Kompas.com - 25/01/2018, 21:24 WIB
Para penyewa kios di kompleks Benteng Willem II Ungaran, Kabupaten Semarang, merasa resah menyusul upaya pengusiran yang dilakukan Polres Semarang dari kios mereka. Kompas.com/Syahrul MunirPara penyewa kios di kompleks Benteng Willem II Ungaran, Kabupaten Semarang, merasa resah menyusul upaya pengusiran yang dilakukan Polres Semarang dari kios mereka.
|
EditorErwin Hutapea

UNGARAN, KOMPAS.com - Para penyewa kios di kompleks Benteng Willem II Ungaran, Kabupaten Semarang, merasa resah menyusul upaya pengusiran yang dilakukan Polres Semarang dari kios mereka. 

Sebagaimana diketahui, bangunan cagar budaya yang terletak di Jalan Diponegoro, Ungaran, tersebut sejak beberapa tahun silam diklaim sebagai milik Polri.

Salah seorang penyewa kios, Mulyanto (52), mengatakan, para penyewa yang berjumlah sembilan orang itu diberikan tenggang waktu hingga dua minggu untuk mengosongkan tempat tersebut.

"Senin kemarin kami dipanggil untuk menghadap ke Polres untuk rapat masalah kios. Ternyata di sana bukan rapat, tetapi langsung pada proses pengusiran kami," kata Mulyanto, Kamis (25/1/2018) malam.

Mulyanto menjelaskan, pemanggilan tersebut melalui surat resmi dari Polres Semarang Nomor B/42/1/2018/Res Smg tertanggal 22 Januari 2018. Mulyanto mengaku menghuni kios tersebut sejak 1978 untuk menjalankan usaha travel.

Selama puluhan tahun, pembayaran sewa dilakukan setiap bulan sebesar Rp 250.000 dan tidak pernah ada masalah.

"Terus terang kami semua terpukul karena ini tempat mencari nafkah," ucapnya.

Baca juga: Bila Direlokasi, PKL Kebayoran Lama Minta Harga Sewa Kios Murah

Hal yang lebih menyakitkan, lanjutnya, tidak hanya mengusir, tetapi Polres Semarang juga tidak memberikan solusi terhadap kejelasan nasib mereka.

Mulyanto tidak mengetahui latar belakang pengusiran para penyewa kios di Benteng Willem II ini. Namun, yang ia ketahui hanyalah status tanah dan bangunan peninggalan Belanda ini dulunya milik Pemkab Semarang.

Sejumlah keluarga yang menempati Benteng Willem II pernah mendapatkan tali kasih saat pengosongan, menyusul rencana Pemkab Semarang hendak mengubah bangunan yang pernah disinggahi Pangeran Diponegoro itu menjadi museum pada tahun 2006.

Setelah itu, di sayap selatan luar Benteng Willem II Dinas PU Kabupaten Semarang dibangun sejumlah kios untuk mendukung keberadaan museum Benteng Willem II nantinya.

Saat ini kios tersebut diisi unit usaha penjahit, tambal ban, agen travel, penjualan alat tulis kantor skala kecil, warung kelontong, dan warung kopi.

Namun, pada 2011, status tanah berubah kepemilikan menjadi milik Polres Semarang, tetapi bangunan masih tetap milik Pemkab Semarang. Sejak 2011, nasib para penyewa kios mulai tidak jelas. Sistem sewa seperti apa juga tidak pernah disosialisasikan oleh pihak Polres Semarang maupun Pemkab Semarang.

"Saya mohon untuk kebijaksanaannya, direlokasi atau gimana," ujar Mulyanto.

Pihaknya juga berharap Pemkab Semarang tidak tinggal diam dalam permasalahan ini. Sebab, yang ia ketahui, bangunan kios yang ada di sisi selatan Benteng Willem II tersebut masih milik Pemkab Semarang meski status tanahnya sudah disertifikatkan milik Polri.

Informasi yang ia peroleh, lokasi bangunan kios tersebut rencananya akan dibangun barak Dalmas.

"Jangan main usir. Harus ada kejelasan, kami mau direlokasi ke mana," tuturnya.

Baca juga: Penghuni 31 Unit Rusun Harus Angkat Kaki Per 23 Agustus

Secara terpisah, Wakapolres Semarang Kompol Cahyo Widyatmoko saat dikonfirmasi membantah ada permintaan retribusi sebesar Rp 100.000 per hari kepada penyewa kios Benteng Willem II.

Ia menjelaskan, semua gedung dan lahan yang dimiliki oleh Polri apabila dikomersialkan harus sesuai aturan, yaitu pengguna harus membayar pajak kepada negara.

"Kemarin kami tanyakan kepada mereka (penyewa), apakah mau melanjutkan kontrak seperti aturan negara atau tidak? Kalau tidak, ya harus cari tempat lain," kata Cahyo.

Cahyo khawatir apabila aturan tersebut tidak dipenuhi akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Karena fasilitas Polri yang digunakan untuk dagang harus ada pajak. Maka dari itu, mereka bisa melakukan sewa atau mereka pindah ke tempat lain. Pengosongan sesuai ketentuan," ujarnya.

Cahyo mencontohkan koperasi dan kantin yang ada di Markas Polres Semarang, selama ini mereka dikenai uang sewa yang kemudian uang tersebut masuk ke negara.

"Anggota Polri atau bukan, yang menyewa itu harus membayar ke negara,” ucapnya.

Kompas TV Penertiban pedagang kaki lima selalu menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penataan pedagang kaki lima di sejumlah titik belum optimal.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pembangunan Kereta Cepat Sudah 70 Persen, Kang Emil: Perlu Dibangun Flyover

Pembangunan Kereta Cepat Sudah 70 Persen, Kang Emil: Perlu Dibangun Flyover

Regional
Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang NTT, Ganjar: Ini Bagian dari Spirit Kebersamaan Kita

Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang NTT, Ganjar: Ini Bagian dari Spirit Kebersamaan Kita

Regional
Ingin Kompetensi Masyarakat Berkembang, Pemprov Jabar Dukung Program Kartu Prakerja

Ingin Kompetensi Masyarakat Berkembang, Pemprov Jabar Dukung Program Kartu Prakerja

Regional
Hadiri Rakerda Jabar Bergerak, Kang Emil: Terus Jalankan Regenerasi

Hadiri Rakerda Jabar Bergerak, Kang Emil: Terus Jalankan Regenerasi

Regional
Ceramah Ramadhan Tak Boleh Lama-lama, Materi Ceramah Akan Diatur Pemda

Ceramah Ramadhan Tak Boleh Lama-lama, Materi Ceramah Akan Diatur Pemda

Regional
Dedi Mulyadi Menangis Dapati Seorang Ibu Tua Melamun Tak Punya Beras

Dedi Mulyadi Menangis Dapati Seorang Ibu Tua Melamun Tak Punya Beras

Regional
Cegah Kerumunan, Prosesi Dugderan di Kota Semarang Berjalan Sederhana

Cegah Kerumunan, Prosesi Dugderan di Kota Semarang Berjalan Sederhana

Regional
Ajak Masyarakat Hormati Orang Tua, Ridwan Kamil: Jangan Sampai Ada Lansia Terlantar

Ajak Masyarakat Hormati Orang Tua, Ridwan Kamil: Jangan Sampai Ada Lansia Terlantar

Regional
Jadi Percontohan Nasional, Seleksi Anggota Paskibraka Jateng Gandeng BPIP

Jadi Percontohan Nasional, Seleksi Anggota Paskibraka Jateng Gandeng BPIP

Regional
Gerakan Perekonomian Jabar, Disparbud Setempat Gelar Gekraf 2021

Gerakan Perekonomian Jabar, Disparbud Setempat Gelar Gekraf 2021

Regional
Khawatir Krisis Pangan, Wagub Jabar Minta Petani Tidak Alih Fungsikan Sawah

Khawatir Krisis Pangan, Wagub Jabar Minta Petani Tidak Alih Fungsikan Sawah

Regional
Teken MoU dengan Tourism Malaysia, Jaswita Jabar: Kerja Sama Ini Menguntungkan

Teken MoU dengan Tourism Malaysia, Jaswita Jabar: Kerja Sama Ini Menguntungkan

Regional
Tinjau Penataan Kawasan Candi Borobudur, Ganjar: Progresnya Bagus

Tinjau Penataan Kawasan Candi Borobudur, Ganjar: Progresnya Bagus

Regional
Bebas Penyakit Frambusia, Kota Madiun Raih Penghargaan dari Kemenkes

Bebas Penyakit Frambusia, Kota Madiun Raih Penghargaan dari Kemenkes

Regional
Begini Respons Wali Kota Maidi Usai Dapat Penghargaan Pembina K3 Terbaik

Begini Respons Wali Kota Maidi Usai Dapat Penghargaan Pembina K3 Terbaik

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X