Fakta Polemik Surat Ombudsman ke Rektor UGM, Dugaan Maladministrasi hingga Tolak Panggilan Paksa

Kompas.com - 05/01/2019, 15:50 WIB
Kuasa hukum HS, Tommy Susanto saat memberikan penjelasan kepada awak media di Angkringan Radar, Sabtu (29/12/2018). HS adalah terduga pelaku pelecehan seksual kepada salah seorang mahasiswi UGM saat KKN UGM di Pulau Seram, Maluku, pertengahan 2017 lalu. KOMPAS.com/WIJAYA KUSUMAKuasa hukum HS, Tommy Susanto saat memberikan penjelasan kepada awak media di Angkringan Radar, Sabtu (29/12/2018). HS adalah terduga pelaku pelecehan seksual kepada salah seorang mahasiswi UGM saat KKN UGM di Pulau Seram, Maluku, pertengahan 2017 lalu.

Permintaan kehadiran Rektor UGM pada tanggal 19 Desember 2018 tidak dapat dipenuhi karena bersamaan dengan Dies Natalis UGM yang mengundang tamu-tamu VIP.

"Pada hari yang sama terdapat agenda penting lainya yang melibatkan tamu VIP dan mitra luar negeri untuk membicarakan pengembangan pendidikan demi masa depan bangsa. Sehingga pertemuan dijadwalkan ulang pada 2 Januari 2019," kata Iva.

Pada tanggal 31 Desember 2018 staf Ombudsman RI datang ke UGM untuk menemui Rektor tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Rektor UGM tidak dapat ditemui karena sedang menerima penyerahan dan diskusi hasil Komite Etik. Tanggal tersebut memang bertepatan dengan berakhirnya masa kerja Komite Etik.

Baca Juga: Ini Tanggapan UGM Soal Ombudsman Panggil Rektor 

5. Kuasa hukum: Sanksi untuk HS dianggap terlalu prematur

Kuasa hukum terlapor HS, Tommy Susanto, menilai Universitas Gadjah Mada ( UGM) terlalu prematur dalam memberikan sanksi berupa penundaan wisuda.

"Kami juga ingin menyampaikan satu hal yang memberatkan kami, bahwa penyidikan belum selesai tetapi vonis dalam hal ini hukuman moral dan akademisi yang dilakukan oleh UGM itu luar biasa," kata Tommy Susanto saat jumpa pers di Angkringan Radar, Depok, Sleman, Sabtu (29/12/2018).

Saat itu Tommy menyampaikan, terlapor seharusnya sudah selesai akademisnya. Bahkan terlapor juga sudah membayar biaya wisudanya.

"Kami prihatin kenapa pihak UGM terlalu prematur melakukan tindakan. Polisi juga belum menyampaikan apakah ini terbukti P21 atau tidak, kenapa sudah melakukan justifikasi sendiri," tegasnya.

Baca Juga: Terlapor Dugaan Pelecehan di KKN UGM Anggap Kampus Terlalu Prematur Berikan Sanksi

Sumber: KOMPAS.com (Wijaya Kusuma)

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X