Jokowi: Sebelum Jaminkan Sertifikat ke Bank, Hitung Dulu, Bisa Cicil Enggak...

Kompas.com - 04/07/2018, 13:04 WIB
Presiden RI Joko Widodo kembali bermain tebak-tebakan nama ikan disela acara penyerahan sertifikat Prona di Lapangan Andi Makassau, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Senin (2/7/2018). Tribun-timur.com/MulyadiPresiden RI Joko Widodo kembali bermain tebak-tebakan nama ikan disela acara penyerahan sertifikat Prona di Lapangan Andi Makassau, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Senin (2/7/2018).

PAREPARE, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo membagikan sertifikat tanah gratis kepada warga di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Senin (2/7/2018).

Presiden lalu meminta warga menjaga dengan baik sertifikat itu.

"Kalau sudah pegang sertifikat, tolong diberi plastik, kemudian setelah itu diplastikin lalu difotokopi agar kalau aslinya hilang, bisa diurus ke BPN. Kedua, biar tidak rusak kalau genting bocor," katanya berkelakar sambil disambut tawa warga.

Presiden juga mengingatkan warga untuk memperhitungkan kesanggupan membayarkan angsurannya jika menggunakan sertifikat itu sebagai agunan di bank.

"Kalau sudah pegang sertifikat, pasti pengin disekolahkan. Dipakai agunan ke bank? Enggak apa-apa dipakai. Tapi tolong, sebelum dipakai untuk jaminan ke bank, dihitung dulu. Bisa mencicil nggak? Jangan asal dimasukkan ke bank, dapat uang, tidak bisa mencicil," ungkap Jokowi.

Dia juga mengingatkan warga untuk menggunakan uang pinjaman dari bank dengan sebaik mungkin.

"Hati-hati apalagi, tanahnya gede, dapat Rp 300 juta senang, pulang. Rp 150 juta beli mobil, biar gagah muter-muter kampung. Enam bulan saja enggak bisa membayar angsuran uang pinjaman, sertifikatnya hilang, mobilnya ditarik diler," ucapnya.

Di depan warga, Jokowi menuturkan, di seluruh Indonesia ada 126 juta bidang tanah yang harus disertifikasi. Pada tahun 2015, lanjut dia, baru 26 juta bidang tanah yang bersertifikat. Artinya, masih ada 80 juta bidang lahan yang belum disertifikasi.

"Dulunya, setiap tahun kurang lebih 500.000-600.000 sertifikat yang keluar di seluruh Indonesia. Artinya, kalau dihitung, kita harus tunggu 160 tahun semua bidang tanah tersertifikasi. Mau nunggu 160 tahun?," ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut Jokowi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional diperintahkan untuk mengurus sertifikat yang harus naik setiap tahunnya.

Menurut dia, pada tahun 2017, ada lima juta sertifikat yang dikeluarkan. Jokowi berharap, pada tahun 2018, ada 7 juta sertifikat yang bisa dikeluarkan, dan 9 juta sertifikat pada 2019.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber Antara
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X