejumlah tokoh partai koalisi pendukung Prabowo-Sandi di Kota Cirebon. Selain itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengatakan, Nasrudin adalah kader yang sedang tersesat.

Berikut ini fakta baru terkait sikap politik Wali Kota Cirebon jelang Pilpres 2019:

1. Deklarasi "Indonesia Menang" di Kota Cirebon

KOMPAS.com/Rakhmat Nur Hakim Pasangan Prabowo-Sandiaga saat tiba di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (17/1/2019)

Herman Khaeron, Ketua DPP Partai Demokrat, bersama puluhan kader Partai Demokrat di Kota Cirebon menggelar deklarasi "Indonesia Menang" untuk pasangan Prabowo-Sandi.

Deklarasi tersebut sebagi respon dari sikap politik dari kader Partai Demokrat dan sekaligus Wali Kota Cirebon, Nasrudin Azis, yang menyatakan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf beberapa waktu lalu.

Sejumlah ketua partai koalisi Prabowo-Sandi tingkat kota Cirebon juga tampak hadir dalam acara di sebuah hotel di Jalan Wahidin, Kota Cirebon, Senin (21/1/2019).

Baca Juga: Demokrat Respons Sikap Wali Kota Cirebon, Deklarasikan "Indonesia Menang"

2. Herman: Nasrudin Azis tersesat

Kompas.com/ MUHAMAD SYAHRI ROMDHON Nasrudin Azis kader Partai Demokrat yang juga walikota Cirebon menggunakan jaket hitam (sebelumnya batik) bertulis Jokowi 1 Kali lagi sambil mengacungkan satu jempol pasca deklarasi di salah satu Hotel Cirebon, Sabtu (19/1/2019). Azis didampingi Saan Mustofa Ketua Badan Pemanangan Jokowi – Maruf Jawa Barat dan Edi Suripno Ketua Pemenangan Kota Cirebon.

Herman yang akrab disapa Kang Hero mengatakan, Nasrudin Azis adalah kader Partai Demokrat yang sedang tersesat.

Hero pun tidak habis pikir, Azis yang menurutnya salah satu kader Demokrat terbaik di Cirebon, mendeklarasikan dukungan ke Jokowi-Ma'ruf.

"Yang belok berarti tersesat, mudah-mudahan dia (Azis) kembali ke jalan yang benar," kata Herman saat memberikan pidato di acara deklarasi "Indonesia Menang".

Seperti diketahui, Herman ditugaskan oleh DPP dan Kogasma untuk mendalami kasus tersebut.

Namun, hingga saat ini dia belum bertemu Azis karena sedang melakukan kunjungan kerja ke Surabaya.

Dia berharap, pertemuan deklarasi ini merupakan jawaban dari kebimbangan kader di tingkat bawah dan seluruh pihak bahwa Demokrat masih solid dan kuat.

Baca Juga: Kasus Bupati Cirebon, KPK Periksa Satu Dirut Perusahaan

3. Ancaman sanksi dari Partai Demokrat

Kompas.com/ MUHAMAD SYAHRI ROMDHON Herman Khaeron, Ketua DPP Partai Demokrat ditugaskan untuk mendalami kasus Nasrudin Azis, kader yang juga walikota yang mendukung Jokowi-Maruf, Minggu (20/1/2019). Hasil yang didapatkan Herman akan dijadikan bahan majelis pertimbangan pusat untuk bersikap dan memberikan keputusan.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Cirebon Handarujati Kalamullah menyampaikan, tiket Azis untuk maju dalam kontestasi mulai tahun 2008, tahun 2009, tiket Pilkada Cirebon 2013 dan 2019, semuanya dari Partai Demokrat.

"Hingga hari ini Azis masih menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Kota Cirebon dan Sekretaris Majelis Pertimbangan Provinsi Jawa Barat. Soal sanksi kami kirimkan ke tingkat pusat," kata Handaru.

Dalam deklarasi itu, Handaru menyampaikan deklarasi Indonesia Menang yang intinya berusaha maksimal untuk berkomitmen dan konsisten memenangkan Partai Demokrat dalam pileg dan Prabowo-Sandi sebagai presiden 2019-2024

Baca Juga: KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Cirebon

4. Tanggapan Timses Jokowi 

KOMPAS.com/ACHMAD FAIZAL Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf Amin, Hasto Kristianto

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto menanggapi positif dukungan kader Partai Demokrat yang juga Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis untuk paslon nomor urut 01.

Dilansir dari Tribunnews, Hasto menjelaskan, hal ini membuktikan kepemimpinan Jokowi tak pernah membedakan partai politiknya. Hal itu membuat sejumlah kepala daerah mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019, kata Hasto.

"Sebenarnya para kepala daerah mereka merasakan kepemimpinan Pak Jokowi. Sebagai presiden, (Jokowi) tidak pernah beda-bedakan parpol, beda-bedakan rakyatnya," kata Hasto di kantor DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur, Minggu (20/1/2019).

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menyebut sangat penting bagi seorang kepala negara agar tidak bersikap diskriminatif untuk menjaga stabilitas pembangunan negeri.

"Dengan demikian wajar kepala daerah memberikan dukungan kepada pak Jokowi," ungkap Hasto.

Baca Juga: Meski Kader Demokrat, Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis Dukung Jokowi–Ma'ruf

5. Kemendagri serahkan ke Bawaslu

KOMPAS.com/PUTRA PRIMA PERDANA. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik pasangan Nasrudin Azis - Eti Herawati sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon terpilih masa jabatan 2018-2023. Pelantikan dilakukan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (12/12/2018).

Sekeretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo mengatakan, sikap politik Walikota Cirebon Nasrudin Azis adalah hal lumrah.

"Kalau walikota, bupati ini kan hal lumrah karena dia pejabat politik," katanya di kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (20/1/2019), dilansir dari Tribunnews.

Hadi pun menyerahkan persoalan tersebut kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menilai dukungan yang diberikan Walikota Cirebon.

"Ya itu walau masih menjabat tergantung Bawaslu gimana menilainya itu, sanksi tentu Bawaslu yang akan menentukan ya, Pak Anies misal datang, kan yang penting sudah ada izin dari Kemendagri untuk hadir ya sudah," kata Hadi.

Baca Juga: Fakta Dukungan Wali Kota Nasrudin Azis untuk Jokowi-Ma'ruf, Kejutkan Partai Demokrat hingga Terancam Sanksi

Sumber: KOMPAS.com (Muhamad Syahri Romdhon)/ Tribunnews (Gita Irawan, Fransiskus Adhiyuda Prasetia)