Setelah Punya 31 Cucu dan 11 Cicit, Pernikahan Ishak Akhirnya Tercatat

ACEH UTARA, KOMPAS.com – Ishak bin Tgk Cut Ben (88) dan istrinya Latifah (83) warga Desa Seumirah, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, Senin (17/9/2018) akhirnya memiliki buku nikah.

Pasangan ini menikah pada 22 April 1959, namun baru hari itu mencatatkan pernikahannya (isbat) bersama 52 pasangan lainnya dari empat desa yaitu Desa Seumirah, Alue Papeun, Darussalam, dan Desa Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara.

“Saya mendaftar haji pada 2013 dan perlu buku nikah agar bisa berangkat haji. Dari dulu saya tak pernah memiliki buku nikah, karena konflik zaman dulu sehingga tak bisa menikah di Kantor Urusan Agama (KUA),” sebutnya terbata-bata.

Keduanya pun tampak sumringah. Sepanjang pernikahan mereka, Ishak dan Latifah memiliki 6 anak, 31 cucu, dan 11 cicit.

Setelah prosesi isbat nikah disaksikan perwakilan dari Mahkamah Syariah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Kementerian Agama, dan Kantor Urusan Agama (KUA) Nisam Antara, Ishak dan Latifah disambut anak dan cucunya.

“Alhamdulillah, saya bisa berhaji dan dokumen sudah lengkap mulai dari KTP, KK, buku nikah dan lain sebagainya,” sebutnya.

Baca juga: 50 Pasutri Korban Konflik dan Tsunami Ikut Isbat Nikah di Bener Meriah

Sekretaris Eksekutif Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK) Leila Juari menyebutkan, program isbat nikah itu hasil kerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI.

“Ini bagian kerja-kerja RPuK agar korban pelanggaran HAM mendapatkan akses pelayanan dasarnya paskakonflik. RPuK mencoba memfasilitasi kepentingan masyarakat korban dan pemerintah yang menginginkan ketertiban administrasi dapat terwujud”, kata Leila.

Dia menyebutkan, RPuK mendorong agar seluruh pemerintah kabupaten/kota di Aceh membuat program pencatatan nikah untuk korban konflik.

“Kalau tanpa buku nikah, mereka tak bisa mendapat layanan apa pun, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan gratis, dan seluruhnya dari pemerintah. Kami harap, bupati/walikota paham soal ini,” pungkasnya.