Risma: Saya Sudah Surati Presiden Jokowi, tetapi Belum Ada Tanggapan...

SURABAYA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menginginkan pengelolaan limbah B3 di Kota Pahlawan segera terwujud.

Menurut dia, pengelolaan limbah B3 harus segera dilakukan agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Untuk mempercepat itu, Risma akan berkirim surat ke Presiden RI Joko Widodo agar pengelolaan dan dampak limbah B3 ditindaklanjuti.

"Sebelumnya saya sudah mengirim surat ke Presiden Joko Widodo (untuk pengelolaan limbah B3) tapi belum ada tanggapan. Nanti saya kirim surat lagi ke presiden bersama lampiran hasil seminar hari ini," kata Risma saat membuka seminar kebijakan regulasi pengelolaan dan dampak limbah B3 bagi kualitas lingkungan hidup di Graha Sawunggaling, Rabu (17/10/2018).

Baca juga: Surabaya Dilewati 2 Sesar Aktif, Risma Imbau Warganya Tak Panik

Risma menuturkan, beberapa direktur rumah sakit sempat mengeluhkan persoalan pengelolaan limbah medis. Pihaknya mengaku bukan tidak mau membuang limbah tersebut, tetapi memang ada kendala sehingga tidak dapat direalisasikan.

"Bukan kami tidak mau atau tidak punya uang, tapi kami tidak ingin melawan peraturan yang ada di pemerintah pusat," tutur dia.

Pengelolaan limbah B3, lanjut Risma, bukanlah perkara mudah dan harus dipikirkan serta ditangani secara sistematis. Apabila dilakukan secara serampangan, lanjut dia, dampaknya lingkungan akan hancur.

"Kami harus antisipasi dulu karena kalau ada masalah akan jadi tambah berat, meskipun rumah sakit sudah teriak-teriak," imbuhnya.

Baca juga: Pramuka Teriak 2019 Ganti Presiden, Risma Minta Pelajar Tak Jadi Alat Kampanye

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Eko Agus Supiadi, menuturkan, pembuangan limbah B3 tidak boleh sembarangan.

Menurut dia, pembuangan limbah B3 harus dipikirkan proses penanganannya, penimbunan, penyimpanan, pengelolaan dan pembuangan limbah B3, terutama limbah rumah sakit.

"Jumlah limbah rumah sakit, puskesmas dan klinik sekitar 8-10 ton per hari. Itu belum limbah B3 dari industri," tutur Agus.

Agus berharap, hasil seminar dapat menggali masukan dari seluruh stakeholder yang menghasilkan limbah B3, mulai klinik, puskesmas, industri dan rumah sakit.

"Hasil seminar ini akan kami lampirkan untuk kemudian diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Presiden terkait pengelolaan limbah B3," tutur Agus.

Baca juga: Anies: Saya Ikut Dukung Bu Risma, Semoga Sukses...

Agus menambahkan, rencana Pemkot Surabaya untuk mengelola limbah B3 akan dilakukan di daerah Osowilangon dengan luas sekitar 2,4 hektar dan yang jauh dari permukiman warga.

"Anggaran sudah di-plotting termasuk biaya amdal-nya," tambah Agus.

Kepala Sub Direktotat Penimbun dan Dumping Limbah B3 Euis Ekawati menambahkan, jarak ideal pembangunan pengelolaan limbah B3 dengan pemukiman warga tergantung dari masing-masing perusahaan, rumah sakit dan industri.

"Kalau rumah sakit jaraknya 50 meter sedangkan jasa sekitar 300-400 meter," kata Euis.

Euis menilai, keinginan Pemkot Surabaya melakukan pengelolaan limbah B3 sangat memungkinkan. Tetapi dirinya mengingatkan agar pemkot memperhatikan lokasi dan tujuan pengelolahan limbah B3 untuk pengolahan, penimbunan atau pemanfaatan.

"Masing-masing itu punya persyaratan teknis dan harus dipenuhi terlebih dahulu," ujarnya.