Muhaimin Iskandar: Impor Beras merupakan Pukulan bagi Petani - Kompas.com

Muhaimin Iskandar: Impor Beras merupakan Pukulan bagi Petani

Kompas.com - 20/01/2018, 18:36 WIB
Tolak Impor beras, Pemerintah Kabupaten Polman, Sulawesi Barat, mengawali pasokan beras ke DKI unutk membantu stabilisasi harga pangan beras di DKI dan sekitarnya. Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar melepas secara resmi pengiriman beras tahap awal ke DKI Jakarta, Kamis (18/1/2018).KOMPAS.Com Tolak Impor beras, Pemerintah Kabupaten Polman, Sulawesi Barat, mengawali pasokan beras ke DKI unutk membantu stabilisasi harga pangan beras di DKI dan sekitarnya. Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar melepas secara resmi pengiriman beras tahap awal ke DKI Jakarta, Kamis (18/1/2018).

MAGELANG, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai impor beras yang dilakukan pemerintah merupakan pukulan bagi petani. Pihaknya menyesali kebijakan tersebut.

"Kami sangat menyesalkan, produksi dalam negeri yang sebetulnya akan memasuki masa panen, tetapi justru bakal melaksanakan impor beras, ini betul-betul pukulan bagi petani kita," kata Cak Imin seusai ikrar pemenangan Sudirman Said dan Ida Fauziah pada Pilkada Jateng, di Kota Magelang, Jumat (20/1/2018) petang.

Sejak awal, ujarnya, PKB telah meminta agar pemerintah menghentikan impor dan meminta memanfaatkan produksi dalam negeri. Menurut Cak Imin, pemerintah perlu juga membenahi distribusi beras sehingga merata di seluruh Indonesia.

"Distribusi beras yang timpang dari berbagai provinsi harus dibenahi, misalnya Sulawesi Selatan yang betul-betul surplus beras bisa dibawa ke Jawa," ucapnya.

Baca juga: Menko Darmin Sebut Impor Beras ke Indonesia Butuh Waktu

Cak Imin mengaku sikap tegas PKB terhadap kebijakan ini telah disampaikan dan didengar Komisi IV DPR RI. Kebijakan impor kemudian dialihkan ke Bulog, tidak lagi pihak swasta.

"Alhamdulillah usulan didengar, pengimpornya digeser ke Bulog, bukan swasta. Bulog lebih mengetahui kondisi realistis beras dalam negeri. Kalau produksi dalam negeri banyak, impor akan dikurangi," imbuhnya.

Seperti diketahui, awal tahun 2018, Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan impor sebanyak 500.000 ton dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan beras nasional.


EditorErwin Hutapea
Komentar

Terkini Lainnya

Ke Mana Suara Pecinta Gus Dur di Pilpres 2019?

Ke Mana Suara Pecinta Gus Dur di Pilpres 2019?

Nasional
Berita Populer: Najib Razak Ditangkap, hingga Kisah Wanita Indonesia 'Dijual'

Berita Populer: Najib Razak Ditangkap, hingga Kisah Wanita Indonesia "Dijual"

Internasional
Fakta di Balik Aksi 4 Polisi Solo Beri Jalan Ambulans yang Terjebak Rombongan Jokowi

Fakta di Balik Aksi 4 Polisi Solo Beri Jalan Ambulans yang Terjebak Rombongan Jokowi

Regional
Gebrakan Bupati Sikka: Tes Darah HIV/AIDS Jadi Syarat Masuk Bekerja

Gebrakan Bupati Sikka: Tes Darah HIV/AIDS Jadi Syarat Masuk Bekerja

Regional
Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Wanita Indonesia 'Dijual'  ke China

Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Wanita Indonesia "Dijual" ke China

Nasional
Jalan Pulang untuk Eko Sudah Ditemukan, Tapi...

Jalan Pulang untuk Eko Sudah Ditemukan, Tapi...

Regional
Lulung: Yakinlah dengan Lulung Masuk PAN, Saya Ingin Jadi Pemenang di DKI

Lulung: Yakinlah dengan Lulung Masuk PAN, Saya Ingin Jadi Pemenang di DKI

Megapolitan
TERPOPULER: Dede Richo 'Idol' Ditembak dan Akses Situs Penerimaan CPNS

TERPOPULER: Dede Richo "Idol" Ditembak dan Akses Situs Penerimaan CPNS

Megapolitan
Wakil GNPF dan PA 212 Akan Jadi Jurkam Tim Prabowo-Sandiaga

Wakil GNPF dan PA 212 Akan Jadi Jurkam Tim Prabowo-Sandiaga

Nasional
Jokowi-Ma'ruf Amin Ditarget Menang 75 Persen di Jatim

Jokowi-Ma'ruf Amin Ditarget Menang 75 Persen di Jatim

Regional
Kepercayaan Diri Taufik Akan Ditunjuk sebagai Kandidat Wagub DKI

Kepercayaan Diri Taufik Akan Ditunjuk sebagai Kandidat Wagub DKI

Megapolitan
KPK Tegaskan Penanganan Kasus Bank Century Terus Berjalan

KPK Tegaskan Penanganan Kasus Bank Century Terus Berjalan

Nasional
5 BERITA POPULER NUSANTARA: Kepala Daerah Dukung Jokowi hingga Menolak Masuk Timses

5 BERITA POPULER NUSANTARA: Kepala Daerah Dukung Jokowi hingga Menolak Masuk Timses

Regional
KPK Sebut 22 Tersangka Kasus DPRD Kota Malang Tak Kooperatif Kembalikan Uang Suap

KPK Sebut 22 Tersangka Kasus DPRD Kota Malang Tak Kooperatif Kembalikan Uang Suap

Nasional
SMA 78 Mengaku Sudah Terima Kompensasi untuk Siswa Siswi yang Berpartisipasi di Asian Games 2018

SMA 78 Mengaku Sudah Terima Kompensasi untuk Siswa Siswi yang Berpartisipasi di Asian Games 2018

Megapolitan
Close Ads X