Risma Bagi Pengalaman Kelola Pajak kepada Perwakilan 32 Negara

SURABAYA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berbagi pengalaman mengelola pajak di Surabaya selama dia menjabat kepada delegasi 32 negara di Surabaya, Rabu (30/11/2016).

Pengalaman Risma itu disebar dalam forum Annual Forum on Developing Countries Policy and Tax Cooperation for Agenda 2030. Salah satu jurus mengelola pajak yang disampaikan Risma adalah kebijakan menarik pajak dengan memperhatikan kondisi ekonomi.

"Kalau pertumbuhan ekonomi lambat, kami tidak naikkan pajak bumi dan bangunan (PBB), kalau ekonomi membaik baru kami naikkan," kata Risma.

Dia mencontohkan, beberapa waktu terakhir dia tidak menaikkan pajak karena memang ekonomi sedang lesu. Menurut dia, jika pajak naik, dipastikan pengusaha akan mengeluh.  Risma juga mengaku sangat ketat memanajemen penghasilan pajak agar penggunaannya maksimal untuk program Pemkot Surabaya.

"Kuncinya efektif dan efisien mengelola hasil pajak, maka program pembangunan akan berjalan baik," ungkapnya.

Dalam teknis penarikan pajak, Risma juga menerapkan teknologi informasi yang bertujuan untuk mengurangi praktik pungutan liar dan sejenisnya. 

Annual Forum on Developing Countries Policy and Tax Cooperation for Agenda 2030 adalah forum perdana yang diinisiasi oleh lembaga kajian isu internasional negara berkembang yang berpusat di Jenewa, South Centre, dengan Kementerian Luar Negeri. 

Surabaya dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan pertama karena dinilai sebagai kota yang berhasil mengelola pajak untuk pembiayaan pembangunan. 

Wakil Menteri Luar Negeri RI, Abdurrahman Mohammad Fachir mengatakan, forum tersebut juga sebagai sarana untuk saling berbagi tentang kebijakan dan kerja sama terkait pajak.

"Ini selaras dengan upaya yang dilakukan negara-negara berkembang dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan," tuturnya.