Kompas.com - 11/07/2018, 08:07 WIB
Ilustrasi Masalah SKTM dalam PPDB Jateng 2018 Dok. Instagram Ganjar_PranowoIlustrasi Masalah SKTM dalam PPDB Jateng 2018

SEMARANG, KOMPAS.com – Surat keterangan tidak mampu (SKTM) kembali menjadi polemik saat pendaftaran peserta didik baru (PPDB) online untuk Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Jawa Tengah.

Betapa tidak, dari 221.785 total kursi yang tersedia di tahun 2018 ini, hampir 150.000 di antaranya melakukan pendaftaran dengan melampirkan SKTM.

Rinciannya, pendaftar SMAN 62.456 orang dan SMKN 86.436 siswa. Totalnya mencapai 148.892 siswa.

Banyaknya temuan SKTM itu membuat pemerintah Jawa Tengah waswas, karena kuota untuk siswa miskin di salah satu daerah telah mencapai 80 hingga 100 persen. Pihak sekolah punya pekerjaan dengan tugas melakukan verifikasi terhadap SKTM yang dilampirkan.

Para guru di sekolah itu diminta satu per satu mendatangi kediaman calon anak didiknya untuk memastikan si anak masuk kategori tidak mampu atau tidak.

Sejauh ini, hasilnya cukup mengejutkan. Hingga Senin (10/7/2018) kemarin, dari hasil verifikasi, sudah ada sekitar 78.065 SKTM dicoret dan dibatalkan. Terdiri dari SMAN sebanyak 35.949 orang dan SMKN 42.116 siswa.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Gatot Bambang Hastowo menjelaskan, pihaknya telah mengumpulkan semua kepala sekolah negeri di Jawa Tengah pada akhir pekan kemarin. Kepala sekolah diberi tugas melakukan verifikasi penggunaan SKTM.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sejumlah sekolah di berbagai daerah telah melakukan verifikasi, namun sebagian lamban dalam memproses perintah itu. Ada juga panitia PPDB yang menggandeng pihak kepolisian untuk menerangkan konsekuensi hukum jika menggunakan data palsu.

Baca juga: Lihat Warga Ajukan SKTM Pakai Motor 250 CC, Priyanto Lapor Polisi

Kerja sama dilakukan dengan aparat dari polsek atau polres di daerah SMAN/SMKN itu berasal.

“Polisi yang menjelaskan, karena yang lebih paham tentang aturan hukumnya. Seperti SMAN 1 Boyolali, setelah semua orang tua dikumpulkan, kemudian ada yang menarik SKTM,” ujar Gatot.

Penggandengan aparat kepolisian tidak hanya di Boyolali. Menurut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, polisi diajak di berbagai daerah, antara lain di Kendal dan Comal, Pemalang.

Cegah SKTM palsu

Sebetulnya, banyak cara yang dilakukan pihak sekolah melakukan verifikasi terhadap calon anak didiknya, mulai dari mendatangi rumah si calon anak didik, meneken surat pernyataan bermaterai, hingga mengajak pihak kepolisian untuk menjelaskan soal pemalsuan SKTM yang berujung pidana.

Upaya itu ternyata cukup manjur orang tua menarik SKTM yang didaftarkan, atau cukup bagi panitia PPDB mendiskualifikasi anak didik.

Salah satunya yaitu di SMAN 1 Ungaran, Kabupaten Semarang. Satu orang siswa didiskualifikasi dari PPDB karena menggunakan SKTM yang tidak sesuai.

Temuan itu setelah pihak panitia PPDB melakukan survei langsung ke rumah peserta PPDB tersebut dan mendapati kenyataan yang mengejutkan.

Di rumah peserta PPDB ternyata rumah tempat tinggal anak besar, serta mempunyai mobil. Parahnya, penggunaan SKTM didasarkan atas saran seorang oknum sekolah jika ingin masuk di sekolah yang diinginkan. Sementara rata-rata nilai tidak cukup.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berang atas saran dari oknum sekolah itu. Dia minta jajarannya mencari pihak yang menyarankan memakai SKTM itu.

Di luar itu, kata Ganjar, persoalan SKTM yang tidak sesuai terus terjadi ketika proses pendaftaran anak didik baru. Pada 2017, peristiwa serupa terjadi. untuk tahun ini, aduan itu selalu muncul melalui pos pengaduan PPDB yang disediakan.

Ganjar pun sampai menegur tiga kepala SMAN/SMKN agar bekerja keras melakukan verifikasi atas SKTM di sekolah-sekolah tersebut.

Teguran langsung disampaikan melalui saluran telepon via kepala sekolah, saat menyambangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Senin kemarin.

“Tadi saya tegur keras beberapa kepala sekolah yang tidak mau verifikasi. Kalau gak mau jadi kepala sekolah ya berhenti, saya tegas saja,” ucap Ganjar.

Tiga sekolah yang diberi teguran, yaitu SMAN Mojogedang, Karanganyar; SMKN 1 Blora dan SMKN 1 Purwokerto. Tiga sekolah itu diduga lamban dalam menjalankan perintah verifikasi SKTM.

Baca juga: Ganjar: Kalau Menipu Pakai SKTM Bisa Pidana Lho...

Tiga sekolah itu juga ditegur karena jumlah SKTM yang masuk dinilai tidak wajar, atau jumlah melebihi daya tampung sekolah. Ganjar mengancam jika tidak melakukan verifikasi SKTM, para kepala sekolah tersebut diminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Soal SKTM, pemerintah Jateng mengusulkan agar ke depan persoalan ini tidak lagi terjadi. Caranya, mereka yang masuk kategori tidak mampu dapat masuk melalui jalur seleksi tersendiri.

“Mungkin tahun depan yang miskin akan diseleksi dengan jalur tersendiri, dan harus ada syarat minimum prestasi, kalau tidak ya lebih baik kita kasih beasiswa saja agar mereka tetap bisa sekolah. Masukan ke saya sudah banyak sekali, secara sosiologis ini tidak aplikatif karena ada demoralisasi dengan menggunakan SKTM itu,” pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejumlah Warga Tak Mau Terima BST Dobel, Begini Respons Ganjar Pranowo

Sejumlah Warga Tak Mau Terima BST Dobel, Begini Respons Ganjar Pranowo

Regional
Bantu Pemkab Bogor Kejar Target, Telaga Kahuripan Fasilitasi Vaksin untuk Warga

Bantu Pemkab Bogor Kejar Target, Telaga Kahuripan Fasilitasi Vaksin untuk Warga

Regional
11 Tahun Menanti, Wonogiri Akhirnya Kantongi Predikat KLA Tingkat Pratama

11 Tahun Menanti, Wonogiri Akhirnya Kantongi Predikat KLA Tingkat Pratama

Regional
Meski PPKM Level 4 Diperpanjang, Pemkot Semarang Tak Lagi Lakukan Penyekatan

Meski PPKM Level 4 Diperpanjang, Pemkot Semarang Tak Lagi Lakukan Penyekatan

Regional
Isoman Rawan Tularkan Virus, Pemkab Wonogiri Terapkan Tempat Isolasi Terpadu

Isoman Rawan Tularkan Virus, Pemkab Wonogiri Terapkan Tempat Isolasi Terpadu

Regional
Apresiasi Aksi Peduli Covid-19 Mahasiswa di Semarang, Ganjar: Bisa Jadi Contoh untuk Daerah Lain

Apresiasi Aksi Peduli Covid-19 Mahasiswa di Semarang, Ganjar: Bisa Jadi Contoh untuk Daerah Lain

Regional
Jamin Biaya Pemakaman Pasien Covid-19, Pemkab Wonogiri Anggarkan Rp 2 Juta Per Pemulasaraan

Jamin Biaya Pemakaman Pasien Covid-19, Pemkab Wonogiri Anggarkan Rp 2 Juta Per Pemulasaraan

Regional
Keterlibatan Pemerintah Bikin BOR di Wonogiri Turun Drastis Selama PPKM

Keterlibatan Pemerintah Bikin BOR di Wonogiri Turun Drastis Selama PPKM

Regional
Bupati Wonogiri Fokus Percepat Vaksinasi di Tingkat Kecamatan

Bupati Wonogiri Fokus Percepat Vaksinasi di Tingkat Kecamatan

Regional
Kendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk, Wali Kota Madiun Terima Penghargaan MKK 2021

Kendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk, Wali Kota Madiun Terima Penghargaan MKK 2021

Regional
Sapa Warga Subang dan Purwakarta, Ridwan Kamil Bagikan Sembako dan Tinjau Vaksinasi

Sapa Warga Subang dan Purwakarta, Ridwan Kamil Bagikan Sembako dan Tinjau Vaksinasi

Regional
Mahasiswa Bantu Penanganan Covid-19, Ganjar Pranowo Berikan Apresiasi

Mahasiswa Bantu Penanganan Covid-19, Ganjar Pranowo Berikan Apresiasi

Regional
Wujudkan Ketahanan Pangan, Inovasi 'Getar Dilan' Luwu Utara Masuk Top 45 KIPP

Wujudkan Ketahanan Pangan, Inovasi "Getar Dilan" Luwu Utara Masuk Top 45 KIPP

Regional
Jabar Optimistis Desa Wisatanya Akan Menang di Ajang ADWI 2021

Jabar Optimistis Desa Wisatanya Akan Menang di Ajang ADWI 2021

Regional
Bocah 2 Tahun Meninggal Usai Makan Singkong Bakar, Ini Kronologinya

Bocah 2 Tahun Meninggal Usai Makan Singkong Bakar, Ini Kronologinya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X