Kompas.com - 22/10/2018, 14:48 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil belum memberikan sikap terhadap kasus suap mega proyek Meikarta yang melibatkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan sejumlah kepala dinas.

Namun, ia menegaskan bahwa Pemprov Jawa Barat tak pernah mengeluarkan izin soal pembangunan Meikarta.

"Tidak ada izin datang dari pemprov, pemprov hanya memberikan rekomendasi permohonan dari pemerintah tingkat II, direkomendasi atau tidak. Jadi keliru kalau izin dicabut ke pemprov, dalam kewenangannya tidak seperti itu," kata Emil, sapaan akrabnya saat ditemui di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Senin (22/10/2018).

Baca juga: Deddy Mizwar Siap Beri Kesaksian soal Kasus Meikarta

Emil pun akan memanggil sejumlah staf yang terlibat dalam pengurusan rekomendasi penggunaan lahan 84,6 hektar bagi Meikarta.

Saat ini, ia masih menggali informasi soal perjalanan proyek Meikarta yang terjadi di era kepemimpinan Gubernur Ahmad Heryawan.

"Pertama pengadministrasian Meikarta terjadi, kan, di kepemimpinan gubernur yang lama. Sebagai gubernur baru saya belum berpengetahuan secara mendalam terkait yang namanya proyek Meikarta yang memang sejak pilkada juga isunya melebar ke sana-ke sini," tutur Emil.

Baca juga: Ridwan Kamil Tak Ingin Campuri Polemik Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta

"Dalam mengambil keputusan tentulah harus dengan kelengkapan data. Per hari ini datanya belum lengkap, maka yang akan saya lakukan adalah meminta staf yang dulu terlibat dalam proses rekomendasi, melakukan proses pemberian informasi, kajian, review, setelah itu didapat barulah secara resmi kita akan memberikan sebuah pandangan terhada Meikarta," tambahnya.

Dari laporan sementara, sambung Emil, proses pemberian rekomendasi untuk Meikarta sudah sesuai aturan. Namun, ia akan tetap mencari informasi detail termasuk memanggil Pemkab Bekasi dan pihak pengembang.

"Saya kira kalau lihat kasusnya belum clear. Apakah terjadi penyalahgunaan prosedur ketataruangan, atau perizinan apa? Izinnya, kan, banyak, ada Amdal, IMB. Jadi suap itu berada diproses yang mana. Dan kalau dari laporan sementara staf pemprov, rekomendasi untuk 85 hektar itu dianggap tidak ada masalah. Tapi, saya belum rapat semuanya, kemungkinan saya panggil juga Pemda Bekasi, pihak pengembang," ucapnya.

Baca juga: Ridwan Kamil: Izin Meikarta Wewenang Pemkab Bekasi

Sambil melakukan kajian, Emil pun mendorong penuh KPK untuk mengusut tuntas masalah tersebut.

"Tapi yang pasti isu Meikarta ini domainnya pidana suap-menyuap. Karena domainnya sudah pidana,  itu adalah kewenangan dari penegakan hukum pidana yang dilaksanakan KPK. Jadi pemprov mendorong untuk semaksimalkan mungkin menegakan aturan hukum masalah yang ada tanpa harus melebar dulu ke urusan tata ruang," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Regional
Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Regional
Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Regional
Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Regional
Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Regional
BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

Regional
Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Regional
Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Regional
Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Regional
Peringati Trisuci Waisak, Ganjar Sebut Candi Borobudur Tak Hanya Sekadar Destinasi Wisata

Peringati Trisuci Waisak, Ganjar Sebut Candi Borobudur Tak Hanya Sekadar Destinasi Wisata

Regional
Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Regional
KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

Regional
Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Regional
Genjot Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Optimistis Capai Target

Genjot Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Optimistis Capai Target

Regional
Bertemu DPP GAMKI, Bobby Nasution Didaulat Sebagai Tokoh Pembaharu

Bertemu DPP GAMKI, Bobby Nasution Didaulat Sebagai Tokoh Pembaharu

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.