Kades Edarkan Surat Minta THR kepada Pelaku Usaha, Ini Komentar Bupati Karawang

Kompas.com - 05/06/2018, 18:36 WIB
Bupati Cellica Nurrachadiana. KOMPAS.com/Farida FarhanBupati Cellica Nurrachadiana.

KARAWANG, KOMPAS.com - Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana menyayangkan beredarnya surat dari pemerintah desa yang meminta tunjangan hari raya (THR) ke sejumlah pelaku usaha.

Diketahui beredar surat permohonan THR yang diduga ditandatangani oleh Kepala Desa Pancawati Ana Priatna, Kepala Desa Cilamaya Kuswedi, Kepala Desa Mekarmaya Herman Syuhada dan Camat Purwasari Dede Ilyas. Surat tersebut viral di media sosial. 

"Kami amat menyayangkan, ini tidak dibolehkan walaupun tentunya pastinya para pimpinan desa ini dekat dengan pengusaha di wilayahnya. Tapi tidak dengan bentuk intimidasi,  pengancaman, surat menyurat, dan sebagainya," kata Cellica di sela apel tiga pilar Kabupaten Karawang dalam rangka menyukseskan dan mengamankan Pilkada Serentak 2018 di Mapolres Karawang, Selasa (5/6/2018).

Cellica berharap peristiwa itu tidak terulang. Seharusnya, kata Cellica, permintaan THR kepada pelaku usaha tidak perlu dilakukan dengan cara-cara tersebut.

"Harapan saya tidak terjadi di desa lainnya, apalagi di desa di sepanjang kawasan industri. Saya akan menulis surat langsung untuk tidak dilakukan lagi," katanya.

Baca juga: Gubernur NTB Imbau Pejabat Tidak Berikan THR untuk Jurnalis

Ia bahkan mengaku sudah berkomunikasi dengan Tim Saber Pungli terkait masalah tersebut, apakah sudah sudah terindikasi pungutan liar (pungli) atau bukan.

"Jadi harapan saya, teguran ini mudah- mudahan cukup bisa menekan tindakan-tindakan minta-minta THR ke pengusaha," katanya.

Sekretaris Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Alex Sukardi juga menyayangkan permohonan THR tersebut.

Alex menyebut pihaknya sudah memberikan surat edaran kepada seluruh kepala desa untuk tidak mengeluarkan surat permohonan THR. 

Dari hasil keterangan dari Apdesi, tambah Alex,  surat tersebut diduga tanpa sepengetahuan para kepala desa.

"Saya sudah tegur juga. Kalau dari hasil keterangan yang kami terima, surat tersebut tanpa sepengetahuan kepala desa," katanya.

Sementara itu, Kapolres Karawang AKBP Slamet Waloya mengimbau kepada masyarakat atau pelaku usaha yang merasa keberatan, ada unsur pemaksaan dan pengancaman untuk melapor ke polisi.

"Kalau merasa keberatan, laporkan ke kita (polisi) nanti kita proses," tandasnya.

Akan tetapi, kata Slamet, jika tidak ada unsur paksaan maka tidak termasuk pungli.

"Jadi jika yang diminta ikhlas dan tanpa paksaan maka sah-sah saja," tandasnya.

Baca juga: Untuk THR, Juru Parkir di Solo Dibebaskan dari Uang Setoran Harian Jelang Lebaran

Slamet menjelaskan, aparatur pemerintah atau penyelenggara negara tidak diperkenankan melakukan pungutan yang tidak diatur, misalnya tidak diatur oleh peraturan desa (Perdes). Hal ini juga berlaku bagi kepala desa.

"Jika kemudian ada uang yang mengalir, itu termasuk pungli. Sementara surat permohonan THR itu petunjuk," katanya.

Kompas TV Bulan Ramadan adalah bulan untuk melatih pengendalian diri, tidak hanya dalam hal berpuasa, namun juga melatih diri mengendalikan keuangan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tertangkap Hendak Curi Sapi, 2 Warga Muara Enim Tewas Dihakimi Massa

Tertangkap Hendak Curi Sapi, 2 Warga Muara Enim Tewas Dihakimi Massa

Regional
Ganjar Lantik 6 Pejabat Sementara untuk Gantikan Walkot dan Bupati yang Maju Pilkada

Ganjar Lantik 6 Pejabat Sementara untuk Gantikan Walkot dan Bupati yang Maju Pilkada

Regional
Maju di Pilkada Cilegon, Ini Jumlah Harta Kekayaan Pesinetron 'Cinta Fitri'

Maju di Pilkada Cilegon, Ini Jumlah Harta Kekayaan Pesinetron "Cinta Fitri"

Regional
Diduga Stres karena Pisah dengan Istri, Pria Ini Ditemukan Tewas Bunuh Diri

Diduga Stres karena Pisah dengan Istri, Pria Ini Ditemukan Tewas Bunuh Diri

Regional
Ingin Hapus Stigma RS Jadi Tempat Penularan Covid-19, Begini Cara Bupati Madiun...

Ingin Hapus Stigma RS Jadi Tempat Penularan Covid-19, Begini Cara Bupati Madiun...

Regional
Masuk Tim Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas Coreng Citra Sendiri

Masuk Tim Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas Coreng Citra Sendiri

Regional
Pemprov NTT Batalkan Larangan Warga Gelar Pesta di Tengah Pandemi Covid-19

Pemprov NTT Batalkan Larangan Warga Gelar Pesta di Tengah Pandemi Covid-19

Regional
Harta Kekayaan Calon Petahana yang Lawan Kotak Kosong di Pilkada Semarang

Harta Kekayaan Calon Petahana yang Lawan Kotak Kosong di Pilkada Semarang

Regional
Sumsel Ajukan 5 PJS Bupati ke Mendagri

Sumsel Ajukan 5 PJS Bupati ke Mendagri

Regional
Soal Nama Calon Wakil Bupati Tak Ada di Surat Penetapan, Ini Penjelasan KPU

Soal Nama Calon Wakil Bupati Tak Ada di Surat Penetapan, Ini Penjelasan KPU

Regional
Disuruh Ibunya Beli Kopi di Kios, Bocah Kelas 2 SD Diperkosa di Hutan

Disuruh Ibunya Beli Kopi di Kios, Bocah Kelas 2 SD Diperkosa di Hutan

Regional
Diduga Terpeleset Saat Mengejar Adiknya, Seorang Polwan Ditemukan Tewas di Sungai

Diduga Terpeleset Saat Mengejar Adiknya, Seorang Polwan Ditemukan Tewas di Sungai

Regional
Bertambah 33, Positif Covid-19 di Sulut Tembus 4.390 Kasus

Bertambah 33, Positif Covid-19 di Sulut Tembus 4.390 Kasus

Regional
Bertahan di Tengah Pandemi, Warga Prabumulih Produksi Jamu Siap Saji

Bertahan di Tengah Pandemi, Warga Prabumulih Produksi Jamu Siap Saji

Regional
Cegah Klaster SKB CPNS, Pegawai Kantor Bupati Probolinggo WFH 5 Hari

Cegah Klaster SKB CPNS, Pegawai Kantor Bupati Probolinggo WFH 5 Hari

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X