Soal Kedaulatan Pangan, Dedi Mulyadi Bilang Perlu Belajar ke Kampung Baduy

PURWAKARTA, KOMPAS.com - Calon Wakil Gubernur Jawa Barat asal Partai Golkar dan Demokrat, Dedi Mulyadi mengatakan, regulasi dan pengelolaan distribusi hasil produksi padi merupakan salah satu kunci surplus beras.

Poin ini perlu diperhatikan betul oleh para petani dan pemangku kepentingan pemerintah daerah setempat, terutama bagi daerah berlabel lumbung padi nasional selama ini.

Seperti di Purwakarta, Dedi menilai selama ini daerahnya belum membutuhkan beras impor yang diwacanakan pemerintah pusat belum lama ini. Soalnya, jumlah produksi padi di daerahnya selama ini masih mengalami surplus setiap tahun.

“Menurut saya impor beras belum perlu. Selama sampai sekarang masih ada stok di gudang Bulog dan petani, saya kira tidak perlu impor beras. Sebetulnya seluruh stakeholder hanya harus mengubah saja regulasi dan pengelolaan distribusi padi, bisa menjadi kunci surplus beras,” jelas Dedi di kantornya, Selasa (23/1/2018).

Ditambahkan Dedi, selama ini pola pertanian di beberapa daerah lumbung padi selalu berbasis upah pakai uang. Cara seperti inilah yang sejatinya membuat harga beras menjadi mahal di masyarakat umum, bahkan di kalangan petani itu sendiri.

“Mahalnya beras itu karena terlalu banyak biaya yang tidak perlu. Padi ditanam, dipanen, dan digiling oleh petani di daerah, lalu diangkut ke mobil para bandar. Setelah sampai di kota, berasnya malah dijual lagi ke daerah. Pasti, berasnya jadi mahal,” tambah dia.

Baca juga : Muhaimin Iskandar: Impor Beras merupakan Pukulan bagi Petani

Solusi atas mahalnya beras

Dedi berpendapat, untuk mengatasi masalah mahalnya beras, sistem adat perlu kembali diterapkan, yakni memakai juru hitung kebutuhan beras. Tugas tersebut bisa diberikan kepada aparat di pemerintahan desa. Nantinya, petugas tersebut menghitung kebutuhan beras warga. Sebelum kebutuhan warga tercukupi, beras jangan dulu dijual atau dikeluarkan ke daerah lain.

“Aparat desa kan bisa menjadi juru hitung kebutuhan beras. Setelah itu, dibuatkan lumbung padi untuk daerah tersebut. Sebelum tercukupi, (beras) tidak boleh keluar daerah itu,” tambah dia.

Selain melalui pendekatan birokrasi, Dedi pun memiliki solusi lain atas masalah pengelolaan beras, yakni melalui pendekatan kultur. Kampung Adat Cipta Gelar dan Kampung Adat Baduy bisa menjadi percontohan perwujudan kedaulatan pangan bagi rakyat.

“Baduy punya cadangan pangan selama 150 tahun ke depan. Cipta Gelar punya cadangan pangan selama 50 tahun ke depan. Saya kira, kita harus belajar tentang kedaulatan pangan kepada mereka,” katanya.

Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta mencatat daerahnya telah mengalami surplus hasil produksi padi selama tahun 2017. Indeks pola tanam pun mengalami kenaikan dari satu atau dua kali tanam menjadi rata-rata tiga kali tanam dalam setahun. Selama tahun kemarin, luas area sawah bila diakumulasikan bisa dipanen mencapai 30 hektar per harinya.

“Ini merupakan hal positif. Jika diakumulasikan dan diambil range-nya setiap hari di Purwakarta selalu ada panen,” jelas Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta, Agus Rachlan Suherlan.

Baca juga : Warga Protes Harga Beras Mahal, Ganjar Langsung Operasi Pasar di Solo

Agus memaparkan, selama tahun lalu tercatat seluruh petani di daerahnya menanam padi di area sawah dengan luas 42.550 hektar. Jika dirata-ratakan, sebanyak 6,3 ton gabah kering dihasilkan petani setiap hektarnya dengan jumlah seluruh hasil padi tahun kemarin sebanyak 268.097 ton gabah kering.

"Kalau diberaskan, gabah kering hasil produksi padi itu menjadi 167.480 ton beras. Sedangkan konsumsi beras di Purwakarta sendiri mencapai 190 kilogram per kapita per tahun dengan jumlah penduduk 935 jiwa, kalau dijumlahkan butuh 147.150 ton beras. Jadi kita di Purwakarta masih ada surplus beras sebanyak 20.330 ton beras kali ini," pungkasnya.