Meski Sepi, Penghuni Gambir Langu Tolak Penutupan Tempat Lokalisasi Prostitusi

KENDAL, KOMPAS.com — Lilis (26) duduk santai di teras tempat karaoke kompleks lokalisasi prostitusi Gambir Langu (GBL), Kaliwungu, Kota Kendal, Jawa Tengah. Dengan pakaian ketat dan mencolok, ia menyapa ramah setiap lelaki yang lewat di depannya.

Yang disapa hanya tersenyum dan berlalu begitu saja. Dalam hati, Lilis kecewa, tetapi perempuan berhidung mancung itu tetap mengembangkan senyumnya.

"Beginilah situasi GBL. Semakin hari, tamu yang mau mampir di sini semakin sepi," kata Lilis, Senin (7/3/2016).

Sudah satu tahun Lilis menjadi penghuni di kompleks lokalisasi prostitusi itu. Sebelumnya, perempuan yang mengaku asal Banyumas tersebut tinggal di Kota Semarang, tak jauh dari Kendal.

Dari pekerjaannya ini, Lilis mengaku bisa mendapatkan uang bersih rata-rata Rp 8 juta per bulan.

"Itu penghasilan saya dari tamu-tamu saya," ujarnya.

Uang itu tidak dipakainya seorang diri. Lilis juga mengirimkan sebagian penghasilannya kepada keluarga di kampung. Namun, keluarganya tidak pernah tahu apa yang dikerjakannya. Ia selalu menutup rapat-rapat tentang hal itu.

Lilis juga enggan menjelaskan latar belakang dirinya bisa berada di tempat pelacuran tersebut. Bagi Lilis, terlalu menyakitkan bila mengingat sebab musabab ia menggeluti profesi itu.

Ia berdalih bahwa tidak ada pekerjaan lain yang bisa ia lakukan selain memuaskan para pria hidung belang. Sementara itu, kebutuhan hidup semakin tinggi dan mau tidak mau harus ia penuhi.

Bagi Lilis, pekerjaan menjajakan seks sangat penting bagi kelangsungan hidupnya. Maka dari itu, ketika Kementerian Sosial mencanangkan program Indonesia Bebas Prostitusi 2019, Lilis merasa keberatan.

(Baca: 99 Tempat Lokalisasi Prostitusi Harus Sudah Tutup pada 2019)

Lilis memohon kepada pemerintah, terutama Kementerian Sosial, untuk tidak menutup tempat dia bekerja ini. "Kami belum siap kalau GBL ditutup," ujarnya.

Sama halnya dengan Eka, rekan Lilis. Ia berharap agar pemerintah tidak menutup tempat prostitusi di perbatasan Kota Semarang dan Kendal tersebut. Tanpa ditutup pun, tempat lokalisasi ini sudah sepi.

"Saya baru sebulan di sini, tamunya sedikit. Sebelumnya, saya juga sudah menjadi penghuni (kawasan) lokalisasi yang ada di luar GBL. Kondisinya juga sama. Dibiarkan saja, nanti akan tutup sendiri," kata Eka.

Wanita yang mengaku asal Purwodadi itu menuturkan, setiap pekan, ia hanya bisa mendapatkan pemasukan Rp 700.000. Setelah digunakan untuk keperluan sehari-hari, pendapatannya nyaris tidak bersisa.

"Kami harap, GBL jangan ditutup. Kami belum siap sebab kami belum mempunyai tabungan untuk membuka usaha," kata Eka.

Didukung pengurus

Ketua Rehabilitasi Sosial (Resos) Kompleks Lokalisasi GBL, Samadi, juga berharap agar pemerintah tidak menutup tempat tersebut tanpa solusi yang jelas.

Penutupan kawasan ini dikhawatirkan akan menimbulkan dampak sosial, antara lain menambah angka kemiskinan. Menurut dia, penutupan itu akan merugikan penduduk asli Gambir Langu yang bermata pencarian di tempat ini.

"Jumlah penghuni GBL yang tercatat pada kami ada 150 orang. Sekitar 40 persen di antaranya adalah warga Kendal. Kalau GBL ditutup, meraka mau ke mana?" katanya.

Ia meminta agar pemerintah menyediakan solusi yang tepat sebelum menutup tempat lokalisasi tersebut. Solusi itu juga sebaiknya tidak memberatkan warga setempat.

"Kami akan meminta pertolongan kepada wakil rakyat karena mereka adalah wakil kami," ujarnya.

Sugito, pengurus Resos GBL, juga menolak penutupan tempat tersebut. Menurut dia, penutupan kawasan lokalisasi akan menimbulkan tempat-tempat pelacuran liar.

"Harusnya yang ditertibkan pemerintah itu tempat-tempat pelacuran yang terselubung sebab mereka tidak terkontrol dan bisa menimbulkan penyakit AIDS," kata Sugito atau Gito.

Menurut Gito, seminggu sekali, pemeriksaan kesehatan diadakan bagi penghuni Gambir Langu. Jika ada penghuni yang terkena penyakit menular, maka hal itu akan cepat terdeteksi.