Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/01/2017, 13:02 WIB
|
EditorCaroline Damanik

BANDUNG, KOMPAS.com - Sejumlah warga Bandung mengeluhkan mahalnya tarif parkir kendaraan di Lapangan Lodaya Bandung. Kondisi itu kerap terjadi saat tim Persib Bandung menggelar sesi latihan. Tiap kendaraan roda dua dipungut biaya parkir Rp 5.000.

Selain itu, penonton yang ingin menyaksikan para pemain Persib berlatih juga diminta membayar sumbangan uang kebersihan di pintu masuk menuju lapangan. Kejadian tak mengenakan itu dirasakan oleh Saepul Bahri (27).

Dia mengaku kesal dengan para juru parkir yang mematok tarif seenaknya. Apalagi, kata dia, bobotoh yang datang berjumlah ribuan orang.

"Rp 5.000 untuk parkir motor kan enggak wajar. Mereka memanfaatkan antusiasme bobotoh untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya," ucap Saepul saat ditemui di Lapangan Lodaya Bandung, Kamis (26/1/2017) sore.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku belum mengetahui kabar tersebut.

"Saya baru tahu, saya nanti cek. Yang mungut pengelola resmi bukan? Kalau bukan itu ilegal," ucap Ridwan di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalemkaum, Jumat (27/1/2017).

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Dodi Ridwansyah menegaskan bahwa tukang parkir di Lapangan Lodaya bukan petugas dari Dispora. Menurut dia, juru parkir liar di Lapangan Lodaya merupakan oknum masyarakat.

"Ini kami sedang memastikan, secara regulasi enggak boleh masyarakat memungut parkir. Kami coba tertibkan kalau mau ditarif jangan ada unsur pemaksaan dan jangan segitu," ungkap Dodi saat dihubungi lewat sambungan telepon.

Dodi pun berjanji akan mengusut masalah tersebut untuk menjawab keresahan masyarakat. Dia pun akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk membenahi tata kelola parkir di Lapangan Lodaya.

"Ini kan oknum, ada yang ambil Rp 5.000 ada yang Rp 10.000. Kami sudah berikan fasilitas tapi malah dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Nanti kami akan coba tindak lanjuti, laporan ini saya sudah tahu dari staf. Nanti kami koordinasi dengan Dishub," ujarnya.

Sementara itu, Dinas Perhubungan Kota Bandung memastikan bahwa pungutan parkir di Lapangan Lodaya ilegal dan menyalahi Perda. Tarif parkir sebetulnya sudah diatur dalam Perda 16 tahun 2012 tentang retribusi di Bidang Perhubungan.

Sesuai aturan, untuk roda dua hanya dikenakan tarif Rp 1.000 untuk dua jam pertama dan selanjutnya dikenakan biaya Rp 1.000 per jam. Sementara itu, untuk roda empat dikenakan tarif Rp 2.000 untuk dua jam pertama dan Rp 2.000 untuk jam berikutnya.

"Itu melanggar sekali, itu liar. Untuk Lapangan Lodaya dikenakan retribusi sesuai Perda 16 tahun 2012. Karena Lapangan Lodaya termasuk tempat khusus parkir dengan kepemilikan lahan Pemkot Bandung," tutur Kepala Seksi Manajemen Parkir Dishub Kota Bandung, Yadi Haryadi.

"Kalau di jalan mobil saja Rp 2.000 per jam. Rp 5.000 sudah pelanggaran Perda, kalau jukir kita, bisa diproses, kalau liar itu ranahnya kepolisian," tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukung Majalengka Jadi Pusat Ekonomi, Ridwan Kamil: Kami Siapkan Aerocity dengan Potensi Triliunan Rupiah

Dukung Majalengka Jadi Pusat Ekonomi, Ridwan Kamil: Kami Siapkan Aerocity dengan Potensi Triliunan Rupiah

Regional
Sekdaprov Jabar Sebut Sampah Bisa Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi Rakyat

Sekdaprov Jabar Sebut Sampah Bisa Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi Rakyat

Regional
Walkot Bobby Minta Revitalisasi Gedung Warenhuis Tak Hilangkan Nilai Sejarah

Walkot Bobby Minta Revitalisasi Gedung Warenhuis Tak Hilangkan Nilai Sejarah

Regional
Gelar Konsolidasi Pengadaan Belanja Negara, Kepala LKPP Hendi: Efisiensi Capai Rp 1,69 Triliun

Gelar Konsolidasi Pengadaan Belanja Negara, Kepala LKPP Hendi: Efisiensi Capai Rp 1,69 Triliun

Regional
Mbak Ita Sebut Fasilitasi Serba Gratis Jadi Kunci Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Kota Semarang

Mbak Ita Sebut Fasilitasi Serba Gratis Jadi Kunci Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Kota Semarang

Regional
Capai Pembangunan Sumsel, Gubernur Herman Deru Manfaatkan Data BPS Jadi Navigasi

Capai Pembangunan Sumsel, Gubernur Herman Deru Manfaatkan Data BPS Jadi Navigasi

Regional
Danny Pomanto Bersama Brigjen TNI Amir Kasman Lepas Peserta City Parade MNEK 2023

Danny Pomanto Bersama Brigjen TNI Amir Kasman Lepas Peserta City Parade MNEK 2023

Regional
Kang Emil Dorong Lembaga Penyiaran di Jabar Adaptif Terhadap Disrupsi Digital

Kang Emil Dorong Lembaga Penyiaran di Jabar Adaptif Terhadap Disrupsi Digital

Regional
Tangsel Raih Dua Penghargaan di BKN Award, Walkot Benyamin Minta ASN Tidak Berpuas Diri

Tangsel Raih Dua Penghargaan di BKN Award, Walkot Benyamin Minta ASN Tidak Berpuas Diri

Regional
Ada Matahari di Agats

Ada Matahari di Agats

Regional
Multilateral Naval Exercise Komodo 2023 Digelar di Makassar, Jadi yang Terbesar Sepanjang Sejarah

Multilateral Naval Exercise Komodo 2023 Digelar di Makassar, Jadi yang Terbesar Sepanjang Sejarah

Regional
Pemkot Tangerang Siap Kawal Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di SDN Poris Pelawad 4 dan 6

Pemkot Tangerang Siap Kawal Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di SDN Poris Pelawad 4 dan 6

Regional
Meriahkan Gelaran 4th MNEK 2023, Dekranasda Sulsel Pamerkan Produk-produk Kerajinan Lokal

Meriahkan Gelaran 4th MNEK 2023, Dekranasda Sulsel Pamerkan Produk-produk Kerajinan Lokal

Regional
Capaian Gemilang Pemprov Sumsel Selama 2022, Aset Naik 5,82 Persen hingga Utang Turun 9,03 Persen

Capaian Gemilang Pemprov Sumsel Selama 2022, Aset Naik 5,82 Persen hingga Utang Turun 9,03 Persen

Regional
Di Bawah Kepemimpinan Herman Deru, IPM Sumsel Meningkat Pesat Jadi 70,90 pada 2022

Di Bawah Kepemimpinan Herman Deru, IPM Sumsel Meningkat Pesat Jadi 70,90 pada 2022

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com