Angkat 6.069 Penyuluh Pertanian Jadi CPNS, Menteri Amran Peringatkan Soal Pungli - Kompas.com

Angkat 6.069 Penyuluh Pertanian Jadi CPNS, Menteri Amran Peringatkan Soal Pungli

Kompas.com - 11/04/2017, 18:33 WIB
kompas.com/ syahrul munir Menteri Pertanian Amran Sulaiman berswafoto dengan sejumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang telah diangkat menjadi CPNS di Alun-alun Bung Karno, Ungaran, Kabupaten Semarang, Selasa (11/4/2017) siang.

UNGARAN, KOMPAS.com - Sebanyak 6.069 Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) se Indonesia yang sebelumnya berstatus Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Bantu diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Secara simbolis SK CPNS Penyuluh Pertanian diserahkan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman kepada 441 Bupati/Walikota di Alun-alun Bung Karno, Ungaran, Kabupaten Semarang, Selasa (11/4/2017) siang.

"Mereka ini telah bekerja selama 8 hingga 10 tahun. Kami bersyukur dari 7.684 formasi yang diajukan dari 441 Kabupaten/Kota ini yang diangkat sebanyak 6.069 menjadi CPNS," kata Mentan.

Amran menegaskan tidak akan menoleransi praktik pungli dalam pengangkatan CPNS PPL ini.

Ia mengaku informasi adanya pungli yang dilakukan oleh oknum di Kementan kepada para PPL ini memang sangat santer diterimanya.

Amran mengatakan, jika ditemukan ada oknum dari pihak Kementan maupun dari PPL yang terlibat dalam pungli, dirinya tidak segan menjatuhkan sanksi tegas. Yakni memecat oknum Kementan tersebut, maupun mencabut SK CPNS bagi PPL yang bersangkutan.

"Tolong jaga kehormatan PPL. Kalau saya peroleh informasi yang akurat akan saya pecat, saya tarik kembali SK mereka," ucapnya.

Sikap tegas ini diambil sebagai salah satu tindakan dalam merevolusi dunia pertanian yang ada di Indonesia. Amran menyebutkan saat ini Indonesia menghadapi banyak tantangan di dalam dunia pertanian.

"Salah satunya adalah jumlah penyuluh pertanian yang masih belum ideal dan lahan pertanian yang semakin berkurang," jelasnya.

Salah satu PPL yang hadir dalam acara tersebut adalah Candra Gunawan (34) yang bertugas di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Ia mengaku senang lantaran pengabdianya sebagai PPL sejak tahu 2008 berbuah manis.

"Setelah sekian lama menjadi tenaga harian lepas akhirnya ada kejelasan, Alhamdulillah," kata Candra.

Ia menceritakan, selama dia menjadi penyuluh pertanian dengan status sebagai pekerja kontrak yang tiap tahun harus memperbaharui kontrak kerjanya. Sedangkan gaji yang ia terima setiap bulan sebesar Rp 2 juta ditambah biaya operasional (BOP) sebesar Rp 350.000.

"Kontrak diperpanjang kalau kinerjanya baik. Kalau besaran gaji berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, untuk lulusan sarjana dan SMA dibedakan," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga hadir dalam acara itu mengatakan, jumlah PPL di Jawa Tengah masih kurang ideal. Yakni, 4.397 PPL mendampingi para petani di 8.578 desa.

"Idealnya, satu orang penyuluh satu desa. Sedangkan di Jawa Tengah itu jumlah penyuluhnya hanya 50 persen dari total jumlah desa yang didamping, jadi jauh dari ideal," kata Ganjar.

Meski demikian, kekurangan tenaga PPL ini telah diminimalisasi oleh Pemprov Jateng dengan inovasi melalui teknologi informasi dan pembuatan kartu tani.

Kartu Tani, kata Ganjar, digunakan untuk memantau perkembangan petani dan membantu mereka memasarkan hasil pertaniannya.

"Kita kerja sama dengan provider untuk aplikasi petani. Mereka bisa diskusi dan jual beli di dalamnya. Ada 300 pakar yang terlibat di dalam aplikasi ini," sebut dia.


EditorErlangga Djumena

Terkini Lainnya

Coba Kabur dari Polisi, Seorang Buronan Babak Belur Ditendang Kuda

Coba Kabur dari Polisi, Seorang Buronan Babak Belur Ditendang Kuda

Internasional
Bawaslu Selidiki Spanduk Paslon 02 Bernada Provokatif di Kemayoran

Bawaslu Selidiki Spanduk Paslon 02 Bernada Provokatif di Kemayoran

Megapolitan
Bawaslu Bengkulu Panggil 2 Bupati Usai Deklarasi Dukung Jokowi-Ma'aruf

Bawaslu Bengkulu Panggil 2 Bupati Usai Deklarasi Dukung Jokowi-Ma'aruf

Regional
Fadli Zon: Masak Menko Polhukam Koreksi Presiden, Bagaimana Ceritanya?

Fadli Zon: Masak Menko Polhukam Koreksi Presiden, Bagaimana Ceritanya?

Nasional
Eni Anggap Uang Kotjo untuk Munaslub Golkar dari Sumber yang Halal

Eni Anggap Uang Kotjo untuk Munaslub Golkar dari Sumber yang Halal

Nasional
5 Fakta Kecelakaan Kapal Motor di Sungai Kapuas, 4 Masih Hilang hingga Arus Deras Jadi Kendala

5 Fakta Kecelakaan Kapal Motor di Sungai Kapuas, 4 Masih Hilang hingga Arus Deras Jadi Kendala

Regional
Petani Buang Buah Naga Merah ke Sungai karena Harganya Murah

Petani Buang Buah Naga Merah ke Sungai karena Harganya Murah

Regional
Otoritas Meksiko Selidiki Dugaan Kelalaian dalam Insiden Ledakan Pipa Minyak Ilegal

Otoritas Meksiko Selidiki Dugaan Kelalaian dalam Insiden Ledakan Pipa Minyak Ilegal

Internasional
Pendaki Wanita Berjuluk 'Bikini Hiker' Tewas Membeku di Taiwan

Pendaki Wanita Berjuluk "Bikini Hiker" Tewas Membeku di Taiwan

Internasional
Fadli Zon Sarankan KPU Cari Moderator Debat dari Kalangan Akademisi

Fadli Zon Sarankan KPU Cari Moderator Debat dari Kalangan Akademisi

Nasional
Keluarga Berharap Baasyir Dibebaskan Sesuai Keputusan Awal Jokowi

Keluarga Berharap Baasyir Dibebaskan Sesuai Keputusan Awal Jokowi

Nasional
Tunangan Selesaikan Masalah Utang, Pernikahan Putri Mako Bisa Digelar

Tunangan Selesaikan Masalah Utang, Pernikahan Putri Mako Bisa Digelar

Internasional
Temui Presiden Jokowi, Empat Bupati di Maluku Utara Minta Bangun Bandara dan Pelabuhan

Temui Presiden Jokowi, Empat Bupati di Maluku Utara Minta Bangun Bandara dan Pelabuhan

Nasional
Pengelola Pasar Baru Bekasi Pastikan Tempatnya Layak untuk Berjualan

Pengelola Pasar Baru Bekasi Pastikan Tempatnya Layak untuk Berjualan

Megapolitan
Selain Kapolda, Kapolres Jakpus, Jakut, dan Tangerang Kota Ikut Dirotasi

Selain Kapolda, Kapolres Jakpus, Jakut, dan Tangerang Kota Ikut Dirotasi

Megapolitan

Close Ads X