Gubernur Papua Dukung Pemerintah Indonesia Kuasai Saham Freeport

PAPUA, KOMPAS.com — Gubernur Papua Lukas Enembe menegaskan bahwa dirinya mendukung sikap pemerintah pusat yang ingin menguasai saham mayoritas PT Freeport Indonesia yang sudah 48 tahun beroperasi di Papua.

"Kita setuju kalau negara menguasai 51 persen saham Freeport karena sektor ekonomi yang dikuasai oleh asing membuat kita tertinggal jauh," ucapnya di Jayapura, Selasa (21/2/2017).

"Kalau kita menguasai 51 persen saham Freeport, maka Freeport-lah yang menjadi karyawan karena hanya menguasai (saham) 49 persen," ujarnya.

Ia mengatakan, sebagai perusahaan besar yang beroperasi di Indonesia, Freeport harus tunduk dan taat terhadap aturan yang berlaku, apalagi mereka sudah banyak meraup keuntungan dari hasil mengeksplorasi kekayaan alam Papua.

"Ini sudah waktunya setelah 48 tahun Freeport menambang di Papua, sudah waktunya dia tunduk dan taat kepada UU di Indonesia. Kita sekarang minta sahamnya 51 persen, Freeport hanya bisa memberi 49 persen," katanya.

"Ini wajib hukumnya karena UU Nomor 4 Tahun 2009 ditambah dengan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2017, Freeport harus tunduk pada itu, Freeport sudah banyak ambil (kekayaan alam Papua)," kata Enembe.

Menurut dia, Papua kini menjadi incaran bagi negara-negara maju yang ingin mengelola potensi tambang yang ada. Namun, Enembe menekankan yang terpenting adalah kesejahteraan rakyat yang harus dikedepankan.

Papua ini letaknya sangat strategis dan menjanjikan bagi semua negara. China dan Amerika berlomba-lomba memperebutkan kawasan ini.

"Oleh karena itu, sebagai negara yang berdaulat, sektor-sektor ekonomi harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," katanya.

Sebelumnya, President dan CEO Freeport McMoRan Inc Richard C Adkerson mengaku akan menggugat Pemerintah Indonesia jika belum juga mendapatkan keputusan negosiasi kontrak yang kini masih dalam perdebatan.