Kuasa Hukum Baiq Nuril Akan Tuntut Ganti Rugi

Kompas.com - 26/07/2017, 20:14 WIB
Pengunjung sidang menangis haru di PN Mataram, Rabu (31/5/2017). KOMPAS.com/ Karnia SeptiaPengunjung sidang menangis haru di PN Mataram, Rabu (31/5/2017).
EditorCaroline Damanik

MATARAM, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Baiq Nuril Maknun, terdakwa yang dinyatakan tidak bersalah melanggar Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), berencana mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak kejaksaan.

"Kami akan ajukan gugatan ganti rugi kepada Kejari Mataram, Kejati NTB, dan Kejagung, dalam bentuk uang," kata Aziz Fauzi, salah satu perwakilan Tim Kuasa Hukum Baiq Nuril Maknun, di Pengadilan Negeri Mataram, Rabu.

Hal itu ia ungkapkan seusai mendampingi Baiq Nuril Maknun menjalani sidang putusannya yang menyatakan tidak bersalah melanggar Pasal 27 Ayat 1 Juncto Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang ITE.

Namun tentunya, kata dia, gugatan ganti rugi dalam bentuk uang tersebut akan diajukan setelah menerima putusan Pengadilan Negeri Mataram yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Aziz menilai, pengajuan gugatan ganti rugi tersebut merupakan hak dari kliennya. Karena dalam perundang-undangan, juga telah diatur terkait dengan hak dari setiap terdakwa atau pun tersangka yang menjalani proses hukum.

"Apa yang akan kami lakukan ini sifatnya konstitusional, karena itu sudah ada diatur dalam Pasal 1 Angka 22 dan 23 KUHAP, dan Pasal 95 KUHAP, di mana terdakwa atau tersangka yang diproses tidak sesuai dengan undang-undang dapat mengajukan ganti rugi atau rehabilitasi," ujarnya.

(Baca juga: Baiq Nuril Terdakwa UU ITE Divonis Bebas)

Bahkan Majelis Hakim dalam putusannya juga telah menyatakan bahwa hak, kedudukan, dan martabat terdakwa harus dikembalikan sepenuhnya seperti semula.

"Salah satu hak terdakwa yaitu, tatkala dia dituntut atau disidik tanpa berlandaskan undan-undang, maka dia (terdakwa) punya hak juga untuk mendapatkan ganti rugi," ucapnya.

Majelis Hakim yang dipimpin Albertus Husada dalam putusannya menyatakan Baiq Nuril Maknun bebas dari segala dakwaan penuntut umum.

Salah satu bahan pertimbangannya adalah hasil rekaman pembicaraan Baiq Nuril Maknun dengan H Muslim, mantan atasannya saat masih menjadi tenaga honorer di SMAN 7 mataram, dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana mendistribusikan informasi elektronik yang mengandung keasusilaan.

Melainkan, hasil pemeriksaan Tim Digital Forensik Subdit IT Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri dinilai tidak memuat unsur pidana yang disangkakan terhadap Baiq Nuril Maknun.

"Apa yang menjadi dugaan kita selama ini, kesan dipaksakan, mulai dari proses penyidikan hingga penuntutannya, telah terbukti dalam putusannya," kata Aziz.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

172 Tahun Hilang, Burung Pelanduk Kalimantan Kembali Ditemukan Warga, Difoto Lalu Dilepaskan

172 Tahun Hilang, Burung Pelanduk Kalimantan Kembali Ditemukan Warga, Difoto Lalu Dilepaskan

Regional
Gegara Suara Klakson, Devian Basry Dipukul Oknum TNI hingga Babak Belur

Gegara Suara Klakson, Devian Basry Dipukul Oknum TNI hingga Babak Belur

Regional
Tersinggung Ditanyai Kunci Motor, Seorang Kakek Aniaya Pekerja Bangunan Hingga Tewas

Tersinggung Ditanyai Kunci Motor, Seorang Kakek Aniaya Pekerja Bangunan Hingga Tewas

Regional
Rakor Bersama Jajaran Pemkab Luwu Utara, Bupati IDP Paparkan Program Prioritas

Rakor Bersama Jajaran Pemkab Luwu Utara, Bupati IDP Paparkan Program Prioritas

Regional
Dinkes Kota Padang Targetkan 700.000 Warga Menerima Vaksin Covid-19

Dinkes Kota Padang Targetkan 700.000 Warga Menerima Vaksin Covid-19

Regional
Gubernur Kalbar Geram karena Lahan Konsesi Sengaja Dibakar: Mereka Pikir Saya Takut

Gubernur Kalbar Geram karena Lahan Konsesi Sengaja Dibakar: Mereka Pikir Saya Takut

Regional
UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 1 Maret 2021

UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 1 Maret 2021

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 1 Maret 2021

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 1 Maret 2021

Regional
Diduga Korupsi Dana Rehabilitasi SD, Eks Pejabat Disdik Bantaeng Ditahan

Diduga Korupsi Dana Rehabilitasi SD, Eks Pejabat Disdik Bantaeng Ditahan

Regional
Tambak Dipasena Dibangun Ulang, Bupati Tulang Bawang Berikan Apresiasi kepada Jokowi

Tambak Dipasena Dibangun Ulang, Bupati Tulang Bawang Berikan Apresiasi kepada Jokowi

Regional
Gubernur: Agar Orang Mau Berkunjung ke Bali, Pandemi Harus Dikendalikan

Gubernur: Agar Orang Mau Berkunjung ke Bali, Pandemi Harus Dikendalikan

Regional
Bali Siapkan Zona Hijau Covid-19 untuk Wisatawan Asing dan Domestik

Bali Siapkan Zona Hijau Covid-19 untuk Wisatawan Asing dan Domestik

Regional
Terduga Pembunuh Pemilik Toko di Blitar Disebut Paham Lokasi, Polisi: Sebagian CCTV Ditutup Lakban

Terduga Pembunuh Pemilik Toko di Blitar Disebut Paham Lokasi, Polisi: Sebagian CCTV Ditutup Lakban

Regional
2.500 Anggota Polda Bali Terima Vaksin Covid-19, Kapolda: Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

2.500 Anggota Polda Bali Terima Vaksin Covid-19, Kapolda: Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Regional
Wacana KLB Digelar di Bali, Demokrat Bali: Itu Ilegal, Kami Menolak Tegas

Wacana KLB Digelar di Bali, Demokrat Bali: Itu Ilegal, Kami Menolak Tegas

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X