Kompas.com - 21/06/2017, 20:25 WIB
Deklarasi kampanye anti sara usai diskusi yang digelar Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Hotel Haris, Pontianak (21/6)2017) KOMPAS.com/Yohanes Kurnia IrawanDeklarasi kampanye anti sara usai diskusi yang digelar Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Hotel Haris, Pontianak (21/6)2017)

PONTIANAK, KOMPAS.com - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Dewan Perwakilan Daerah Kalimantan Barat menggelar diskusi dengan tema Kampanye Anti SARA di Hotel Hariss, Pontianak, Rabu (21/6/2017).

Hadir sebagai panelis dalam diskusi di antaranya Wali Kota Pontianak Sutarmidji, Wakil Ketua DPRD Kalbar Suryansyah, anggota Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie dan mantan Bupati Landak Adrianus Asia Sidot.

Baca juga: Polisi Periksa Remaja di Bekasi yang Dilaporkan karena "Posting" Konten SARA

Sekretaris KNPI DPD Kalbar, Joni Isnaini, mengatakan kegiatan diskusi ini bertujuan untuk membangkitkan semangat para generasi muda bahwa pemilih ke depan membutuhkan pemimpin yang memiliki jiwa nasionalisme yang bisa membangun Kalimantan Barat lebih baik, salah satunya adalah proses kampanye tanpa mengusung isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

"Masyarakat di Kalbar ini ingin aman dan damai, jadi intinya kita ingin pemilukada ke depan tidak ada lagi basis isu SARA, suku dan lainnya, dan juga kita harapkan para pemilih lebih cerdas," ujar Joni, Rabu (21/6/2017) malam.

Beberapa peristiwa sebelumnya yang terjadi di Kalbar, tambah Joni, menunjukkan adanya indikasi isu SARA muncul dalam proses pilkada yang akan berlangsung pada Juli 2018 tersebut.

"Kita berharap ke depan pemimpin yang semacam ini dengan menggunakan isu SARA jangan dipilih lah. Kita ingin Kalbar aman, damai, kalaupun kita memilih pemimpin, ya karena memang kemampuannya untuk membangun Kalbar yang lebih baik, bukan karena sukunya, agamanya atau dengan isu yang menyesatkan buat masyarakat Kalimantan Barat," papar Joni.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terkait penegakan hukum dalam penggunaan isu SARA dalam kampanye, Wali Kota Pontianak Sutarmidji mengatakan bahwa panwas harus tegas dalam mengawal dan mengawasi para kandidat selama proses kampanye.

"Selama anggota panwas tidak tegas, ya ribut lah jadinya, saling lapor," ujar Sutarmidji.

Selain itu, menurutnya, KPU juga harus membuat suatu batasan-batasan kategori SARA dan diatur dengan tegas.

"Dan, harus berani mendiskualifikasi mereka yang melanggar itu. Kalau tidak, kan percuma kita buat. Kalau tidak berani tegas seperti itu, ya jangan melamar jadi anggota panwas," tegasnya.

Baca juga: Wali Kota Semarang Berharap Pilkada Jateng 2018 Bersih dari Isu SARA

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Regional
Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Regional
Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Regional
Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Regional
Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Regional
25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Regional
Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Regional
Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Regional
Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Regional
Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Regional
Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Regional
Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Regional
Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Regional
Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X