Harga Rumput Laut Anjlok, Warga Nunukan Babat Mangrove untuk Tambak

Kompas.com - 29/06/2016, 18:28 WIB
 Kawasan Hutan Mangrove di tanjung Cantik Kabupaten Nunukan mulai terancam dengan kegiatan bertambak warga. Kegiatan bertambak warga mulai kembali marak dilakukan warga setelah harga rumput laut anjlog. Kontributor Nunukan, Sukoco Kawasan Hutan Mangrove di tanjung Cantik Kabupaten Nunukan mulai terancam dengan kegiatan bertambak warga. Kegiatan bertambak warga mulai kembali marak dilakukan warga setelah harga rumput laut anjlog.
|
EditorErlangga Djumena

NUNUKAN, KOMPAS.com – Sejumlah kawasan konservasi mangrove di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara terancam rusak oleh kegiatan pembukaan tambak oleh warga. Kegiatan pembukaan hutan mangrove untuk kegiatan bertambak warga ditengarai telah berlangsung selama setahun terakhir.

Sebelumnya warga Nunukan mulai meninggalkan kegiatan bertambak selama 8 tahun terakhir dan beralih kepada kegiatan budidaya rumput laut. Namun setahun terakhir harga rumput laut anjlok hingga Rp 4.500.

“Sudah setahun terakhir warga kembali bertambak dengan membabat mangrove,” ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan Dian Kusumanto Rabu (29/6/2016).

Diperkirakan puluhan hektar hutan mangrove telah dibabat masyarakat untuk membuka tambak.


Kepala Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabuapten Nunukan Eva Rahmifa mengatakan, kebanyakan tambak warga berada di wilayah pantai yang merupakan kawasan terlarang.

“Sempadan pantai itu menurut undang undang pasang tertinggi ditambah 100 meter ke depan, itu kan dikuasai negara. Artinya itu tidak boleh ada aktivitas sebetulnya. Jadi untuk legalitas di situ dilarang.“ ujar Eva.

Di Kabupaten Nunukan sendiri memeiliki 3 kawasan hutan mangrove yang dicanangkan sebagai kawasan konsrvasi dengan luasan hampir 1.000 hektar. Namun, kawasan tersebut saat ini terancam dengan aktivitas warga.

DKP Kabupaten Nunukan mengaku hanya bisa menyampaikan permasalahan tersebut kepada Dinas Kelautan Dan perikanan Provinsi sebagai pemegang kewenagan.

”Kita mulai mendata kerusakan mangrove dan sudah menyampaikan permasalahan tersebut kepada DKP Provinsi selaku peegang kewenangan. Kita tidak bisa berbuat apa apa,” kata Eva.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X