Pemprov NTT Didesak Hentikan Wacana Kenaikan Tarif Masuk TN Komodo

Kompas.com - 16/12/2018, 23:16 WIB
Wisatawan menikmati pemandangan saat senja di atas bukit di Gili Lawa Darat di Kawasan Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, Selasa (29/8). Selain alam lautnya, pesona darat di kawasan ini juga menjadi daya tarik wisatawan. KOMPAS/HERU SRI KUMOROWisatawan menikmati pemandangan saat senja di atas bukit di Gili Lawa Darat di Kawasan Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, Selasa (29/8). Selain alam lautnya, pesona darat di kawasan ini juga menjadi daya tarik wisatawan.


LABUAN BAJO, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Cabang Association of the Indonesian Tours and Travel agency (ASITA) Kabupaten Manggarai Raya, Flores, Nusa Tenggara Timur, mendesak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, menghentikan wacana kenaikan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo.

Sebelumnya wacana itu disuarakan Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor B Laiskodat.

Dewan Pimpinan Cabang ASITA Manggarai Barat sudah mengirimkan surat kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang dengan No.22/ASITA-MB/IX/2018, perihal pernyataan sikap penolakan wacana kenaikan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo.

Surat ini ditandatangani atas nama Ketua Dewan Pimpinan Cabang ASITA Manggarai Barat, Donatus Matur dan Sekretarisnya, Ali Sahudin, tertanggal 14 Desember 2018.

Dalam surat yang juga diterima Kompas.com, Minggu (16/12/2018), Matur mengatakan, pihaknya mendesak Pemprov NTT untuk segera menghentikan wacana kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo.

Baca juga: Dampak Pernyataan Gubernur NTT Naikan Tarif Masuk ke Pulau Komodo

Kedua, pihaknya mendesak Pemprov NTT segera mengeluarkan pernyataan resmi secara tertulis bahwa rencana kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo masih sebatas wacana.

Sehingga pernyataan resmi tersebut memberikan kepastian kepada wisatawan mancanegara dan domestik, baik yang telah melakukan konfirmasi pemesanan paket wisata ke Taman Nasional Komodo maupun wisatawan yang sedang merencanakan perjalanan wisata ke Taman Nasional Komodo.

"Pernyatan resmi tersebut harus disampaikan kepada publik melalui media, baik media lokal, nasional, dan media internasional, paling lambat tanggal 18 Desember 2019. Pernyataan resmi tersebut menjadi kekuatan bagi kami ASITA Manggarai Raya untuk terus melakukan promosi paket wisata kepada wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara," kata Matur.

Ketiga, pihaknya mendesak Pemprov NTT untuk meminta kepada wisatawan agar tidak ragu untuk datang ke Taman Nasional Komodo dengan alasan adanya wacana kenaikan tarif masuk TN Komodo, dan menyampaikan kepada publik bahwa kenaikan tarif membutuhkan kajian yang mendalam dan membutuhkan waktu yang lama sebelum memutuskan dan menetapkannya.

Keempat, pihaknya meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini kementerian yang berwenang serta Pemda Manggarai Barat harus melibatkan pelaku pariwisiata Manggarai Barat dan Manggarai Raya, dalam menetapkan tarif masuk TN Komodo ataupun retribusi lainnya, yang dipungut dalam TN Komodo.

Kelima, meminta pemerintah pusat maupun Pemda Mabar, agar dalam menerapkan tarif masuk maupun retribusi lainnya yang berlaku di TN Komodo harus diterapkan minimal 2 tahun setelah diputuskan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sungai Parat Semarang Tercemar Limbah Babi, Peternak Akui Ada Kebocoran

Sungai Parat Semarang Tercemar Limbah Babi, Peternak Akui Ada Kebocoran

Regional
Pemerintah Butuh 65.000 Tenaga Kerja untuk Proyek Pembangkit Listrik 35.000 MW

Pemerintah Butuh 65.000 Tenaga Kerja untuk Proyek Pembangkit Listrik 35.000 MW

Regional
Lowongan PPK Pilkada Jember 2020 Diminati Milenial, Dibutuhkan 155 yang Daftar 1.041

Lowongan PPK Pilkada Jember 2020 Diminati Milenial, Dibutuhkan 155 yang Daftar 1.041

Regional
4 Kasus Bocah Digigit Ular, Meniru Tayangan Youtube hingga Bekas Gigitan Ditutup Plester

4 Kasus Bocah Digigit Ular, Meniru Tayangan Youtube hingga Bekas Gigitan Ditutup Plester

Regional
Ikan Paus Sepanjang 15 Meter Terdampar di Hutan Magrove, Warga Kesulitan Evakuasi

Ikan Paus Sepanjang 15 Meter Terdampar di Hutan Magrove, Warga Kesulitan Evakuasi

Regional
Pelindo Bantah Kapalnya 'Kencing' di Laut dan Jual Minyak Ilegal ke Singapura

Pelindo Bantah Kapalnya "Kencing" di Laut dan Jual Minyak Ilegal ke Singapura

Regional
[POPULER NUSANTARA] Cerita Bupati Pelalawan Gendong Jenazah Anaknya | Rambut Sukiyah Jadi Sarang Tikus

[POPULER NUSANTARA] Cerita Bupati Pelalawan Gendong Jenazah Anaknya | Rambut Sukiyah Jadi Sarang Tikus

Regional
Selain 8 Tahun Disiksa Ibu Kandung, Kakak Beradik Dicaci Maki di Depan Umum, Uang Sekolah Tak Dibayar

Selain 8 Tahun Disiksa Ibu Kandung, Kakak Beradik Dicaci Maki di Depan Umum, Uang Sekolah Tak Dibayar

Regional
Sempat Dikira Terjangkit Virus Corona, Pasien RSUP Adam Malik Ternyata hanya Flu Biasa

Sempat Dikira Terjangkit Virus Corona, Pasien RSUP Adam Malik Ternyata hanya Flu Biasa

Regional
Viral Kerajaan Kandang Wesi, Kepala Kesbangpolinmas: Tidak Ada Kerajaan di Garut

Viral Kerajaan Kandang Wesi, Kepala Kesbangpolinmas: Tidak Ada Kerajaan di Garut

Regional
Cerita Istri Bacok Suami di Probolinggo, Ketahuan Selingkuh hingga Takut Akan Dibunuh

Cerita Istri Bacok Suami di Probolinggo, Ketahuan Selingkuh hingga Takut Akan Dibunuh

Regional
Hati-hati Jika Melihat Ular Weling, Jika Digigit Belum Ada Anti Bisanya

Hati-hati Jika Melihat Ular Weling, Jika Digigit Belum Ada Anti Bisanya

Regional
Empat Pelajar SMP di Cianjur Jatuh ke Jurang, Satu Tewas

Empat Pelajar SMP di Cianjur Jatuh ke Jurang, Satu Tewas

Regional
5 Fakta Jenderal Polisi Gadungan yang Mengaku Bisa Luluskan ke Akpol

5 Fakta Jenderal Polisi Gadungan yang Mengaku Bisa Luluskan ke Akpol

Regional
Ini Alasan PAUD Tempat Penitipan Balita Tewas Tanpa Kepala di Samarinda Ditutup

Ini Alasan PAUD Tempat Penitipan Balita Tewas Tanpa Kepala di Samarinda Ditutup

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X