Muhaimin Iskandar: Impor Beras merupakan Pukulan bagi Petani - Kompas.com

Muhaimin Iskandar: Impor Beras merupakan Pukulan bagi Petani

Kompas.com - 20/01/2018, 18:36 WIB
Tolak Impor beras, Pemerintah Kabupaten Polman, Sulawesi Barat, mengawali pasokan beras ke DKI unutk membantu stabilisasi harga pangan beras di DKI dan sekitarnya. Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar melepas secara resmi pengiriman beras tahap awal ke DKI Jakarta, Kamis (18/1/2018).KOMPAS.Com Tolak Impor beras, Pemerintah Kabupaten Polman, Sulawesi Barat, mengawali pasokan beras ke DKI unutk membantu stabilisasi harga pangan beras di DKI dan sekitarnya. Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar melepas secara resmi pengiriman beras tahap awal ke DKI Jakarta, Kamis (18/1/2018).

MAGELANG, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai impor beras yang dilakukan pemerintah merupakan pukulan bagi petani. Pihaknya menyesali kebijakan tersebut.

"Kami sangat menyesalkan, produksi dalam negeri yang sebetulnya akan memasuki masa panen, tetapi justru bakal melaksanakan impor beras, ini betul-betul pukulan bagi petani kita," kata Cak Imin seusai ikrar pemenangan Sudirman Said dan Ida Fauziah pada Pilkada Jateng, di Kota Magelang, Jumat (20/1/2018) petang.

Sejak awal, ujarnya, PKB telah meminta agar pemerintah menghentikan impor dan meminta memanfaatkan produksi dalam negeri. Menurut Cak Imin, pemerintah perlu juga membenahi distribusi beras sehingga merata di seluruh Indonesia.

"Distribusi beras yang timpang dari berbagai provinsi harus dibenahi, misalnya Sulawesi Selatan yang betul-betul surplus beras bisa dibawa ke Jawa," ucapnya.

Baca juga: Menko Darmin Sebut Impor Beras ke Indonesia Butuh Waktu

Cak Imin mengaku sikap tegas PKB terhadap kebijakan ini telah disampaikan dan didengar Komisi IV DPR RI. Kebijakan impor kemudian dialihkan ke Bulog, tidak lagi pihak swasta.

"Alhamdulillah usulan didengar, pengimpornya digeser ke Bulog, bukan swasta. Bulog lebih mengetahui kondisi realistis beras dalam negeri. Kalau produksi dalam negeri banyak, impor akan dikurangi," imbuhnya.

Seperti diketahui, awal tahun 2018, Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan impor sebanyak 500.000 ton dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan beras nasional.


Kompas TV Simak dialognya dalam Kompas Petang berikut ini!

EditorErwin Hutapea
Komentar

Close Ads X