Usung Gunungan Daun Tembakau, Petani Tolak FCTC - Kompas.com

Usung Gunungan Daun Tembakau, Petani Tolak FCTC

Kompas.com - 29/10/2016, 12:01 WIB
Kontributor Yogyakarta, Wijaya Kusuma Gunungan daun tembakau saat melintasi Malioboro dalam aksi damai para petani tembakau tolak FCTC

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Mengusung tema "Selamatkan Hidup Kami", petani tembakau dan cengkih mengelar aksi damai dengan long march dari Taman Parkir Abu Bakar Ali hingga titik nol km kota Yogyakarta.

Aksi damai yang massa dari APTI (Asosiasi Petani Tembakau Indonesia), APCI (Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia), Karya Tani Manunggal (KTM) Temanggung dan Gerakan Masyarakat Tembakau Indonesia (GEMATI) ini untuk memperingati hari Petani Tembakau sedunia.

Long march diawali dengan gunungan daun tembakau. Di belakang gunungan, tampak beberapa gerobak sapi yang diikuti beberapa penari.

Usai Long march,  para petani berkumpul di halaman monumen Serangan Umum 1 Maret dan menyerahkan sebuah petisi kepada Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pakualam X.

Ketua APTI Soeseno mengatakan, aksi damai ini merupakan aspirasi para petani kepada pemerintah terkait dengan kelangsungan industri tembakau Nasional.

"Aksi ini untuk mengingatkan pemerintah dan masyarakat umum akan pentingnya pertanian tembakau dan cengkih bagi Indonesia bagi jutaan orang yang mendapatkan penghidupan darinya," ujar dia, Sabtu (29/10/2016).

Soeseno menuturkan, tembakau merupakan salah satu komoditas strategis perkebunan yang memiliki peranan penting dalam pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Ini sesuai dengan UU No. 39 tahun 2014.

Ia menyebutkan, para petani tembakau dan cengkih berharap pemerintah dapat memajukan pertanian tembakau dan cengkih nasional.

Selain itu pemerintah juga harus melindungi industri hasil tembakau Indonesia dari tekanan peraturan International yang eksesif seperti Framework Conventions on Tobacco Kontrol (FCTC).

Menurut dia, dalam aksi damai ini para petani tembakau dan cengkeh juga menuntut pemerintah untuk melindungi penghidupan dan industri hasil tembakau dari ancaman FCTC.

"FCTC melanggar hak konstitusional petani yang dilindungi oleh UU No. 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman. Dimana petani berhak untuk menanam tanaman pilihannya," urainya.

Maka ketika sebuah lembaga dunia WHO membuat instrumen international untuk pengendalian tembakau yang cenderung merugikan industri hasil tembakau nasional, maka para petani, APTI dan APCI menyatakan menolak kebijakan itu.

"Sudah kewajiban kami untuk bersuara menolak agar pemerintah bisa lebih objektif dalam mengambil keputusan," bebernya.

Ketentuan lain yang merugikan petani, sebut dia, adalah larangan penggunaan bahan tambahan termasuk cengkih pada produk tembakau. Ini akan mematikan produk rokok kretek yang merupakan khas Indonesia.

"Kami mendukung keputusan Presiden Joko Widodo yang lebih mengedepankan kepentingan nasional dari pada mengaksesi Konvensi International yang menyakiti jutaan masyarakat Indonesia," ucapnya.

Sementara Ketua APTI Yogyakarta Djuwari menambahkan, pertanian tembakau merupakan bagian dari warisan bangsa Indonesia dengan nilai ekonomi tinggi. Hanya saja produktivitas pertanian tembakau belum sampai titik optimal.

"Sampai titik ini, keuntungan yang diterima petani masih terbatas. Ini jelas mempengaruhi tingkat kesejahteraan para petani," tegasnya.

Ia berharap para petani tembakau bisa mendapatkan bantuan sarana dan prasarana pertanian yang sama dengan komoditas lainya. Selain itu juga pendampingan teknis, akses permodalan serta pembangunan infrastruktur.

"Dengan adanya dukungan penuh tersebut, tembakau bisa kembali berjaya dan Indonesia bisa menjadi produsen bahkan eksportir tembakau terbesar dunia," sebutnya.


EditorErlangga Djumena
Komentar

Terkini Lainnya

Revisi Perda Larangan Becak Dinilai Perlu Didorong Dibanding Gugat ke MA

Revisi Perda Larangan Becak Dinilai Perlu Didorong Dibanding Gugat ke MA

Megapolitan
Polri Pertanyakan Tersebarnya Video Kepala Korps Brimob sebagai Kapolda Metro Jaya

Polri Pertanyakan Tersebarnya Video Kepala Korps Brimob sebagai Kapolda Metro Jaya

Megapolitan
Sanksi untuk Pejabat Pemkot Bekasi Diberikan Setelah Sidang Majelis Kode Etik

Sanksi untuk Pejabat Pemkot Bekasi Diberikan Setelah Sidang Majelis Kode Etik

Megapolitan
Golput Bentuk Kekecewaan Publik, Parpol Didesak Berubah

Golput Bentuk Kekecewaan Publik, Parpol Didesak Berubah

Nasional
Anak Malas Belajar? Coba 5 Tips Ini untuk Membuat Rajin

Anak Malas Belajar? Coba 5 Tips Ini untuk Membuat Rajin

Edukasi
Sambut Obor Asian Games, Ada Gelaran Budaya di Taman Fatahillah

Sambut Obor Asian Games, Ada Gelaran Budaya di Taman Fatahillah

Megapolitan
Putin akan Hadiri Pernikahan Menteri Luar Negeri Austria

Putin akan Hadiri Pernikahan Menteri Luar Negeri Austria

Internasional
Biografi Tokoh Dunia: Enzo Ferrari, Pendiri Mobil Mewah Ferrari

Biografi Tokoh Dunia: Enzo Ferrari, Pendiri Mobil Mewah Ferrari

Internasional
Lantik Rektor, Binus Ajak Mahasiswa Memiliki Daya Saing

Lantik Rektor, Binus Ajak Mahasiswa Memiliki Daya Saing

Edukasi
Pembangunan Jalur Dwi Ganda dari Stasiun Manggarai Selesai Tahun 2020

Pembangunan Jalur Dwi Ganda dari Stasiun Manggarai Selesai Tahun 2020

Megapolitan
Diperiksa 9,5 Jam, Idrus Marham Ingin Urusan soal PLTU Riau-1 Tuntas

Diperiksa 9,5 Jam, Idrus Marham Ingin Urusan soal PLTU Riau-1 Tuntas

Nasional
Ibu Korban Pembunuhan di Jalan Ciherang Minta Pelaku Dihukum Seberat-beratnya

Ibu Korban Pembunuhan di Jalan Ciherang Minta Pelaku Dihukum Seberat-beratnya

Megapolitan
Ditinggal Pemiliknya, Seekor Angsa Jantan 'Diadopsi' Kampus di China

Ditinggal Pemiliknya, Seekor Angsa Jantan "Diadopsi" Kampus di China

Internasional
Ombudsman Minta Pj Wali Kota Bekasi Beri Sanksi ke Inspektorat, Kepala BKKPD, dan Kabag Humas  Bekasi

Ombudsman Minta Pj Wali Kota Bekasi Beri Sanksi ke Inspektorat, Kepala BKKPD, dan Kabag Humas Bekasi

Megapolitan
Ramai-ramai Wartawan Maju sebagai Caleg Partai Nasdem

Ramai-ramai Wartawan Maju sebagai Caleg Partai Nasdem

Nasional
Close Ads X