"Jika Pemkabnya Lemot Ngikutin Kebijakan Uji Kir, Ya Saya Tinggalkan"

Kompas.com - 20/07/2018, 23:00 WIB
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan Republik Indonesia, Budi Setiyadi saat berkunjung di PT Pura Barutama Kudus, Jawa Tengah, Jumat (20/7/2018).  KOMPAS.com/PUTHUT DWI PUTRANTODirektur Jenderal Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan Republik Indonesia, Budi Setiyadi saat berkunjung di PT Pura Barutama Kudus, Jawa Tengah, Jumat (20/7/2018). 

KUDUS, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan RI segera memberlakukan uji kelaikan kendaraan bermotor dengan menggunakan smart card pada 2019.

Di dalam kartu tersebut, nantinya bakal tercantum data kendaraan dan identitas pemilik. Langkah itu untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecurangan. 

"Sering ditemukan buku uji kir palsu. Intuk mengantisipasinya, tahun 2019 akan diberlakukan uji kir dengan smart card," ujar Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, Jumat (20/7/2018).

"Dengan smart card peluang dipalsu sangat kecil. Selama tidak ada kebocoran dalam pendistribusian, kecil kemungkinan terjadi pemalsuan. Setiap provinsi ada kode khusus sehingga dalam distribusi nanti tidak sampai keliru," tambahnya.

Baca juga: Melihat Kantor Desa Mirip Istana Negara, Dibangun 4 Tahun dengan Dana Rp 1,8 Miliar

Untuk kesiapan sumber daya manusia (SDM), sedang berproses. Sebab setiap petugas uji kir harus bersertifikasi, sehingga menjadi kewajiban Kementerian Perhubungan dan Pemda mengirim tim khusus.

"Tentunya tidak boleh melakukan persetujuan dalam pengujian kelaikan kendaraan, Jika tidak memiliki kompetensi dan bersertifikasi " tuturnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Budi, dalam mendukung program smart card, pihaknya mendorong Dinas Perhubungan di daerah segera melakukan perbaikan baik prasarana maupun sumber daya manusia (SDM) dalam pelayanan uji kir.

Jumlah smart card uji kir yang dicetak PT Pura Group Kudus, sebanyak 1.511.000 keping yang dicetak.

Jika dalam praktik tercatat daerah yang belum melengkapi ketentuan, maka pihaknya tidak akan mendistribusikan smart card ke daerah tersebut.

Baca juga: Menhub Tinjau Lokasi Uji Kir Gratis Taksi Online di Batuceper

"Agar segera dilengkapi baik prasarana maupun SDM di daerah sampai Desember. Kami imbau pemerintah di daerah untuk mempersiapkannya. Jika tempat uji kir belum mendapatkan akreditasi dari Kementerian Perhubungan saatnya menyesuaikan," ungkapnya.

Namun jika di depan Dinas Perhubungan tak mampu mengejar ketertinggalan prasarana dan SDM atau belum mendapat akreditasi dari Kemenhub, maka proses pelayanan uji kir akan dilimpahkan ke swasta.

"Jadi dalam Undang-undang 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ada kesamaan antara pemerintah daerah, swasta sebagai penyelenggara uji kir," katanya.

"Pemkabnya lemot lamban dalam mengikuti kebijakan yang saya buat atau hanya mengejar Pendapatan Asli Daerah saja tanpa berinvestasi untuk alat inovasi uji KIR ya pastinya saya tinggalkan," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Regional
Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Regional
Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Regional
Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Regional
BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

Regional
Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Regional
Percepat Pemulihan DAS Citarum, Jabar Gandeng Monash University

Percepat Pemulihan DAS Citarum, Jabar Gandeng Monash University

Regional
Kepada Wapres, Ridwan Kamil: Berita Baik, BOR Jabar Turun Terus

Kepada Wapres, Ridwan Kamil: Berita Baik, BOR Jabar Turun Terus

Regional
Percepat Herd Immunity, Pemkot Semarang Lakukan Vaksinasi Keliling

Percepat Herd Immunity, Pemkot Semarang Lakukan Vaksinasi Keliling

Regional
Dibantu Dompet Dhuafa, Para Guru Ngaji di Lampung Bisa Berkurban

Dibantu Dompet Dhuafa, Para Guru Ngaji di Lampung Bisa Berkurban

Regional
Dinilai Efektif, Kebijakan Ridwan Kamil Atasi Covid-19 Disorot Media Australia

Dinilai Efektif, Kebijakan Ridwan Kamil Atasi Covid-19 Disorot Media Australia

Regional
Walkot Madiun Prioritaskan Pembagian Daging Kurban untuk Warga Isoman

Walkot Madiun Prioritaskan Pembagian Daging Kurban untuk Warga Isoman

Regional
Bantu Pulihkan Sektor Kesehatan dan Ekonomi, Disparbud Jabar Ajak Pelaku Ekraf Ikuti Vaksinasi

Bantu Pulihkan Sektor Kesehatan dan Ekonomi, Disparbud Jabar Ajak Pelaku Ekraf Ikuti Vaksinasi

Regional
Jika Kasus Covid-19 Turun, Pemkot Semarang Akan Longgarkan Pembatasan

Jika Kasus Covid-19 Turun, Pemkot Semarang Akan Longgarkan Pembatasan

Regional
Bantu Warga Selama PPKM Darurat, Ganjar Minta Kepala Daerah Keluarkan Bansos

Bantu Warga Selama PPKM Darurat, Ganjar Minta Kepala Daerah Keluarkan Bansos

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X