Gubernur Bengkulu Minta Doa dari Pendaki Elbrus Agar Polisi SP3 Kasus Korupsinya

Kompas.com - 10/09/2015, 17:39 WIB
Empat pendaki aasl Universitas Bengkulu (menggunakan jaket) dilepas Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah, Danrem, untuk melakukan kampanye pendakian penyelamatan hutan Hujan Sumatera di Gunug Elbrus dentgan ketinggian 5.642 meter dari permukaan lat dari tanggal 11 September 2015 hingga 28 September 2015 kompas.com/FirmansyahEmpat pendaki aasl Universitas Bengkulu (menggunakan jaket) dilepas Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah, Danrem, untuk melakukan kampanye pendakian penyelamatan hutan Hujan Sumatera di Gunug Elbrus dentgan ketinggian 5.642 meter dari permukaan lat dari tanggal 11 September 2015 hingga 28 September 2015
|
EditorErvan Hardoko

BENGKULU, KOMPAS.com - Tawa para tetamu yang hadir dalam acara pelepasan tim pendaki Gunung Elbrus dari Kelompok Aktivitas Pecinta Alam (Kampala) Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, Kamis (10/9/2015), tertawa lepas saat Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah memberikan sambutan.

Dalam awal sambutannya, Junaidi yang sudah berstatus tersangka dalam dugaan korupsi honor tim pembina rumah sakit umum daerah itu memberikan paparan soal kelestarian hutan dan perubahan iklim.

Tak lupa dalam sambutannya, Junaidi menyelipkan rasa bangganya kepada keempat mahasiswa Bengkulu yang akan mengharumkan nama provinsi dan Indonesia di puncak gunung tertinggi di Eropa itu. Terlebih, mereka akan mendaki dengan mengenakan pakaian adat Bengkulu.

"Namun jangan lupa, jika sudah sampai puncak Gunung Elbrus yang tinggi dan dinamai atap Eropa itu, tolong berdoa dengan khidmat, doakan agar kasus saya segera dihentikan atau SP3 oleh Bareskrim Mabes Polri," kata Junaidi yang kontan mengundang tawa para tamu.

Junaidi menjadi tersangka atas dugaan korupsi pembayaran honor tim pembina RSUD M Junus, Bengkulu, sebesar Rp 5,6 miliar pada 2011. Perkara ini muncul saat penerbitan SK Gubernur Nomor Z 17 XXXVIII Tahun 2011 tentang Tim Pembina Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah dr M Yunus (RSMY).

Akibat pemerbitan surat keputusan itu, negara diperkirakan merugi sebesar Rp 5,4 miliar. Sebab, SK itu dinilai bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 mengenai Dewan Pengawas.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Turunkan Angka Kemiskinan di Jateng, Ganjar Targetkan Pembangunan 100.000 RSLH

Turunkan Angka Kemiskinan di Jateng, Ganjar Targetkan Pembangunan 100.000 RSLH

Regional
8 Peristiwa Viral karena Gunakan Google Maps, dari Sekeluarga Tersesat di Hutan hingga Truk Masuk Jurang

8 Peristiwa Viral karena Gunakan Google Maps, dari Sekeluarga Tersesat di Hutan hingga Truk Masuk Jurang

Regional
Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Regional
Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Regional
Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Regional
DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

Regional
Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Regional
BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

Regional
Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Regional
Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Regional
Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Regional
Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-'bully' Warganet

Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-"bully" Warganet

Regional
Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Regional
Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Regional
Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.