Fakta Polemik Surat Ombudsman ke Rektor UGM, Dugaan Maladministrasi hingga Tolak Panggilan Paksa

Kompas.com - 05/01/2019, 15:50 WIB
Rektor UGM Panut Mulyono dan Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni UGM, Paripurna saat jumpa pers. KOMPAS.com/ WIJAYA KUSUMARektor UGM Panut Mulyono dan Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni UGM, Paripurna saat jumpa pers.

KOMPAS.com - Pihak Universitas Gadjah Mada ( UGM) angkat bicara terkait surat panggilan Ombudsman kepada Rektor UGM Panut Mulyono.

Pemanggilan terkait penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang menimpa seorang mahasiswi saat KKN pada tahun 2017 itu, dianggap tidak tepat.

Sementara itu, pemberian sanksi terhadap HS, terduga pelaku, dianggap keputusan yang tergesa-gesa. Hal itu dinyatakan oleh kuasa hukum HS, Tommy Susanto.

Berikut ini fakta di balik kasus dugaan pelecehan seksual di UGM:

1. Rektor UGM belum penuhi panggilan Ombudsman

Dekan Fakultas Teknik, Panut Mulyono terpilih sebagai rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) periode 2017 - 2022KOMPAS.com / Wijaya Kusuma Dekan Fakultas Teknik, Panut Mulyono terpilih sebagai rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) periode 2017 - 2022

Ketidakhadiran Rektor UGM Panut Mulyono dalam pemeriksaan Ombudsman perwakilan DIY, menghambat penyelidikan dugaan maladministrasi dalam penanganan kasus pelecehan seksual di KKN UGM.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan DIY Budhi Masthuri mengatakan, investigasi terkait dugaan maladministrasi telah dilakukan secara maraton. Setidaknya, sudah ada enam pihak yang telah dimintai penjelasan.

"Setelah kita rekontruksi ulang urutan kejadiannya, ada temuan-temuan yang menarik, terkait dengan adanya dugaan penundaan berlarut penanganan dan adanya dugaan pemasukan nama HS dalam daftar wisuda tidak sesuai dengan prosedur yang disarankan tim investigasi. Sementara, kita fokus pada dua isu tersebut," ujar Budhi Masthuri, dalam jumpa pers, Rabu (2/1/2019).

Untuk memfinalisasi dua temuan tersebut, Ombudsman RI perwakilan DIY membutuhkan penjelasan atau keterangan konfirmasi dari Rektor UGM. Sebab, ada data yang sifatnya hanya rektor yang dapat menjelaskan.

Baca Juga: Rektor UGM Belum Penuhi Panggilan Ombudsman Terkait Penanganan Kasus Pelecehaan di KKN

2. Penjelasan Ombudsman terkait surat pemanggilan 

Kepala Ombudsman RI Perwakilan DIY Budhi Masthuri saat jumpa pers terkait keputusan pemanggilan kepada Rektor UGM KOMPAS.com / Wijaya Kusuma Kepala Ombudsman RI Perwakilan DIY Budhi Masthuri saat jumpa pers terkait keputusan pemanggilan kepada Rektor UGM

Surat pertama permintaan kehadiran Rektor UGM telah dikirimkan Ombudsman RI perwakilan DIY pada 13 Desember 2018.

"Surat kami kirimkan meminta kehadiran yang pertama pada tanggal 19 Desember. Pihak rektorat menawar, meminta penundaan satu hari karena rektor ada acara Dies Natalis," kata Budhi Masturi.

Namun, setelah ditunda, pihak rektorat kembali menghubungi Ombudsman RI perwakilan DIY jika yang akan hadir adalah pembantu rektor dan bagian humas.

"Kami mengharapkan kehadiran rektor. Ini sifatnya konfirmasi dan hanya rektor yang dapat menjelaskan," katanya.

Pihaknya terus berusaha menjalin komunikasi dengan pihak UGM, namun hingga jelang libur Natal, tidak ada kejelasan kapan Rektor UGM bersedia untuk hadir memberikan penjelasan kepada Ombudsman.

Akhirnya, pada tanggal 31 Desember 2018, Tim Ombudsman mendatangi langsung kantor Rektor UGM.

"Kalau hari itu bisa, kita akan meminta penjelasan di UGM, tetapi rektor tidak berkenan menemui. Tim kembali (Ke kantor) dan menunggu kalau sore bersedia kami akan kembali ke UGM, tetapi sampai sore juga tidak ada kabar," ungkap dia.

Baca Juga: Ombudsman Layangkan Panggilan kepada Rektor UGM

3. Tanggapan UGM atas pemanggilan Ombudsman

Kampus UGMKOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO Kampus UGM

Pihak UGM menanggapi keputusan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan DIY yang melayangkan surat panggilan kepada rektor.

UGM menilai, sikap Ombudsman RI untuk menghadirkan paksa Rektor UGM jika tidak hadir hingga panggilan ketiga, tidaklah tepat. Sebab, pemeriksaan dugaan maladministrasi bukan berdasarkan laporan.

Keterangan tertulis dari Bagian Humas dan Protokol UGM menyebutkan, surat pemanggilan I dari Ombudsman tertanggal 2 Januari 2019 merujuk pada pasal 31 UU 37 tahun 2008.

"Ombudsman tidak dapat dapat menghadirkan Rektor UGM secara paksa dikarenakan pemeriksaan Ombudsman terhadap dugaan maladministrasi tidak berdasarkan laporan," ujar Kabag Humas dan Protokol UGM, Iva Ariani dalam keterangan tertulis, Jumat (04/01/2018).

Baca Juga: Fakta Kasus Dugaan Pelecehan Mahasiswi UGM Saat KKN, Kuasa Hukum Pertanyakan Pelapor hingga Ombudsman Panggil Rektor UGM

4. UGM siap kooperatif terkait dugaan maladministrasi

IlustrasiThinkstockphotos.com Ilustrasi

UGM akan bersikap kooperatif untuk memberikan penjelasan terkait dengan dugaan kasus maladministrasi. Sikap itu ditunjukkan dengan selalu berkomunikasi dengan Ombudsman RI.

Permintaan kehadiran Rektor UGM pada tanggal 19 Desember 2018 tidak dapat dipenuhi karena bersamaan dengan Dies Natalis UGM yang mengundang tamu-tamu VIP.

"Pada hari yang sama terdapat agenda penting lainya yang melibatkan tamu VIP dan mitra luar negeri untuk membicarakan pengembangan pendidikan demi masa depan bangsa. Sehingga pertemuan dijadwalkan ulang pada 2 Januari 2019," kata Iva.

Pada tanggal 31 Desember 2018 staf Ombudsman RI datang ke UGM untuk menemui Rektor tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Rektor UGM tidak dapat ditemui karena sedang menerima penyerahan dan diskusi hasil Komite Etik. Tanggal tersebut memang bertepatan dengan berakhirnya masa kerja Komite Etik.

Baca Juga: Ini Tanggapan UGM Soal Ombudsman Panggil Rektor 

5. Kuasa hukum: Sanksi untuk HS dianggap terlalu prematur

Kuasa hukum HS, Tommy Susanto saat memberikan penjelasan kepada awak media di Angkringan Radar, Sabtu (29/12/2018). HS adalah terduga pelaku pelecehan seksual kepada salah seorang mahasiswi UGM saat KKN UGM di Pulau Seram, Maluku, pertengahan 2017 lalu. KOMPAS.com/WIJAYA KUSUMA Kuasa hukum HS, Tommy Susanto saat memberikan penjelasan kepada awak media di Angkringan Radar, Sabtu (29/12/2018). HS adalah terduga pelaku pelecehan seksual kepada salah seorang mahasiswi UGM saat KKN UGM di Pulau Seram, Maluku, pertengahan 2017 lalu.

Kuasa hukum terlapor HS, Tommy Susanto, menilai Universitas Gadjah Mada ( UGM) terlalu prematur dalam memberikan sanksi berupa penundaan wisuda.

"Kami juga ingin menyampaikan satu hal yang memberatkan kami, bahwa penyidikan belum selesai tetapi vonis dalam hal ini hukuman moral dan akademisi yang dilakukan oleh UGM itu luar biasa," kata Tommy Susanto saat jumpa pers di Angkringan Radar, Depok, Sleman, Sabtu (29/12/2018).

Saat itu Tommy menyampaikan, terlapor seharusnya sudah selesai akademisnya. Bahkan terlapor juga sudah membayar biaya wisudanya.

"Kami prihatin kenapa pihak UGM terlalu prematur melakukan tindakan. Polisi juga belum menyampaikan apakah ini terbukti P21 atau tidak, kenapa sudah melakukan justifikasi sendiri," tegasnya.

Baca Juga: Terlapor Dugaan Pelecehan di KKN UGM Anggap Kampus Terlalu Prematur Berikan Sanksi

Sumber: KOMPAS.com (Wijaya Kusuma)

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta 2 Anggota TNI Adu Jotos dengan Polisi, Dipicu Salah Paham di Jalan

Fakta 2 Anggota TNI Adu Jotos dengan Polisi, Dipicu Salah Paham di Jalan

Regional
Selamat Berpulang Mas Djaduk...

Selamat Berpulang Mas Djaduk...

Regional
Pemerintah Daerah Ini Sediakan WiFi Gratis 24 Jam Bagi Pendaftar CPNS

Pemerintah Daerah Ini Sediakan WiFi Gratis 24 Jam Bagi Pendaftar CPNS

Regional
APBD Jateng 2020 Disahkan Sebesar Rp 28,3 Triliun

APBD Jateng 2020 Disahkan Sebesar Rp 28,3 Triliun

Regional
Trans Jateng Diprotes Awak Mikrobus di Purbalingga, Begini Respons Pemprov

Trans Jateng Diprotes Awak Mikrobus di Purbalingga, Begini Respons Pemprov

Regional
Hujan dan Angin Kencang di Banyuasin, 83 Rumah Rusak

Hujan dan Angin Kencang di Banyuasin, 83 Rumah Rusak

Regional
Pelaku Penggelapan Dana Nasabah BNI Ambon Kirim Toyota Alphard ke Temannya di Surabaya

Pelaku Penggelapan Dana Nasabah BNI Ambon Kirim Toyota Alphard ke Temannya di Surabaya

Regional
Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan Lukai 6 Orang, Ini Nama-namanya

Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan Lukai 6 Orang, Ini Nama-namanya

Regional
Sungai Anyar di Solo Tercemar Limbah Detergen

Sungai Anyar di Solo Tercemar Limbah Detergen

Regional
Nasib Warga di Daerah Rawan Bencana di Sukabumi Tunggu Hasil Kajian Badan Geologi

Nasib Warga di Daerah Rawan Bencana di Sukabumi Tunggu Hasil Kajian Badan Geologi

Regional
Pasca-bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan, Seluruh Driver Ojol yang Masuk ke Mapolresta Samarinda Diperiksa

Pasca-bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan, Seluruh Driver Ojol yang Masuk ke Mapolresta Samarinda Diperiksa

Regional
Sosok Djaduk Ferianto di Mata Dewa Budjana, Juki Kill The DJ, hingga Syaharani

Sosok Djaduk Ferianto di Mata Dewa Budjana, Juki Kill The DJ, hingga Syaharani

Regional
Pasca-bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan, Linmas di Surabaya Dilengkapi Rompi Anti-Peluru

Pasca-bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan, Linmas di Surabaya Dilengkapi Rompi Anti-Peluru

Regional
Pendaftar CPNS di Jatim Capai 2.362, Tertinggi Ketiga Nasional

Pendaftar CPNS di Jatim Capai 2.362, Tertinggi Ketiga Nasional

Regional
8 Kabupaten Kota di Jabar Rawan Pelanggaran Pilkada, Mana Saja?

8 Kabupaten Kota di Jabar Rawan Pelanggaran Pilkada, Mana Saja?

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X