Jokowi: Sebelum Jaminkan Sertifikat ke Bank, Hitung Dulu, Bisa Cicil Enggak...

Kompas.com - 04/07/2018, 13:04 WIB
Presiden RI Joko Widodo kembali bermain tebak-tebakan nama ikan disela acara penyerahan sertifikat Prona di Lapangan Andi Makassau, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Senin (2/7/2018). Tribun-timur.com/MulyadiPresiden RI Joko Widodo kembali bermain tebak-tebakan nama ikan disela acara penyerahan sertifikat Prona di Lapangan Andi Makassau, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Senin (2/7/2018).

PAREPARE, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo membagikan sertifikat tanah gratis kepada warga di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Senin (2/7/2018).

Presiden lalu meminta warga menjaga dengan baik sertifikat itu.

"Kalau sudah pegang sertifikat, tolong diberi plastik, kemudian setelah itu diplastikin lalu difotokopi agar kalau aslinya hilang, bisa diurus ke BPN. Kedua, biar tidak rusak kalau genting bocor," katanya berkelakar sambil disambut tawa warga.

Presiden juga mengingatkan warga untuk memperhitungkan kesanggupan membayarkan angsurannya jika menggunakan sertifikat itu sebagai agunan di bank.

"Kalau sudah pegang sertifikat, pasti pengin disekolahkan. Dipakai agunan ke bank? Enggak apa-apa dipakai. Tapi tolong, sebelum dipakai untuk jaminan ke bank, dihitung dulu. Bisa mencicil nggak? Jangan asal dimasukkan ke bank, dapat uang, tidak bisa mencicil," ungkap Jokowi.

Dia juga mengingatkan warga untuk menggunakan uang pinjaman dari bank dengan sebaik mungkin.

"Hati-hati apalagi, tanahnya gede, dapat Rp 300 juta senang, pulang. Rp 150 juta beli mobil, biar gagah muter-muter kampung. Enam bulan saja enggak bisa membayar angsuran uang pinjaman, sertifikatnya hilang, mobilnya ditarik diler," ucapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di depan warga, Jokowi menuturkan, di seluruh Indonesia ada 126 juta bidang tanah yang harus disertifikasi. Pada tahun 2015, lanjut dia, baru 26 juta bidang tanah yang bersertifikat. Artinya, masih ada 80 juta bidang lahan yang belum disertifikasi.

"Dulunya, setiap tahun kurang lebih 500.000-600.000 sertifikat yang keluar di seluruh Indonesia. Artinya, kalau dihitung, kita harus tunggu 160 tahun semua bidang tanah tersertifikasi. Mau nunggu 160 tahun?," ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut Jokowi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional diperintahkan untuk mengurus sertifikat yang harus naik setiap tahunnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

70 Tahun Hidup Tanpa Penerangan, Kini Warga Dusun Balakala Bisa Nikmati Listrik PLN

70 Tahun Hidup Tanpa Penerangan, Kini Warga Dusun Balakala Bisa Nikmati Listrik PLN

Regional
Terkait Polemik DTH di Luwu Utara, BPBD Sebut Semua Bantuan Sudah Tersalurkan

Terkait Polemik DTH di Luwu Utara, BPBD Sebut Semua Bantuan Sudah Tersalurkan

Regional
Cegah Pernikahan Dini, Bupati Luwu Utara Tandatangani Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak

Cegah Pernikahan Dini, Bupati Luwu Utara Tandatangani Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak

Regional
Lewat Sistem Hibah, Pemkab Tanah Bumbu Ajak Perusahaan Dongkrak Penghasilan Daerah

Lewat Sistem Hibah, Pemkab Tanah Bumbu Ajak Perusahaan Dongkrak Penghasilan Daerah

Regional
Diundang ke Wamena, Ganjar: Impian Saya Sejak Lama

Diundang ke Wamena, Ganjar: Impian Saya Sejak Lama

Regional
UU Minerba Bikin Penghasilan Daerah Minim, Anggota DPD RI Minta Kewenangan Pertambangan Dikembalikan ke Daerah

UU Minerba Bikin Penghasilan Daerah Minim, Anggota DPD RI Minta Kewenangan Pertambangan Dikembalikan ke Daerah

Regional
Pakar Kebencanaan UGM: Jateng Sangat Peduli terhadap Kebencanaan Indonesia

Pakar Kebencanaan UGM: Jateng Sangat Peduli terhadap Kebencanaan Indonesia

Regional
Bupati Wonogiri Berharap Pemerintah Pusat Tak Bebankan Gaji P3K ke APBD

Bupati Wonogiri Berharap Pemerintah Pusat Tak Bebankan Gaji P3K ke APBD

Regional
Capaian Vaksinasi Wonogiri di Atas 90 Persen, Jekek Minta Masyarakat Tetap Taat Prokes

Capaian Vaksinasi Wonogiri di Atas 90 Persen, Jekek Minta Masyarakat Tetap Taat Prokes

Regional
Percepat Vaksinasi di Wonogiri, Bupati Jekek Siapkan Strategi Home Visit

Percepat Vaksinasi di Wonogiri, Bupati Jekek Siapkan Strategi Home Visit

Regional
Ada Guru Meninggal akibat Covid-19, Bupati Wonogiri Ingatkan Pandemi Belum Berakhir

Ada Guru Meninggal akibat Covid-19, Bupati Wonogiri Ingatkan Pandemi Belum Berakhir

Regional
Soal Penutupan Wisata pada Akhir Tahun, Pemkab Wonogiri Tunggu Kebijakan Pusat

Soal Penutupan Wisata pada Akhir Tahun, Pemkab Wonogiri Tunggu Kebijakan Pusat

Regional
Ganjar Kirim 50 Relawan untuk Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru

Ganjar Kirim 50 Relawan untuk Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru

Regional
Guru di Wonogiri Meninggal karena Covid-19, Bupati Jekek: Terpapar di Area Wisata, Bukan Sekolah

Guru di Wonogiri Meninggal karena Covid-19, Bupati Jekek: Terpapar di Area Wisata, Bukan Sekolah

Regional
Antisipasi Omicron Saat Nataru, Bupati Jekek Minta Perantau Tak Mudik

Antisipasi Omicron Saat Nataru, Bupati Jekek Minta Perantau Tak Mudik

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.