Gubernur NTT: Saya Tak Ingin Kiriman Peti Jenazah Lagi dari Malaysia

KUPANG, KOMPAS.com - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya mengaku, saat ini provinsi NTT masih berkutat pada masalah human trafficking.

"Bahkan kami sering menerima peti jenazah dari negara Malaysia. Dan saya tidak mau mendengar ada pengiriman peti jenazah lagi," kata Lebu Raya, ketika membuka Rakor Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian NTT di Kupang, Kamis (5/4/2018).

Di depan pejabat Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Frans menjelaskan, persoalan TKI asal NTT akhir-akhir ini menjadi topik pembicaraan dan pemberitaan di tingkat nasional.

Sebut Frans, dari sisi angkatan kerja di NTT, memang masih bermasalah. Sebanyak 50 persen warga masih berpendidikan Sekolah Dasar (SD). Pengangguran terbuka tiga persen dan juga pekerja informal masih menjadi persoalan.

(Baca juga : Alasan Kasus TKI yang Jadi Korban Perdagangan Orang Tak Berlanjut ke Jalur Hukum )

"Sektor tenaga kerja menjadi persoalan serius di NTT, dengan adanya tenaga kerja ilegal. Kita sedang mencari akar permasalahannya. Mengapa hal ini harus terjadi," katanya. 

"Pemerintah provinsi NTT sedang mengambil langkah untuk membenahi regulasi dan kebijakan pelayanan kepada tenaga kerja supaya dapat bekerja di luar negeri secara legal," tambahnya.

Diakui Frans, banyak tenaga kerja yang bepergian lewat jalur tidak sesuai prosedur. Kondisi ini bisa terjadi karena masalah ekonomi, kemiskinan, atau lapangan dan kesempatan kerja.

"Saya disalahkan dalam persoalan ini tidak mengapa. Tapi selaku pimpinan daerah ini, saya yang bertanggung jawab. Saya juga serius berupaya untuk mencegah supaya anak-anak saya jangan menjadi korban lagi," papar Frans.

Frans mencontohkan, dana desa dari pemerintah pusat sangat besar. Pemerintah kabupaten pun memberikan alokasi dana desa (ADD).

(Baca juga : Ketua LPSK: Peluang TKI Menjadi Korban Sudah Ada Sebelum Berangkat)

Ia mempertanyakan apakah dana sebesar itu tidak bisa membuka lapangan kerja. Hal itu menjadi pertanyaan besar. Padahal program padat karya untuk menyerap tenaga kerja di desa sudah digulirkan.

"Saya minta orang yang mengajak tenaga kerja bekerja di luar negeri jujur dan memiliki rasa tanggung jawab. Kami tidak melarang, asal yang mengerahkan tenaga kerja ke luar negeri harus punya tanggung jawab yang besar. Menjamin mereka bisa bekerja dengan baik dan kembali dalam keadaan sehat," tambahnya.

Melalui rapat koordinasi ini, Frans meminta Dinas Nakertrans NTT membangun jaringan kerja sama dengan komponen industrial. Ia juga mendorong terselenggara program transmigrasi lokal untuk memanfaatkan lahan perkebunan dan pertanian di NTT.

Kepada pihak Kementerian Ketenagakerjaan, Frans mengharapkan bantuan fasilitas Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Tenaga Kerja Luar Negeri untuk dibuka di Kupang.