Menangkan Kotak Kosong

AMBON, KOMPAS - Sebagian warga Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, bergerak untuk memenangkan kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah. Warga melakukan hal itu sebagai bentuk perlawanan terhadap calon tunggal yang dinilai hendak melanggengkan dinasti politik.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Maluku Tengah diikuti calon tunggal yang juga petahana, Abua Tuasikal dan Marlatu Leleury. Mereka adalah Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah periode 2012-2017. Gerakan memenangkan kotak kosong itu diwadahi Koalisi Demokrasi Rakyat Maluku Tengah.

Fahri Asyathri, inisiator koalisi, saat dihubungi Kompas dari Ambon, Selasa (17/1), mengatakan, gerakan pemenangan kotak kosong dideklarasikan di Masohi, ibu kota kabupaten, awal Januari lalu. Menurut rencana, deklarasi berlanjut ke sejumlah kecamatan.

"Masyarakat bosan dengan dinasti politik yang tak berkualitas, tetapi tidak ada pilihan lain. Pasangan petahana memborong hampir semua kursi di DPRD," katanya.

Abua Tuasikal menggantikan adiknya, Abdullah Tuasikal, yang memimpin Maluku Tengah dua periode, 2002-2012. Dalam kepemimpinan itu, Abdullah mendorong istrinya, Miranti Tuasikal, dua kali ke Senayan. Periode 2004-2009, Miranti menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Periode 2009-2014, Miranti menjadi anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Saat ini, anak Abdullah dan Miranti, yakni Amrullah Tuasikal, menjadi anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra.

Fahri menyatakan, jika ada calon lain, masyarakat memiliki pilihan. Pasangan Abua-Marlatu didukung 9 partai politik dengan 30 kursi dari total 40 kursi DPRD Maluku Tengah.

Dalam gerakan itu, kata Fahri, mereka akan mendirikan posko di sejumlah kecamatan yang tersebar di pulau-pulau, seperti 3 kecamatan di Pulau Ambon, 1 kecamatan di Haruku, 2 kecamatan di Saparua, dan 1 kecamatan di Nusalaut. Relawan kini bergerak untuk sosialisasi, baik melalui media massa, media sosial, spanduk, maupun selebaran.

Pendanaan gerakan itu, kata Fahri, berasal dari kantong pribadi inisiator, didukung warga yang pro perubahan di Maluku Tengah. Bantuan berupa uang, stiker, dan spanduk. Jika kotak kosong menang, pilkada diundur hingga 2018 dan ada peluang calon lain bisa maju.

Tokoh pemuda Kecamatan Teon Nila Serua, Dance M Lakotani, menuturkan, warga menginginkan perubahan.

Hingga Selasa malam, Abua Tuasikal belum bisa dihubungi. Kompas berusaha menelepon dan mengirimkan pesan singkat, tetapi tidak ditanggapi.

Kehendak masyarakat

Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung, pun hanya punya calon tunggal, Umar Ahmad-Fauzi Hasan. Parpol yang mengusung pasangan petahana itu mengklaim dukungan itu sesuai kehendak masyarakat. Tak hanya maju tanpa lawan, 10 parpol pemilik kursi di DPRD juga kompak mengusung pasangan tersebut.

Sekretaris DPD Partai Demokrat Lampung Fajrun Najah Ahmad mengatakan, partainya mendukung Umar Ahmad saat maju menjadi wakil bupati mendampingi Bachtiar Basri pada Pilkada 2012.

"Kami memilih mendukung kembali Umar Ahmad karena ada kemajuan di Tulang Bawang Barat. Hasil survei internal partai juga menunjukkan ada kepuasan masyarakat," tuturnya.

Menurut dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Robi Cahyadi, pilkada dengan calon tunggal muncul karena parpol tak memiliki kader potensial yang siap dan layak.

Robi mengatakan, Umar adalah bupati petahana yang meraih jabatan tanpa pilkada. Ia menggantikan bupati sebelumnya, Bachtiar Basri, yang terpilih sebagai Wakil Gubernur Lampung periode 2014-2019.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulang Bawang Barat Ismanto mengatakan, pihaknya sempat memperpanjang waktu pendaftaran saat hanya ada satu pasangan yang mendaftar. KPU telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan parpol untuk mendaftarkan diri. Namun, hingga batas waktu perpanjangan, hanya pasangan Umar-Fauzi yang mendaftar.

Calon tunggal juga mewarnai Pilkada Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yang hanya diikuti pasangan Karolin Margret Natasa-Herculanus Heriadi. Karolin dan Herculanus adalah kader PDI-P yang diusung delapan parpol. Herculanus adalah wakil bupati periode 2012-2017. Pada Pilkada 2017, Bupati Landak Adrianus Asia Sidot tidak ikut serta karena sudah menjabat dua periode.

Pengamat politik dari Universitas Tanjungpura, Pontianak, Jumadi, menyatakan, kemunculan calon tunggal juga tak terlepas dari kemampuan melobi pimpinan partai di tingkat pusat.

Anam (50), warga Landak, menilai, calon tunggal mengurangi kemeriahan pesta demokrasi. Marcellinus Joko (30), warga Landak lainnya, menyebut calon tunggal membuat warga merasa pilkada hanyalah formalitas.

Menurut Ketua DPD Partai Golkar Landak Marwan, parpolnya mengusung Karolin karena memiliki kualitas dan pengalaman. Ia anggota DPR selama dua periode. Landak memerlukan pemimpin berpengalaman.

KOMPAS Calon tunggal pada Pilkada 2017.

Di Jakarta, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan, pemilih di sembilan kabupaten dan kota yang akan menggelar pilkada dengan calon tunggal tetap memiliki kedaulatan untuk menentukan kepala daerah. Warga bisa menolak calon tunggal yang tidak dikehendaki dengan memberikan suaranya pada kotak kosong.

"Calon tunggal musuhnya kotak kosong. Memang pada pilkada serentak 2015, calon tunggal di tiga daerah menang semua. Namun, dalam konteks pemilihan lebih lokal, pemilihan kepala desa, ada kotak kosong yang menang," kata Tjahjo.

Sebagai konsekuensi, jika calon tunggal kalah, sesuai dengan Pasal 54D Ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pemilihan akan diulang pada tahun berikutnya. Pilkada juga bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Ayat 4 pada pasal yang sama mengatur, jika belum ada pasangan calon terpilih, pemerintah akan menugaskan pejabat bupati atau pejabat wali kota.

Tjahjo mengakui, calon tunggal bisa muncul karena ada strategi parpol saat tak ada calon kuat mampu mengalahkan calon petahana. Parpol lalu memilih mendukung calon kuat itu. Selain itu, ada pula calon yang khawatir jika ada lawan kuat sehingga ia memborong kursi parpol.

"Apakah itu salah? UU mengatakan tidak salah. Sekarang itu bergantung kepada masyarakat. Yang menjadi kunci pilkada sukses bukan calon banyak, melainkan ketiadaan politik uang, partisipasi masyarakat yang tinggi, dan netralitas aparatur sipil negara," kata Tjahjo.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P Teras Narang mengakui, fenomena maraknya calon tunggal adalah bentuk kegagalan parpol. (GER/ESA/FRN/AGE/GAL)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 18 Januari 2017, di halaman 1 dengan judul "Menangkan Kotak Kosong".