PT KAI Petakan Jalur Kereta Banjar-Pangandaran

Kompas.com - 26/12/2018, 13:14 WIB

Candra Nugraha,

Farid Assifa

Tim Redaksi

Candra Nugraha

Penulis

Farid Assifa

Editor

Lihat Foto

Karena tak ekonomis, rel kereta api Banjar-Cijulang (Jawa Barat) tidak diaktifkan sejak akhir 1980-an. Tahun 1996, Pemda Jawa Barat dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) berencana mengaktifkan kembali jalur kereta api sepanjang 30 km tersebut dengan tujuan agar arus wisatawan ke Pantai Pangandaran dan obyek wisata di pesisir selatan Ciamis makin deras. Namun, akibat krisis moneter, rencana yang ditaksir menelan dana lebih Rp 40 milyar itu terbengkalai. Dalam era otonomi daerah, ada tawaran dari PT KAI agar Pemda Kabupaten Ciamis ikut investasi. Tetapi itu mustahil, mengingat pendapatan asli daerah (PAD) Ciamis tak sampai Rp 20 milyar. (NASRULLAH NARA)

PANGANDARAN, KOMPAS.com - PT Kereta Api Indonesia Daops 2 Bandung mulai memetakan reaktivasi jalur kereta api yang menghubungkan Kota Banjar dan Pangandaran, Jawa Barat.

"Tahun 2019 kita mapping (petakan) dulu," jelas Kepala Daops 2 Bandung, Saridal saat dikonfirmasi, Rabu (26/12/2108).

Ditanya kendala reaktivasi jalur kereta api tersebut, Saridal mengatakan, ada pada ketersediaan dana. Kata dia, pihaknya membutuhkan dana cukup banyak saat mereaktivasi jalur.

"Kan membangun perlu dana," jelas dia.

Selain untuk membangun, dana juga diperlukan untuk biaya bongkar bangunan milik masyarakat di atas rel lama. Biaya bongkar diberikan sesuai ukuran bangunan.

"Kita kasih biaya bongkar sesuai aturan," kata Saridal.

Ihwal jumlah stasiun di sepanjang jalur Banjar-Pangandaran, kata dia, akan diketahui setelah tahap pemetaan selesai.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran Mahmud SH mengatakan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan mengupayakan reaktivasi jalur kereta Banjar-Pangandaran dalam waktu dua tahun. Jalur tersebut sepanjang 82,3 kilometer.

"Mudah-mudahan gayung bersambut dengan harapan Pak Gubernur," kata Mahmud.

Terkait adanya penolakan dari warga yang memiliki bangunan di atas rel kereta, Mahmud mengatakan, pemerintah daerah belum mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Meskipun demikian, dia memperkirakan penolakan bisa saja terjadi.

"Tinggal nanti pendekatan kepada masyarakat seperti apa," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.