Kompas.com - 06/09/2016, 11:28 WIB
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berbicara kepada wartawan di Gedung Sawunggaling, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (11/8/2016). KOMPAS.com/ACHMAD FAIZALWali Kota Surabaya Tri Rismaharini berbicara kepada wartawan di Gedung Sawunggaling, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (11/8/2016).
EditorCaroline Damanik

SURABAYA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menentang kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan ‎kota atau kabupaten merampingkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) total.

Hal itu disampaikannya setelah menghadiri rapat paripurna di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Senin (5/9/2016), dengan agenda penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Risma, sapaan akrabnya, mengatakan, tidak akan ada perampingan SKPD di Surabaya.

"Saya sudah sampaikan ke Pak Dirjen kapan lalu, bahwa Surabaya ini berbeda dengan kota atau kabupaten lainnya. Saya sudah sampaikan mohon ada dispensasi untuk Kota Surabaya," katanya.

Saat menyampaikan ke Dirjen, dia mengaku sempat membandingkan Surabaya dengan Kota lainnya, seperti Medan dan Bandung. Menurut Risma, dilihat dari luas wilayahnya pun berbeda, apalagi masyarakatnya.

"Kayaknya mereka bisa memahami kondisi di Surabaya, tapi memang belum ada keputusan resmi dari mereka," ungkapnya.

Terlepas dari itu, lanjut Risma, pihaknya sudah melakukan perampingan dalam sejumlah hal mulai dari tingkat kelurahan.

"Saya masuk dulu kelurahan ada 163, sekarang sudah saya rampingkan menjadi 154 kelurahan saja. Dispendik dulu di masing-masing kecamatan ada, jumlahnya sampai 31, dan sekarang hanya ada lima dispendik saja. Jadi, sebelum ada aturan loh saya sudah merampingkan," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya akan melanjutkan pembahasan raperda ini di Banmus.

Rencananya, dalam jangka waktu dekat pihaknya akan melakukan rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi dan pembentukan pansus.

"‎Pansusnya yang menangani nanti Komisi A. Untuk lebih masuk ke materinya, akan dibahas lebih lanjut," pungkasnya.

 

Berita ini telah tayang di Surya Online, Senin (5/9/2016), dengan judul: Wali Kota Surabaya Tetap Menentang Kebijakan Pemerintah Pusat

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peduli Warga Terdampak Pandemi di Salatiga, Partai Golkar Gelar Baksos dan Pengobatan Gratis

Peduli Warga Terdampak Pandemi di Salatiga, Partai Golkar Gelar Baksos dan Pengobatan Gratis

Regional
Turunkan Angka Kemiskinan di Jateng, Ganjar Targetkan Pembangunan 100.000 RSLH

Turunkan Angka Kemiskinan di Jateng, Ganjar Targetkan Pembangunan 100.000 RSLH

Regional
8 Peristiwa Viral karena Gunakan Google Maps, dari Sekeluarga Tersesat di Hutan hingga Truk Masuk Jurang

8 Peristiwa Viral karena Gunakan Google Maps, dari Sekeluarga Tersesat di Hutan hingga Truk Masuk Jurang

Regional
Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Regional
Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Regional
Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Regional
DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

Regional
Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Regional
BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

Regional
Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Regional
Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Regional
Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Regional
Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-'bully' Warganet

Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-"bully" Warganet

Regional
Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Regional
Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.