Bupati Lingga Desak PT SSLP Kembalikan 400 Sertifikat Tanah Milik Warga Linau

Kompas.com - 30/12/2018, 16:01 WIB
Bupati Lingga, Kepulauan Riau (Kepri) Alias Wello meminta Direktur Utama PT. Sumber Sejahtera Logistik Prima (SSLP) Bambang Prayitno segera mengembalikan 400 persil sertifikat tanah warga Desa Linau, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga.KOMPAS.com/ HADI MAULANA Bupati Lingga, Kepulauan Riau (Kepri) Alias Wello meminta Direktur Utama PT. Sumber Sejahtera Logistik Prima (SSLP) Bambang Prayitno segera mengembalikan 400 persil sertifikat tanah warga Desa Linau, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga.

LINGGA, KOMPAS.com – Bupati Lingga, Kepulauan Riau (Kepri) Alias Wello meminta Direktur Utama PT Sumber Sejahtera Logistik Prima (SSLP) Bambang Prayitno segera mengembalikan 400 persil sertifikat tanah warga Desa Linau, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga.

Permintaan itu disampaikan Bupati Lingga, Alias Wello usai menerima laporan dari Kepala Desa Linau, Musdar bersama belasan perwakilan tokoh masyarakat terkait penahanan sekitar 400 persil sertifikat tanah warganya oleh Direktur Utama PT SSLP sejak tahun 2004 lalu.

Berdasarkan informasi warga, luas tanah dalam 400 persil sertifikat itu, sekitar 200 hektar atau masing-masing sertifikat memiliki luas 0,5 hektar.

"Saya baru mendapatkan laporan dari Kepala Desa Linau bersama tokoh-tokoh masyarakatnya bahwa sertifikat tanah mereka sampai hari ini masih ditahan perusahaan," kata Allias Wello yang ditemui di Batam, Minggu (30/12/2018).


Padahal pria yang akrab disapa Awe ini mengaku sertifikat itu adalah hak masyarakat setempat. Oleh sebab itu tidak ada alasan Direktur Utama PT. SSLP mengambil dan menahannya.

"Saya minta Direktur Utama PT. SSLP segera mengembalikannya tanpa syarat apapun," tegas Awe.

Menurut Awe, setiap perusahaan perkebunan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (SIUP), wajib membangun kebun untuk masyarakat paling rendah seluas 20 persen dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.

"Saya sudah minta semua datanya sebagai bahan untuk mengambil langkah-langkah hukum jika manajemen perusahaan ini tidak kooperatif. Kalau perlu, kami koordinasikan dengan penegak hukum untuk mengambilnya," ungkap Awe.

Senada juga diungkapkan Kepala Desa Linau, Musdar. Dia mengaku kasus penahanan 400 persil sertifikat tanah warganya itu bermula saat PT SSLP mendapat izin usaha perkebunan kelapa sawit tahun 2004 lalu.

Sebelum melakukan penanaman kelapa sawit, pihak perusahaan mengumpulkan fotocopy KTP masyarakat untuk pengurusan sertifikat tanah.

Anehnya, setelah kayu hutan habis dibabat dan dijual, pihak perusahaan tidak melanjutkan komitmennya untuk melakukan penanaman kelapa sawit.

Bahkan, perusahaan menghentikan seluruh kegiatannya di Lingga.

"Sejak itulah warga Linau terus menagih komitmen perusahaan untuk menyerahkan 400 persil sertifikat tanah yang sudah selesai pengurusannya," jelasnya.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Begini Cara Petugas Memadamkan Kebakaran Lahan Gambut di Pekanbaru

Begini Cara Petugas Memadamkan Kebakaran Lahan Gambut di Pekanbaru

Regional
Densus 88 Tangkap Terduga Teroris yang Berprofesi sebagai Pedagang Garam di Padang

Densus 88 Tangkap Terduga Teroris yang Berprofesi sebagai Pedagang Garam di Padang

Regional
Begal Masuk Kampus Unand, 'Kalau Kau Teriak, Mati Kau'

Begal Masuk Kampus Unand, "Kalau Kau Teriak, Mati Kau"

Regional
PPP Pasrahkan soal Jatah Menteri ke Presiden Jokowi

PPP Pasrahkan soal Jatah Menteri ke Presiden Jokowi

Regional
Material Longsor Disingkirkan, Akses Jalan di Agam Bisa Dilewati

Material Longsor Disingkirkan, Akses Jalan di Agam Bisa Dilewati

Regional
Saat Diplomat Afganistan Belajar Penyelesaian Konflik dari Maluku...

Saat Diplomat Afganistan Belajar Penyelesaian Konflik dari Maluku...

Regional
Forum Komunikasi SMK Sepakat dengan Ridwan Kamil Evaluasi Sistem Pendidikan

Forum Komunikasi SMK Sepakat dengan Ridwan Kamil Evaluasi Sistem Pendidikan

Regional
Pengamat: Pejabat Daerah Tidak Perlu ke Luar Negeri kalau Tidak Ada Manfaat

Pengamat: Pejabat Daerah Tidak Perlu ke Luar Negeri kalau Tidak Ada Manfaat

Regional
PPP Buka Peluang Ketua Umum Diisi dari Luar Partai

PPP Buka Peluang Ketua Umum Diisi dari Luar Partai

Regional
6 Hari Tak Sadarkan Diri, WJ Korban Penganiayaan Siswa SMA Taruna Meninggal Dunia

6 Hari Tak Sadarkan Diri, WJ Korban Penganiayaan Siswa SMA Taruna Meninggal Dunia

Regional
Kebakaran Lahan di Pekanbaru Meluas, Pemadaman Sulit Dilakukan

Kebakaran Lahan di Pekanbaru Meluas, Pemadaman Sulit Dilakukan

Regional
Kata Warga Puncak Bogor soal Suhu yang Semakin Dingin, Lidah Terasa Pahit hingga Penjualan Sayur Menurun

Kata Warga Puncak Bogor soal Suhu yang Semakin Dingin, Lidah Terasa Pahit hingga Penjualan Sayur Menurun

Regional
Selain Lumpuhkan Jalan, Longsor di Agam Hancurkan Ladang dan Irigasi Warga

Selain Lumpuhkan Jalan, Longsor di Agam Hancurkan Ladang dan Irigasi Warga

Regional
Labrak Kepala Dinas Karena Tak Digaji, TKS Ini Ditangkap Polisi

Labrak Kepala Dinas Karena Tak Digaji, TKS Ini Ditangkap Polisi

Regional
Belum Beroperasi, Masjid Ikon Wisata Halal di Padang Terancam Abrasi

Belum Beroperasi, Masjid Ikon Wisata Halal di Padang Terancam Abrasi

Regional
Close Ads X