KPK Dalami Aliran Dana Kasus Meikarta, Termasuk Kemungkinan ke Pilkada Jabar

BANDUNG, KOMPAS.com  — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap pada proses perizinan pembangunan megaproyek Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, termasuk kemungkinan adanya aliran dana suap tersebut untuk pembiayaan dana Pilkada Jawa Barat 2018.

“Kami tidak bisa bilang tidak ada. Kami harus mengumpulkan bukti-bukti,” kata Wakil Ketua KPK Tony Saut Situmorang saat ditemui seusai Roadshow Bus Sosialisasi KPK Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Selasa (30/10/2018).

Baca juga: Ridwan Kamil: Soal Meikarta, Tak Ada Izin Datang dari Pemprov Jabar

Saut menambahkan, KPK akan mendalami kemungkinan aliran dana dugaan suap perizinan Meikarta di ajang Pilkada Jawa Barat 2018 tersebut secara bertahap.

“Nanti penyidik akan melengkapi, tapi biasanya kami akan mendalami secara bertahap,” imbuhnya.

Saut mengatakan, berdasarkan pengalaman KPK, beberapa kasus korupsi di daerah sering kali terkait dengan proses pilkada.

“Pernah ada beberapa kali (kasus korupsi) di Jawa Barat alirannya ke sana (pilkada),” ungkapnya.

Baca juga: Deddy Mizwar Siap Beri Kesaksian soal Kasus Meikarta

Tidak tertutupnya kemungkinan aliran dana dugaan suap tersebut ke ajang Pilkada Jawa Barat, lanjut Saut, tidak terlepas dari banyaknya orang yang terlibat.

Hingga saat ini, KPK telah memeriksa 34 saksi yang berasal dari Lippo Group, Pemerintahan Kabupaten Bekasi, dan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

“Seperti apa sebenarnya kaitan peran setiap orang. Makanya KPK dalam OTT sering mengatakan dan kawan-kawan. Dan kawan-kawan ini perlu waktu untuk mengungkapnya,” ucapnya.

Saut pun meminta agar publik bersabar untuk menanti ujung dari kasus dugaan suap perizinan Meikarta. Dia mengatakan, KPK pasti akan mencari bukti adanya dugaan aliran dana ke ajang Pilkada Jawa Barat 2018.

“Sabar saja dulu, peran orang per orang seperti apa dalam setiap kasus, KPK akan mendalaminya,” tuturnya.