Kompas.com - 07/11/2016, 19:04 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

MADIUN, KOMPAS.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dua kantor di lingkup Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, Senin (7/11/2016).

Penggeledahan oleh belasan anggota KPK itu untuk mencari berbagai dokumen terkait proyek pembangunan Pasar Besar Kota Madiun (PBM) tahun anggaran 2009-2012 senilai Rp 76,5 miliar.

Dua kantor yang digeledah yakni Bagian Adminsitrasi Pembangunan yang berada di jalan Pahlawan No 37 dan kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Jalan DI Panjaitan No 17.

Penggeledahan dua kantor itu terkait proses perencanaan serta pengawasan pelaksanaan proyek tersebut.

Pada penggeledahan awal, KPK menuju Bagian Administrasi Pembangunan. Proses penggeledahan dijaga dua anggota Satpol PP Kota Madiun dan empat anggota Sabhara dari Polres Madiun Kota.

Sejumlah wartawan yang meliput tidak diizinkan naik ke lantai dua tempat penggeledahan.

Seusai menggeledah bagian administrasi pembangunan, penyidik yang menggunakan seragam KPK menggeledah kantor kantor Bappeda di lantai dua gedung perkantoran Pemkot Madiun di Jalan DI Panjaitan No 17. Penggeledahan ini juga mendapat pengawalan dari tiga petugas kepolisian.

KPK membawa setumpuk dokumen dari dua kantor tersebut.

Sekretaris Daerah Kota Madiun Maidi menyatakan tidak hafal dokumen apa saja yang disita KPK.

Ia menyatakan bahwa dokumen yang diminta oleh KPK terkait dengan kasus korupsi proyek pembangunan Pasar Besar Kota Madiun.

Secara terpisah, Kepala Bappeda Totok Sugiarto membenarkan adanya penggeledahan oleh tim penyidik KPK di kantornya. Totok enggan memberikan komentar lebih lanjut saat ditanya wartawan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati KPK memeriksa notaris Zainuddin Thohir terkait kasus korupsi Pasar Besar Kota Madiun.

Zainuddin diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, karena perannya sebagai notaris.

Pada 19 Oktober 2016, KPK telah menggeledah kantor kontraktor pelaksana dan konsultan perencana terkait kasus korupsi pembangunan Pasar Besar Kota Madiun dengan Bambang Irianto sebagai tersangka.

Juru bicara KPK, Yuyuk Andriari, saat itu mengatakan, penyidik  menggeledah tiga tempat di Surabaya selama lima jam dari pukul 11.00 hingga pukul 16.00 WIB.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Cilegon Gandeng PLN Olah Sampah Kota untuk Gantikan Batu Bara di PLTU Suralaya

Pemkot Cilegon Gandeng PLN Olah Sampah Kota untuk Gantikan Batu Bara di PLTU Suralaya

Regional
Harga Sawit Terus Turun, Gubernur Se-Sumatera Bertemu Carikan Solusi

Harga Sawit Terus Turun, Gubernur Se-Sumatera Bertemu Carikan Solusi

Regional
Antisipasi Dampak Psikososial Pascabencana, Pemprov Papua Siagakan 360 Relawan

Antisipasi Dampak Psikososial Pascabencana, Pemprov Papua Siagakan 360 Relawan

Regional
Pemprov Papua Cek Kondisi Sapi Kurban dari Presiden Jokowi

Pemprov Papua Cek Kondisi Sapi Kurban dari Presiden Jokowi

Regional
Bantu Penyintas APG Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Dirikan 50 Huntara

Bantu Penyintas APG Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Dirikan 50 Huntara

Regional
Bekerja Sama dengan Komunitas Muslim Selandia Baru, Dompet Dhuafa Hadirkan Pos Gizi di Garut

Bekerja Sama dengan Komunitas Muslim Selandia Baru, Dompet Dhuafa Hadirkan Pos Gizi di Garut

Regional
Gubernur Khofifah Sebut Kompetensi ASN Jadi Kunci Perbaikan Kualitas Birokrasi

Gubernur Khofifah Sebut Kompetensi ASN Jadi Kunci Perbaikan Kualitas Birokrasi

Regional
Pemprov Papua Berharap Pemda Hidupkan PMI yang Konsisten Jalankan Misi Kemanusiaan

Pemprov Papua Berharap Pemda Hidupkan PMI yang Konsisten Jalankan Misi Kemanusiaan

Regional
Pemprov Papua Kerahkan 96 Nakes untuk Cek Kondisi Hewan Kurban Jelang Idul Adha

Pemprov Papua Kerahkan 96 Nakes untuk Cek Kondisi Hewan Kurban Jelang Idul Adha

Regional
Wujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel, Pemprov Papua Maksimalkan Sistem E-Government

Wujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel, Pemprov Papua Maksimalkan Sistem E-Government

Regional
Optimalkan Pendidikan Anak, Pemkot Madiun Cegah Pernikahan Dini hingga Perangi Stunting

Optimalkan Pendidikan Anak, Pemkot Madiun Cegah Pernikahan Dini hingga Perangi Stunting

Regional
Dompet Dhuafa Kirimkan Tim QC ke NTT untuk Cek Kesehatan Hewan Kurban

Dompet Dhuafa Kirimkan Tim QC ke NTT untuk Cek Kesehatan Hewan Kurban

Regional
Bupati Jekek: Saya Yakin PPPK Guru di Wonogiri Mampu Jawab Tuntutan Zaman

Bupati Jekek: Saya Yakin PPPK Guru di Wonogiri Mampu Jawab Tuntutan Zaman

Regional
Dorong Pertumbuhan Industri, Pemprov Papua Akan Bangun PLTA Berkapasitas 100 MW di Jayawijaya

Dorong Pertumbuhan Industri, Pemprov Papua Akan Bangun PLTA Berkapasitas 100 MW di Jayawijaya

Regional
Kejar Target Perekaman E-KTP Wilayah Meepago, Pemprov Papua Buka Layanan di Paniai

Kejar Target Perekaman E-KTP Wilayah Meepago, Pemprov Papua Buka Layanan di Paniai

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.