Soal Petisi Uber, Ini Tanggapan Ridwan Kamil

Pembicaraan tersebut merupakan buntut dari petisi yang dikeluarkan pihak Uber pada Sabtu (12/9/2015) lalu pada situs https://action.uber.org/jakarta20150911/ (baca juga: Sopir Ditangkap, Uber Minta Dukungan Pengguna). Dalam petisi dwi bahasa yang ditujukan kepada Ridwan Kamil dan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama itu, pihak Uber membeberkan sejumlah poin tekait kelebihan serta dampak sosial ekonomi jika Uber dilenyapkan (baca juga: Dilarang Masuk Bandung, Ini Tanggapan Uber).

Mengomentari hal itu, Ridwan Kamil menegaskan bahwa pihaknya bakal merestui kehadiran perusahaan transportasi berbasis aplikasi itu jika sudah legal secara undang-undang.

"Tadi saya sudah ditelepon pagi dengan Uber, intinya saya minta mereka selesaikan legalitasnya dan saya bilang umumkan ke masyarakat prosesnya dan mereka berjanji saat proses Penanaman Modal Asing (PMA) sedang diregsitrasi mereka harus segera mengumumkan sendiri ke publik," kata pria yang akrab disapa Emil itu di Balai Kota Bandung, Senin (14/9/2015).

Aksi tegas pelarangan beroperasi bagi Uber memang gencar dilakukan di ibu kota. Namun, kondisi tersebut tak terjadi di Kota Bandung. Emil pun tak menjawab pasti saat ditanya apakah Pemerintah Kota Bandung bakal melakukan razia serupa.

"Menurut wartawan gimana, perlu atau tidak (razia) ? Saya tidak akan membahas soal razia merazia, bagi saya itu sekunder. Bagi saya legalitas tolong dipercepat, karena kebermanfaatan Uber terasa di masyarakat," ungkap Emil.

Secara tegas, dia mengingatkan kepada pihak Uber agar tak berdebat lagi soal manfaat dan keunggulan pelayanannya.

"Tapi mau berargumentasi kami hebat, kami bermanfaat kalau tidak ada legalitasnya tetap tidak akan jadi sebuah hal yang baik. Maka penekanan saya legalitas, jangan berdebat dengan saya lagi soal urusan teknis, teknologi, ekonomi sudah lewat. Sekarang fokus pada urusan legalitas," ungkapnya.