Modus Mafia Kayu Menjarah Hutan Reboisasi

"Dalam rangka mengurai keresahan sosial yang terjadi di masyarakat dan kerusakan ekologi, kami meminta pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan kabupaten dan provinsi untuk menghentikan sementara kegiatan penebangan kayu pinus dari areal reboisasi di Sumut hingga ada kejelasan dari instansi kehutanan wilayah reboisasi sebenarnya. Juga meminta tidak memberlakukan SKAU untuk tanaman pinus," katanya.

Selain itu, Jimmy juga mendesak kejaksaan untuk menuntut hukuman yang seberat-beratnya kepada para pelaku illegal logging dan menerapkan sistem peradilan cepat dalam kasus kehutanan untuk meminimalisir terjadinya transaksi kasus di luar peradilan.

Hal senada juga dikatakan Ketua Komisi A DPRD Sumut, Sarma Hutajulu. Wakil rakyat ini meminta aparat terkait terutama kepolisian dan kehutanan untuk mengambil tindakan tegas, karena maraknya pembalakan liar saat ini sudah menimbulkan keresahan baik di tingkat masyarakat dan pengusaha yang memiliki izin legal.

Sarma Juga meminta kepada para kepala desa untuk tidak sembarangan mengeluarkan SKAU dengan memberikan keterangan bahwa kayu berasal dari lahan masyarakat, padahal dari lahan reboisasi.

"Potensi kerugian negara sangat besar dari sektor ini, kalau ini tidak ditindak tegas maka penerimaan negara dari sektor kehutanan akan jauh berkurang ke depannya. Kita minta Dinas Kehutanan dan kepolisian bertindak tegas, jangan membuat ini menjadi masalah baru di masyarakat terutama konflik sosial," kata Sarma.

Dia mencontohkan, peristiwa yang terjadi di Pangaribuan, Taput, masyarakat langsung yang menindak pengusaha-pengusaha kayu yang melakukan ilegal loging. Juga masalah di Kabupaten Humbahas dan bencana banjir di Purba Tua karena semua ini berdampak pada lingkungan.

"Kita minta semua kasus kehutanan di Sumatera Utara diusut, tindak tegas, apalagi yang sudah diberitakan media massa. Jangan sampai muncul tuduhan ada kongkalikong atau permainan antara aparat keamanan, pembalak, pelaku illegal logging dan Dinas Kehutanan," tegasnya.