Jelang Pilkada, Pemuda Kalbar Deklarasi Kampanye Anti SARA

PONTIANAK, KOMPAS.com - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Dewan Perwakilan Daerah Kalimantan Barat menggelar diskusi dengan tema Kampanye Anti SARA di Hotel Hariss, Pontianak, Rabu (21/6/2017).

Hadir sebagai panelis dalam diskusi di antaranya Wali Kota Pontianak Sutarmidji, Wakil Ketua DPRD Kalbar Suryansyah, anggota Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie dan mantan Bupati Landak Adrianus Asia Sidot.

Baca juga: Polisi Periksa Remaja di Bekasi yang Dilaporkan karena "Posting" Konten SARA

Sekretaris KNPI DPD Kalbar, Joni Isnaini, mengatakan kegiatan diskusi ini bertujuan untuk membangkitkan semangat para generasi muda bahwa pemilih ke depan membutuhkan pemimpin yang memiliki jiwa nasionalisme yang bisa membangun Kalimantan Barat lebih baik, salah satunya adalah proses kampanye tanpa mengusung isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

"Masyarakat di Kalbar ini ingin aman dan damai, jadi intinya kita ingin pemilukada ke depan tidak ada lagi basis isu SARA, suku dan lainnya, dan juga kita harapkan para pemilih lebih cerdas," ujar Joni, Rabu (21/6/2017) malam.

Beberapa peristiwa sebelumnya yang terjadi di Kalbar, tambah Joni, menunjukkan adanya indikasi isu SARA muncul dalam proses pilkada yang akan berlangsung pada Juli 2018 tersebut.

"Kita berharap ke depan pemimpin yang semacam ini dengan menggunakan isu SARA jangan dipilih lah. Kita ingin Kalbar aman, damai, kalaupun kita memilih pemimpin, ya karena memang kemampuannya untuk membangun Kalbar yang lebih baik, bukan karena sukunya, agamanya atau dengan isu yang menyesatkan buat masyarakat Kalimantan Barat," papar Joni.

Terkait penegakan hukum dalam penggunaan isu SARA dalam kampanye, Wali Kota Pontianak Sutarmidji mengatakan bahwa panwas harus tegas dalam mengawal dan mengawasi para kandidat selama proses kampanye.

"Selama anggota panwas tidak tegas, ya ribut lah jadinya, saling lapor," ujar Sutarmidji.

Selain itu, menurutnya, KPU juga harus membuat suatu batasan-batasan kategori SARA dan diatur dengan tegas.

"Dan, harus berani mendiskualifikasi mereka yang melanggar itu. Kalau tidak, kan percuma kita buat. Kalau tidak berani tegas seperti itu, ya jangan melamar jadi anggota panwas," tegasnya.

Baca juga: Wali Kota Semarang Berharap Pilkada Jateng 2018 Bersih dari Isu SARA

Senada dengan Sutarmidji, anggota Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan bahwa, jika seseorang tidak berani tegas dalam bertindak, sebaiknya tidak usah mengajukan diri atau melamar menjadi panitia pengawas.

"Kebetulan saya juga ikut terlibat dalam menyusun undang-undang yang mengatur tentang pilkada. Sudah kita atur itu sanksi-sanksinya, cuma implementasinya yang menjadi persoalan," ujarnya.

Kebinekaan ini, papar Abdullah, sebenarnya kembali lagi kepada teladan. Saat ini, menurutnya, banyak yang menyebut dirinya bineka, padahal dirinya sendiri tidak mengimplementasikan kebinekaan itu.

"Nah, bagaimana dia bisa melakukan itu, implementasikan di mana dia berada betul-betul bisa menerapkan itu," ujarnya.

Adrianus Asia Sidot mengapresiasi kegiatan yang digelar KNPI tersebut. Menurutnya, kegiatan tersebut bisa menunjukkan komitmen kaum muda bahwa mereka ingin damai dan tentram tanpa isu SARA di Kalimantan Barat.

"Kampanye anti SARA yang diusung KNPI hari ini saya rasa ini introspeksi bersama bagi siapapun, apakah dia calon atau kandidat yang akan maju ke pilkada, baik itu pilgub, pilbup atau pilwakot, supaya tidak menggunakan isu SARA ini, karena memang masalahnya memiliki spektrum yang luas," ujar mantan bupati Landak ini.

Dampak dari isu tersebut, sambung Sidot, bisa menggoyahkan kesatuan dan persatuan bangsa serta merobek kebinekaan.

"Padahal Indonesia itu justru dibangun dari kebinekaan. Indonesia itu pada dasarnya adalah negara yang pluralis dan multikultural. Nah, itulah yang harus ditanamkan menjadi suatu kesadaran yang tidak boleh ditawar-tawar lagi," jelasnya.

"Apabila salah satu kandidat sudah menggunakan isu SARA untuk mencapai tujuannya supaya terpilih, saya kira pemimpin seperti itu sudah jelas bahwa nasionalismenya diragukan, dan saya kira gak usah dipilih lah pemimpin seperti itu," tambahnya.

Baca juga: Bawaslu Jawa Barat Cegah Isu SARA "Mampir" di Pilkada Jabar 2018

Wakil Ketua DPRD Kalbar Suryansyah mengatakan, saat ini ancaman terbesar eksistensi Indonesia dan masa depan pemuda adalah perpecahan dan disintegrasi bangsa yang justru berasal dari dalam. Hal tersebut, menurutnya, terjadi karena bangsa tidak bisa mengelola keberagaman menjadi sesuatu kekayaan, namun memecah belah.

"Dan, itu harus menjadi kesadaran bersama melalui berbagai hal, harus kita cegah. Karena, apabila hal itu tidak mampu kita cegah, mungkin Indonesia hanya sekadar sejarah saja," ujarnya dalam menutup pernyataan dalam diskusi.